PSI: Biarkan Pemerintah dan Kejaksaan Selesaikan Kasus Jiwasraya

PSI: Biarkan Pemerintah dan Kejaksaan Selesaikan Kasus Jiwasraya
Ilustrasi Jiwasraya. ( Foto: Antara / Galih Pradipta )
Yustinus Paat / FMB Minggu, 29 Desember 2019 | 20:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong pemerintah untuk menjelaskan langkah-langkah penyelesaian kasus Jiwasraya kepada publik. PSI, kata pria yang biasa Uki, percaya pemerintah bisa menuntaskan kasus Jiwasraya dengan baik.

"Kami percaya bahwa pemerintah pada saat ini tengah melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Biarkan menteri keuangan dan menteri BUMN bekerja untuk solusi dari sisi korporasi," ujar Uki dalam keterangannya,
Minggu (29/12/2019).

PSI, kata Uki juga mendukung langkah hukum yang telah diambil kejaksaan. Dia berharap publik membiarkan Jaksa Agung bekerja secara profesional dan transparan untuk solusi dari sisi penegakkan hukum.

"Terus kejar kemungkinan aliran dana ke personal dan institusional. Penjarakan yang bermasalah," tandas dia.

Namun menurut Uki, publik juga berhak mengetahui langkah-langkah yang akan diambil beserta tenggat waktunya. "Pemerintah mesti menjelaskan langkah-langkah apa saja yang diambil beserta tenggat waktunya. Jadi, kerjanya berdasarkan timeline, ada deadline-nya. Publik berhak tahu itu semua," ungkap dia.

Uki menegaskan tenggat waktu penyelesaian kasus ini diperlukan agar kerja pemerintah terukur. "Jangan sampai bekerja tanpa target yang jelas karena ada banyak sekali nasabah yang menanti kejelasan nasib kasus ini," pungkas Uki.

Berdasarkan data terakhir, kerugian nasabah dalam kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya diperkirakan mencapai Rp 40-50 triliun. Kasus ini telah menyita perhatian publik nasional seminggu terakhir.

Sebelumnya, Uki juga telah menjelaskan posisi PSI yang mendukung Menteri BUMN Erick Thohir untuk membenahi Jiwasraya.

"PSI memberikan dukungan penuh kepada Pak Menteri untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya, memperbaiki managementnya sampai memperkarakannya pada ranah pidana bila ditemukan aliran dana haram kepada semua pihak yang terlibat. Ini pakem sikap terang benderang PSI yang tidak perlu dipertanyakan lagi sebenarnya," tegas Uki. 



Sumber: BeritaSatu.com