Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Perlu Penyelesaian Cepat
INDEX

BISNIS-27 537.873 (-3.67)   |   COMPOSITE 6307.13 (-80.32)   |   DBX 1215.21 (-19.17)   |   I-GRADE 185.638 (-1.36)   |   IDX30 533.814 (-4.5)   |   IDX80 142.76 (-1.44)   |   IDXBUMN20 425.411 (-6.35)   |   IDXESGL 147.067 (-1.33)   |   IDXG30 144.927 (-0.16)   |   IDXHIDIV20 469.552 (-4.19)   |   IDXQ30 151.508 (-0.54)   |   IDXSMC-COM 286.952 (-4.82)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (-3.18)   |   IDXV30 144.532 (-2.82)   |   INFOBANK15 1076.36 (-3.52)   |   Investor33 457.615 (-3.75)   |   ISSI 184.91 (-2.6)   |   JII 650.972 (-7.09)   |   JII70 227.363 (-2.79)   |   KOMPAS100 1270.4 (-13.54)   |   LQ45 991.58 (-8)   |   MBX 1739.82 (-21.36)   |   MNC36 337.819 (-2.9)   |   PEFINDO25 325.262 (-0.12)   |   SMInfra18 322.474 (-4.95)   |   SRI-KEHATI 391.563 (-3.55)   |  

Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Perlu Penyelesaian Cepat

Rabu, 4 Desember 2019 | 06:28 WIB
Oleh : Lona Olavia / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus gagal bayar pada produk saving plan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih mendera hingga saat ini. Komisi XI DPR pun menilai, kinerja Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan juga harus dievaluasi. Dalam proses audit, Asuransi Jiwasraya menunjuk PricewaterhouseCoopers (PwC), namun hasilnya tidak disampaikan secara transparan dalam kasus tersebut.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, pimpinan DPR justru telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap Asuransi Jiwasraya. Dengan bantuan BPK diharapkan ada penyelesaian kasus sebaik mungkin.

"Melalui Surat Pimpinan DPR tanggal 20 November 2019 kami sudah minta BPK RI melakukan audit. Kita tunggu hasilnya," katanya di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Menurutnya, hasil putusannya pun akan dilakukan secara kolektif. Pada saat yang sama terdapat pula penyelesaian legal, finansial dan manajerial yang berjalan bersama.

Hendrawan menilai, hal ini dilakukan sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. PPPK pun harus ikut evaluasi akan masalah yang dihadapi KAP yang mengaudit Jiwasraya tersebut

Ditambahkan Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun, bicara terkait urgensi, sebenarnya peran PPPK sangat dibutuhkan. PPPK harus bergerak cepat mengatasi berbagai masalah yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya Persero. "Kalau memang mendesak sekali, kami panggil PPPK untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah ini," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

AP2LI Apresiasi Permendag 70 Tahun 2019 Bercirikan Syariah

“Ini menjadi ketenangan bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang ingin menjalankan bisnis direct selling atau multi level marketing."

EKONOMI | 4 Desember 2019

Tuntaskan Kasus Jiwasraya, Komisi XI Minta PPPK Kemenkeu Dievaluasi

Untuk membantu penyelesaian kasus pelik ini, komisi XI DPR RI pun meminta bantuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

EKONOMI | 4 Desember 2019

Anggaran Dana BLK Komunitas untuk Flores Tak Sesuai Janji Awal

Dana BLK Komunitas kurang dari janji awal.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Istana Sebut Ledakan Monas Tak Ganggu Investasi

Pascaledakan, tidak ada pengetatan pengamanan di sekitar Istana.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Fakta PLTU dan Residu Batu Bara

Batu bara masih menjadi bahan baku favorit penggerak pembangkit listrik tenaga uap di banyak negara, terkait harga yang murah dan tersedia dalam jumlah besar.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Luhut: Harga Avtur Harus Turun, Pertamina Tidak Boleh Monopoli

Banyak perusahaan baik nasional maupun asing yang menawarkan untuk menjadi penyedia avtur.

EKONOMI | 3 Desember 2019

SouthCity Pasarkan Tahap II The Parc Apartment

Cicilannya bahkan hampir sama dengan ongkos minum kopi di kafe, hunian seharga secangkir kopi.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Akan Rombak BUMN, PDIP: Menteri Belum Mengerti Persoalan

Perombakan yang dibutuhkan adalah perombakan komprehensif dan terintegrasi. Perombokan yang memperkuat BUMN dan meningkatkan daya saing.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Penerimaan Pajak Jadi Resiko Fiskal Terbesar Pemerintah Saat ini

Tidak tercapainya penerimaan pajak tahun ini, dipastikan defisit APBN akan melebar dari target 1,87% menjadi 2 - 2,5% dari PDB.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Pemerintah Matangkan Persiapan Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai

Sejak peletakan batu pertama Paviliun Indonesia pada 9 September 2019, sejumlah perusahaan telah mendeklarasikan komitmennya sebagai sponsor paviliun.

EKONOMI | 3 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS