Erick Thohir: Jiwasraya Diselamatkan

Erick Thohir: Jiwasraya Diselamatkan
Erick Thohir. ( Foto: B1/Primus Dorimulu )
Primus Dorimulu / AB Jumat, 10 Januari 2020 | 10:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pemerintah akan menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), bukan melikuidasinya. Erick juga meminta nasabah tetap tenang karena pemerintah tengah menyiapkan tiga skema penyelamatan Jiwasraya. Dari tiga skema itulah dana nasabah akan dibayar.

Selain dari tiga skema penyelamatan, dana nasabah akan dibayar dari hasil pemulihan (recovery) aset dan dana talangan (bailout) pemerintah. Itu sebabnya, selain lewat jalur hukum, penyelesaian kasus Jiwasraya tetap mempertimbangkan aspek bisnis agar menghasilkan recovery aset yang optimal.

Di pihak lain, pemerintah bakal menegosiasi ulang (renegosiasi) produk bancassurance JS Saving Plan yang memberikan hasil pengembalian investasi (return) 13-14%. Pemerintah akan meminta return JS Saving Plan diturunkan. Penyelesaian kasus Jiwasraya akan dijadikan model penanganan kasus serupa di BUMN.

Hal itu diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa nasional di Jakarta, Kamis (9/1) malam.

Berdasarkan dokumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jiwasraya sudah mengalami insolven sekitar Rp 2,76 triliun pada 2004. Lalu pada 2006, nilai ekuitasnya negatif Rp 3,29 triliun. Pada 2008, BUMN tersebut mengalami defisit Rp 5,7 triliun dan pada 2009 meningkat menjadi Rp 6,3 triliun. Jiwasraya kemudian diselamatkan lewat skema reasuransi.

Pada 2012, Jiwasraya atas persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)--cikal bakal OJK--memberikan izin produk JS Proteksi Plan (JS Saving Plan) yang merupakan produk bancassurance dengan sejumlah bank.
JS Saving Plan membuat pendarahan Jiwasraya semakin akut karena produk yang menawarkan return sangat tinggi (13-14%) itu tak ubahnya skema ponzi. Pada awalnya keuangan Jiwasraya membaik. Namun, lazimnya skema ponzi yang menerapkan prinsip gali lubang tutup lubang, saat tidak ada lagi premi yang masuk, Jiwasraya tak bisa menutup klaim.

Tak hanya menerapkan skema ponzi, manajemen Jiwasraya diduga banyak melakukan investasi pada aset-aset berisiko, terutama surat utang dan saham berfundamental lemah, demi mengejar imbal hasil tinggi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Kecuali itu, manajemen Jiwasraya yang telah beberapa kali diganti, ditengarai melakukan manipulasi dan penipuan (fraud).

Pada Oktober 2018, manajemen Jiwasraya mengumumkan gagal bayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo senilai Rp 802 miliar. Jiwasraya membutuhkan suntikan modal Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko (risk based capital/RBC) 120%. Aset Jiwasraya hanya Rp 23,26 triliun, padahal kewajibannya mencapai Rp 50,5 triliun.

Jaga Iklim Investasi
Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pemerintah harus menyelamatkan Jiwasraya. “Jiwasraya pasti diselamatkan, harus diselamatkan. Sebab, kalau mau dorong investasi, lalu hal-hal seperti ini tidak dicarikan solusi, siapa yang akan percaya kepada Indonesia? Memang berat, tetapi harus dicarikan solusinya,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Investor Daily, Jiwasraya akan diselamatkan melalui tiga skema guna mendapatkan likuiditas dan meningkatkan solvabilitas. Skema pertama adalah mencari mitra strategis melalui PT Jiwasraya Putra (anak perusahaan).

Dalam skema ini, Jiwasraya bakal melepas kepemilikan sahamnya di Jiwasraya Putra kepada mitra strategis. Dana hasil pelepasan saham akan digunakan untuk menutup tunggakan klaim. Jiwasraya menargetkan dana Rp 9 triliun dari penjualan saham Jiwasraya Putra kepada mitra strategis.

Saat ini saham Jiwasraya Putra dimiliki Jiwasraya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (PT Telkom).

Adapun skema kedua adalah menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) yang dapat dikonversi menjadi saham. Subdebt tersebut akan dibeli perusahaan induk (holding) yang sedang dibentuk. Dari skema ini, Jiwasraya ditargetkan memperoleh dana Rp 7 triliun.

