Belum Sampaikan Kinerja Keuangan 2018, Jiwasraya Dinilai Langgar GCG

Belum Sampaikan Kinerja Keuangan 2018, Jiwasraya Dinilai Langgar GCG
Ilustrasi Jiwasraya. ( Foto: Antara / Galih Pradipta )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Senin, 30 Desember 2019 | 09:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Meski telah beredar sejumlah dokumen kinerja keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2018, namun mengacu situs resmi perseroan, catatan terakhir laporan keuangan dilakukan untuk buku tahun 2017. Hal ini semakin memperburuk citra perusahaan asuransi pelat merah itu di tengah permasalahan likuiditas yang berujung tidak jelasnya nasib nasabah.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Toto Pranoto mengatakan, keterlambatan laporan keuangan Jiwasraya menjadi faktor lain yang akan memperburuk citra perusahaan di tengah kasus gagal bayar. "Artinya ini juga melanggar prinsip transparansi di Good Coorporate Governanance (GCG)," kata Kepala Lembaga Manajemen Fakults Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) ini dalam keterangannya, Senin (30/12/2019).

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Peransuransian di Pasal 8 menyebutkan, perusahaan peransuransian wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan lain. Merujuk pada Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, tertulis bahwa laporan tahunan perusahaan asuransi harus disampaikan paling lambat 30 April pada tahun berikutnya, dalam hal ini April 2019.

Toto Pranoto mengatakan, jika Jiwasraya belum memberikan laporan seperti apa yang tertuang dalam peraturan OJK, dipastikan ada permasalahan pada perseroan.

Sementara, kembali merujuk pada Pasal 9 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017 disebutkan sanksi bagi perusahaan yang akan diberikan bila tidak menjalankan aturan yang ada di Pasal 8. Sanksi yang akan diberikan yakni berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Untuk perusahaan asuransi, dalam aturan itu, dituliskan akan dikenai sanksi denda keterlambatan.

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi ihwal keterlambatan penerbitan laporan keuangan Jiwasraya. "Terkait dengan keterlambatan, kami berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Sekar Putih Djarot singkat.

Dalam dokoumen yang beredar pada rapat Komisi XI DPR bersama jajaran direksi Jiwasraya 7 November 2019 lalu terungkap, pada periode sembilan bulan pertama 2019, kerugian setelah pajak yang dicatatkan Jiwasraya menyentuh Rp 13,74 triliun. Sementara hingga tutup buku 2018, rugi setelah pajak yang dibukukan Jiwasraya mencapai Rp 15,89 triliun.

Namun merujuk situs resmi perusahaan, pada laporan keuangannya pada 2017 lalu, laba perusahaan melorot drastis dari Rp 1,70 triliun pada 2016 menjadi hanya Rp 360,30 miliar. Penurunan laba karena lonjakan klaim dan manfaat yang dibayarkan perusahaan, termasuk kenaikan cadangan klaim. Tidak cuma itu, biaya akuisisi juga melompat dari Rp 702,65 miliar menjadi sebesar Rp 980,90 miliar.

Sebelumnya, Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan penundaan pembayaran klaim kepada nasabah produk Saving Plan yang jatuh tempo pada Oktober 2018. Saat pertama kali dinyatakan gagal bayar, jumlahnya Rp 802 miliar. Namun semakin membengkak hingga mencapai Rp 12,4 triliun, karena tidak segera diselesaikan. Padahal saat gagal bayar pertama kali, Jiwasraya memiliki cash yang cukup untuk membayar polis yang jatuh tempo. Namun kepercayaan nasabah sudah terlanjur hilang, sehingga tidak bersedia memperpanjang kontrak asuransi. Akibatnya, Jiwasraya harus menyediakan dana yang sangat besar untuk memenuhi kewajibannya.



Sumber: BeritaSatu.com