Ahli Perminyakan Nilai Bagi Hasil Migas Harus Menarik

Ahli Perminyakan Nilai Bagi Hasil Migas Harus Menarik
Ilustrasi kilang minyak dan gas (migas) ( Foto: Istimewa )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Senin, 9 Desember 2019 | 10:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) menilai, tantangan terbesar industri minyak dan gas (migas) nasional adalah menahan laju decline (penurunan) produksi seminiminal mungkin. IATMI mendorong terobosan revolusioner untuk mencari solusi, termasuk mengkaji kembali skema bagi hasil apakah sesuai dengan dinamika industri migas global atau tidak.

Sekretaris Jenderal IATMI Hadi Ismoyo mengatakan guna memajukan industri migas nasional, seluruh stakeholder perlu melihat fakta global bahwa skema bagi hasil harus menarik dan mempunyai fleksibilitas tinggi, sehingga memancing pemain besar dunia masuk Indonesia. “Masih banyak cekungan besar di Indonesia Tengah dan Timur, sehingga masih ada harapan giant discovery," ujar Hadi Ismoyo dalam keterangan yang diterima redaksi Senin (9/12/2019).

Menurut Hadi, spirit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus kembali digaungkan. Spirit UU tersebut menyebutkan bahwa bahwa dalam hal kerja sama dengan kontraktor migas, skema bisnisnya adalah bagi hasil, bisa ke cost recovery atau gross split. Seyogyanya tidak ada jawaban tunggal, dengan demikian kontraktor migas mempunyai pilihan sesuai karakter masing-masing. “Hal yang paling penting, masif melakukan eksplorasi. Ini yang akan menjadi pilar pertumbuhan industri migas di masa yang akan datang untuk menahan laju penurunan produksi nasional,” kata Hadi Ismoyo.

Direktorat Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini sedang mengkaji fleksibilitas kontrak migas. Kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) cost recovery bisa saja kembali diterapkan bagi wilayah kerja baru dan terminasi. Hal ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha dalam menghitung keekonomian proyek. Menteri ESDM Arifin Tasrif, sebelumnya mengatakan Kementerian ESDM melakukan dialog dengan para investor di bidang migas. “Kami tanyakan, mana yang prefer, ada dua (gross split dan cost recovery),” kata Arifin.

Deputi Bidang Kajian dan Opini IATMI Benny Lubiantara, mengatakan jika Indonesia ingin lebih investor friendly, sebaiknya jangan mendikte investor. “Kita siapkan saja opsi-opsi skema model kontraknya," kata Benny Lubiantara.

Para ahli kontrak migas global, kata Benny, sepakat bahwa tidak ada satu opsi skema model yang baik untuk semua, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. “One size fits all model does not exist,” kata mantan Analis Kebijakan Fiskal Migas di markas OPEC di Wina, Austria.

Menurut Benny, model kontrak migas yang baik itu adalah yang saling menguntungkan, memberikan tingkat keekonomian bagi investor dan pendapatan negara. “Dengan dibukanya dua opsi, bisa dibandingkan mana yang lebih cenderung memenuhi kriteria tersebut," kata Benny Lubiantara.

Skema kontrak gross split sudah dimulai sejak 2017, sehingga bisa dibandingkan dengan skema PSC cost recovery. Dengan data yang ada bisa diketahui, apakah betul biaya kontraktor di wilayah kerja yang sekarang menggunakan gross split lebih efisien, atau malah justru sebaliknya. “Ada indikator rasio-rasio yang lazim digunakan. Kalau sudah menggunakan data aktual, mestinya tidak perlu panjang lebar berdebat teori lagi," kata Benny Lubiantara.

Meksiko merupakan negara yang berhasil mengadopsi konsep menawarkan opsi skema kontrak migas bagi investor, mulai lisensi, PSC, profit sharing dan service contract. Menurut laporan Woodmac tahun 2019, Meksiko termasuk yang paling sukses dalam lelang wilayah kerja.

Ketua Umum IATMI John H Simamora, menambahkan, kebijakan Menteri ESDM untuk memberikan opsi skema kontrak lain kepada investor patut diapresiasi. “IATMI akan membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada para ahli teknik perminyakan dan investor, sehingga investasi di sektor migas semakin bergairah,” tegas John H Simamora.



Sumber: BeritaSatu.com