Malaysia Ajak Negara-negara Muslim Pertimbangkan Kembali ke Sistem Barter dan Dinar

Malaysia Ajak Negara-negara Muslim Pertimbangkan Kembali ke Sistem Barter dan Dinar
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyampaikan pidato tentang “Hubungan Bilateral Malaysia-Thailand di ASEAN”, di Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand, pekan lalu. ( Foto: Dok SP )
Faisal Maliki Baskoro / FMB Minggu, 22 Desember 2019 | 12:39 WIB

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Iran, Malaysia, Turki dan Qatar tengah mempertimbangkan untuk saling berdagang menggunakan emas dan sistem barter untuk menghadapi risiko sanksi ekonomi di masa depan. Demikian disampaikan PM Malaysia Mahathir Muhammad dalam sebuah konferensi negara-negara Muslim di Malaysia, Sabtu (21/12/2019).

Mahathir memuji Iran dan Qatar yang tangguh dalam menghadapi sanksi ekonomi. Dia mengatakan negara-negara Muslim perlu lebih mandiri dalam menghadapi ancaman serupa di masa depan.

"Dunia menyaksikan negara-negara menjatuhkan sanksi secara unilateral, Malaysia dan negara-negara lain harus waspada bahwa sanksi serupa bisa menimpa kita juga," kata Mahathir.

Para sekutu AS di Timur Tengah yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutus hubungan diplomasi dan perdagangan dengan Qatar sekitar 2,5 tahun lalu. Qatar dituduh mendukung terorisme, di mana hal ini sudah dibantah Qatar. Sementara Iran adalah korban sanksi ekonomi AS.

"Saya menyarankan kita kembali mempertimbangkan perdagangan dengan dinar dan sistem barter. Saya serius mempertimbangkan ini dan mudah-mudahan kita bisa menemukan mekanisme untuk menerapkannya," kata Mahathir.

Delegasi yang datang sepakat untuk saling meningkatkan perdagangan menggunakan mata uang mereka.

Konferensi ini tidak dianggap oleh Arab Saudi dan sebagian negara-negara anggota Organisation of Islamic Cooperation (OIC) yang mewakili 57 negara Muslim. Malaysia mengatakan bahwa pihaknya telah mengundang semua negara anggota OIC tetapi hanya 20 yang datang.

Di hari terakhir konferensi yang berlangsung empat hari, tidak ada pernyataan bersama yang dirilis ke publik. Padahal, konferensi ini diharapkan membahas isu Palestina, Kashmir, Rohingya dan Uighur.

Tanpa menyebut nama atau negara, Mahathir menyatakan prihatin atas asimilasi paksa umat Islam di negara non-Muslim. "Kami mendukung integrasi tetapi tidak dapat menerima asimilasi hingga meninggalkan agama," kata dia.



Sumber: Reuters