Apersi Minta Pemerintah Kreatif Kembangkan Skema Pembiayaan

Apersi Minta Pemerintah Kreatif Kembangkan Skema Pembiayaan
Ketua umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apersi 2019 dengan tema 'Masa Depan Penyediaan Perumahan untuk MBR' di Red Top Hotel Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. ( Foto: Beritasatu.com / Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Rabu, 11 Desember 2019 | 20:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendorong pemerintah untuk berkreasi dalam menambah kuota subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Ribuan Rumah Subsidi Terancam Gagal Dibangun

Ketua umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, mengatakan, upaya untuk penambahan kuota rumah subsidi di tahun depan sangat diperlukan, seiring kebutuhan rumah untuk MBR masih cukup besar. Terlebih, masalah backlog rumah jika tidak diseriusi oleh pemerintah, maka angkanya diperkirakan bakal semakin membesar.

"Melihat kondisi di sepanjang tahun 2019 yang diwarnai dengan habisnya kuota FLPP, cukup sulit rasanya untuk memenuhi pencapaian target pembangunan rumah MBR,” ujar Junaidi di sela acara Rakernas Apersi, di Red Top Hotel, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Junaidi mengatakan, pihaknya memperkirakan kebutuhan rumah di 2020 sebesar 250.000 unit, dengan tiap tahun kenaikan sebesar 20.000 unit. Sayangnya, pemerintah hanya menyediakan anggaran subsidi melalui skema FLPP sebesar Rp 9 triliun, yang hanya mencukupi untuk 80.000 unit.

Pengembang Minta Aturan Rumah MBR Dipermudah

"Sementara, skema pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2TB) hanya 40.000 unit. Menurut kami, nilai tersebut akan habis sekitar pertengahan tahun depan. Untuk itu, pemerintah tentunya harus mencari jalan ke luar agar pengalaman tahun ini tidak terulang,” kata Junaidi.

Rakernas Apersi

Menurut Junaedi, Apersi mengharapkan pemerintah dapat mengupayakan kreasi atau terobosan terkait anggaran FLPP, sehingga dari nilai yang ada bisa menghasilkan jumlah unit yang lebih banyak lagi. Apalagi, potensi non fixed income menjadi salah satu fokus dari masalah perumahan yang harus dicermati pemerintah.

“Oleh karena itu, Apersi mengusulkan agar pemerintah melihat lebih cermat anggaran FLPP yang ada, dengan mempertimbangkan konfigurasi sumber pendanaan lain, apakah dari pemerintah sendiri atau perbankan, sehingga cakupan dari kuota unitnya bisa bertambah,” terang Junaidi.

Junaedi menegaskan, dengan adanya terobosan untuk mencari sumber pembiayaan lain dalam upaya penambahan kuota FLPP ini, pengembang tentunya memiliki harapan untuk terus membangun dan menyelesaikan rumah subsidi. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen juga merasa terbantu.

“Kami telah menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah, bagaimana caranya agar unit bisa bertambah dengan anggaran yang ada. Apalagi, pemerintah telah banyak mengurangi subsidi di sektor lain semisal listrik dan BBM. Namun, untuk perumahan jangan dikurangi karena penyediaan rumah menyangkut masa depan. Pasalnya, jika kuota FLPP habis, maka harapan MBR memiliki rumah bisa pupus,” tegas Junaidi

Junaidi mengatakan, Apersi juga mengusulkan agar anggaran pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) dapat diakomodasikan ke dalam FLPP untuk menambah jumlah kuota. Terlebih, pihaknya menilai pembangunan PSU dapat dilakukan secara mandiri oleh pengembang.

“Kalau kita melihatnya, dana PSU ini agak kurang adil karena selain anggaran yang terbatas, kemudian cuma pengembang tertentu menikmati. Seharusnya, semua bisa memperoleh tanpa ada kesan pilih-pilih. Nah, akan lebih baik tentunya jika PSU diakomodasikan ke dalam FLPP, sehingga cakupan kuota bisa bertambah,” papar Junaidi.

Menurut Junaidi, skema FLPP sendiri merupakan 'idola' dari pengembang maupun masyarakat konsumen, mengingat konsep yang diusungnya merupakan dana bergulir. Hal yang sama juga berlaku untuk skema bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).

“Skema BP2BT memang bisa jadi solusi atau cara lain terkait kuota rumah subsidi. Meski demikian, Apersi sendiri memiliki kekhawatiran akan kelanjutannya karena sifatnya yang berasal dari pinjaman Bank Dunia. Ini yang kita takutkan, jika skema ini dapat terhenti kapan saja,” pungkas Junaidi.



Sumber: BeritaSatu.com