Omnibus Law Berpotensi Tingkatkan Defisit Perdagangan

Omnibus Law Berpotensi Tingkatkan Defisit Perdagangan
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Herman / YUD Selasa, 7 Januari 2020 | 21:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang mencakup aturan cipta lapangan kerja dan aturan perpajakan. Omnibus law dibuat untuk mengakomodir masalah banyaknya aturan-aturan lama yang saling tumpang tindih dan dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.

Namun, dampak dari penerapan omnibus law ini tidak semuanya positif. Peneliti INDEF dari Center of Investment, Trade and Industry, Andry Satrio Nugroho menyampaikan, salah satu yang akan terdampak dari penerapan omnibus law adalah aspek perdagangan. Padahal kinerja perdagangan Indonesia masih belum membaik dalam dua tahun terakhir ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode Januari sampai November 2019, neraca perdagangan Indonesia masih defisit US$3,11 miliar.

"Karena fokus omnibus law adalah penyederhanaan perizinan berusaha, maka perlu hati-hati karena kegiatan ekspor dan impor akan berpotensi menjadi lebih longgar. Memang ini akan mendorong frekuensi perdagangan, tetapi akan menjadi tidak terkontrol dan perdagangan tidak berkualitas karena beberapa perizinan bisa saja dihapus. Ini perlu diwaspadai karena bisa jadi efek omnibus law justru akan meningkatkan defisit perdagangan kita ke depan," kata Andry Satrio dalam acara diskusi yang digelar INDEF, Selasa (6/1/2020).

Hal lain yang disoroti Andry adalah ketergantungan perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok. Jika perang dagang sering dijadikan alasan melemahnya perdagangan Indonesia, menurut Andry hal tersebut juga kurang tepat. Menurutnya, perlambatan ekonomi Tiongkok memiliki dampak yang lebih besar terhadap perdagangan kita dibandingkan perang dagang secara keseluruhan.

"Total nilai perdagangan terhadap Tiongkok berkontribusi sebesar 19,7% dengan 44% ekspor kita berada pada produk pertambangan dan perkebunan. Sementara impor produk elektronik dan permesinan dari Tiongkok memiliki kontribusi 50% terhadap total impor," papar Andry.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan diversifikasi perdagangan lebih lanjut. Jangan sampai ketergantungan terhadap Tiongkok menjadi semakin besar. Bukan hanya ekonomi yang terkena dampak, tetapi juga kebijakan yang ada bisa dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi Tiongkok.

"Ini sudah terjadi dan kita bisa menilai sendiri beberapa pemangku kebijakan sudah memberikan karpet merah terhadap perdagangan maupun investasi dari Tiongkok," ujar Andry.

Di saat model kerja sama perdagangan di berbagai dunia mulai mengarah pada restriksi perdagangan karena isu kedaulatan ekonomi, Andry menegaskan jangan sampai Indonesia malah terlena dengan omnibus law dengan memberikan karpet merah terhadap skema perdagangan yang tidak berkualitas.

"Restriksi tidak hanya melindungi produk dalam negeri, namun juga melindungi konsumen dalam negeri. Salah satu yang perlu didukung adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai non-tariff measures yang bisa kita andalkan. Saat ini masih banyak produk dalam negeri yang belum memenuhi SNI. Alhasil, produk-produk impor mudah untuk leluasa masuk dan langsung head-to-head dengan produk kita,” papar Andry.

Permasalahannya, dari segi kualitas, produk impor yang masuk justru memiliki kualitas rendah dan konsumen yang paling dirugikan akibat tidak tersedianya SNI sebagai standar pada produk yang masuk ke Indonesia. “Omnibus law tentu perlu mengakomodir kepentingan konsumen karena hal itu menjadi ruh bagi UU Perdagangan kita saat ini,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com