Bantu Nasabah Jiwasraya,Pemerintah Bentuk Holding BUMN Asuransi

Bantu Nasabah Jiwasraya,Pemerintah Bentuk Holding BUMN Asuransi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ( Foto: Beritasatu TV )
Herman / JAS Senin, 23 Desember 2019 | 12:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyatakan pemerintah akan segera membentuk holding atau perusahaan induk BUMN asuransi untuk memberi kepastian pengembalian dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Rencananya hari ini Presiden Joko Widodo akan memberikan persetujuan terkait pembentukan holding tersebut.

“Untuk Jiwasraya, sudah jelas posisinya bahwa kita sudah berkoordinasi antara Kejaksaan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, di mana prosesnya ada dua. Untuk kasus-kasus hukum yang menangani bukan Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan karena itu wewenangnya Kejaksaan. Untuk kasus hukumnya, Jaksa Agung yang lebih mengerti daripada kami. Tetapi untuk korporasinya, insyaallah hari ini akan ada persetujuan dari Presiden untuk membentuk holding asuransi,” kata Erick Thohir usai mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan implementasi B30, di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Kejagung Diminta Bergerak Cepat Tuntaskan Kasus Jiwasraya

Melalui pembentukan holding BUMN asuransi ini, Erick berharap akan ada kepastian pengembalian dana milik nasabah Jiwasraya. “Untuk langkah awalnya, di situ mungkin akan ada dana kira-kira Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun per tahun,” kata Erick.

Selain membentuk holding BUMN asuransi, untuk menjamin kepastian pengembalian dana nasabah, Erick mengatakan pemerintah juga sudah menyiapkan langkah kedua dan ketiga. Namun Erick belum bisa berbicara banyak mengenai langkah kedua dan ketiga secara korporasi tersebut karena dikhawatirkan akan menjadi salah persepsi.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Erick Thohir Apresiasi Rekomendasi dari DPR

“Yang pasti, pemerintah pasti akan memberikan solusi supaya ada kepastian. Bagaimana pun juga ini kan uang publik, uang rakyat. Saya juga tegaskan. Bahwa memang sejak 2006 sampai sekarang, pemerintah bekerja untuk hal-hal seperti ini, bukan dikotomi ini pemerintah dulu ini pemerintah sekarang, tidak begitu,” tegas Erick.



Sumber: BeritaSatu.com