Sejumlah Direksi Diberhentikan, Kemhub Pastikan Operasional Garuda Aman

Sejumlah Direksi Diberhentikan, Kemhub Pastikan Operasional Garuda Aman
Ilustrasi Garuda Indonesia (Foto: Antara/M Agung Rajasa)
Thresa Sandra Desfika / WBP Minggu, 8 Desember 2019 | 13:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) memastikan bahwa maskapai Garuda Indonesia tetap beroperasional dengan baik pascapemecatan sejumlah direksi di maskapai pelat merah itu.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub Polana B Pramesti memastikan bahwa operasional penerbangan maskapai Garuda Indonesia tidak akan terganggu, karena Garuda sudah menunjuk sosok kunci yang menangani operasional penerbangan.

"Operasional penerbangan maskapai penerbangan Garuda Indonesia tidak akan terganggu, apalagi telah ditunjuk pelaksana tugas direktur utama sebagai penanggung jawab dalam organisasi yang mengkoordinasikan semua aspek baik manajemen, operasi, teknik, keamanan, dan pelayanan," ujar Polana B Pramesti dalam keterangannya, Minggu (8/12/2019).

Polana menambahkan, sesuai ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nilo 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan CASR 121.59 maka diwajibkan adanya accountable person yang memegang kendali penuh terhadap suatu organisasi yang berkaitan dengan fungsi operasi, teknik, keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

Langkah penunjukkan pelaksana tugas (plt) dimungkinkan, lanjut Polana, ketika suatu perusahaan belum memiliki direktur utama definitif. Jadi untuk sementara dapat menunjuk plt dengan catatan bahwa dalam tujuh hari berikutnya sudah ada pemberitahuan kepada Kemhub, pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas key person dan harus memenuhi seluruh persyaratan yang terkait serta dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

"Setelah ditunjuk key person (direktur utama) definitif yang ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa oleh pemegang saham maka, kami akan melakukan evaluasi sesuai ketentuan dalam CASR 121 dan selanjutnya akan dilakukan update terhadap lampiran izin usaha angkutan udara serta list of key person (Authorization, Condition & Limition/ACL) kepada Kementerian Perhubungan," jelas Polana B Pramesti.

Lebih lanjut, Polana memastikan bahwa, pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan.



Sumber: BeritaSatu.com