Skema ketiga adalah membuat produk reasuransi dengan investor. Kementerian BUMN bersama OJK dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dikabarkan juga sedang menjajaki skema-skema lainnya untuk memenuhi kewajiban sekitar Rp 32,89 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengimbau para nasabah Jiwasraya untuk tetap tenang, bersabar, dan percaya kepada pemerintah karena hak mereka pasti dipenuhi. “Beri kami kesempatan, kami punya niat baik. Sebenarnya kalau mau cuci tangan gampang, kok. Ini bukan zamannya saya, tetapi enggak bisa begitu. Kami dapat amanah, ya harus dijalankan,” katanya.

Penanganan kasus Jiwasraya, menurut Erick Thohir, tak semata menggunakan pendekatan hukum, tetapi juga korporasi. Lewat pendekatan tersebut, dana nasabah Jiwasraya diharapkan dapat kembali. Selain itu, Jiwasraya secara korporasi dapat disehatkan.

“Kebetulan wakil menteri (wamen) saya dua-duanya bankers. Saya juga orang swasta, maka berpikirnya, ada enggak inisiatif yang lebih korporasi, bukan yang politis, dibandingkan langsung lewat penanaman modal negara (PMN) atau bailout. Kalau kita ngomong bisnis politik, ya kita terjebak,” tuturnya.

Persoalan hukum Jiwasraya, kata Erick Thohir, merupakan wilayah (domain) Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, Kementerian BUMN tetap berharap adanya pemulihan aset Jiwasraya. “Yang penting kami sudah berkoordinasi, kami berharap juga ada recovery-nya. Kalau sekadar masuk penjara, ya mungkin banyak yang siap juga, tetapi tetap kaya kan? Yang kami harapkan ada recovery-nya,” ujarnya.

Dia mencontohkan, aset saham yang dimiliki Jiwasraya bisa dijual lagi. “Kan tidak semua sahamnya jelek. Nah, itu menghasilkan return berapa,” ucapnya.

Karena itu, menurut Erick, Kementerian BUMN akan terus berkoordinasi dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan data portofolio (saham, obligasi, dan reksa dana), yang diinvestasikan Jiwasraya atau terkait dengan kasus Jiwasraya.

“Kami upayakan untuk bisa dilakukan recovery, berapa pun nilainya,” ujarnya.

Menteri BUMN mengakui adanya opsi suntikan dana talangan (bailout) dari pemerintah. “Itu opsi untuk menteri keuangan (menkeu). Ada opsi menkeu ikut (menyiapkan anggaran dana talangan). Bukan berarti tidak perlu support Bu Menkeu. Contohnya pembentukan holding asuransi yang sudah jalan, itu mesti disetujui menkeu dan presiden,” paparnya.

Erick Thohir mengungkapkan penyelesaian kasus Jiwasraya secara korporasi tidak bisa selesai dalam setahun. “Tahapan atau skemanya kan ada tiga. Nah, untuk pembentukan holding sudah disetujui presiden, alhamdulillah, tetapi masih ada step lainnya,” katanya.

Solusi Rizal Ramli
Di pihak lain, mantan Menko Perekonomian Rizal Rami menyatakan hampir semua perusahaan go public di Indonesia harus menggunakan jasa akuntan publik yang menempati peringkat lima besar. Mereka pada dasarnya oligopoli dengan fee mahal sekali, tetapi hasil kerjanya banyak yang abal-abal.

“Mereka merekayasa laporan keuangan Garuda sehingga kelihatan untung. Jadi, kami minta asosiasi profesi akuntan dan pemerintah memberikan sanksi tegas dan berat,” katanya.

Menurut Rizal Ramli, jika emiten dan BUMN menyampaikan laporan keuangan abal-abal, seperti Garuda dan Jiwasraya, kepercayaan publik dan investor akan tergerus.

Dia menduga manajer investasi (MI), baik karena keteledoran maupun persekongkolan, menginvestasikan dana Jiwasraya pada saham-saham berisiko tinggi.

“Jiwasraya hanya puncak gunung es, karena yang mereka jual bukan asuransi biasa, bukan sekadar proteksi, tetapi juga investasi. Padahal, nasabahnya golongan menengah ke atas. Greedy telah mengalahkan common sense. Perusahaan asuransi tawarkan return 6-7%. Perusahaan-perusahaan reksa dana lebih tinggi lagi, 12-13%. Mereka yang akhirnya banyak bermasalah, karena dana-dananya diinvestasikan pada aset-aset atau perusahaan yang kebanyakan tidak kredibel,” ujarnya.

Menurut Rizal Ramli, Jiwasraya punya beberapa fixed asset yang dapat dijual agar dapat membayar nasabah. Kemudian, harus dilakukan renegosiasi dengan nasabah, sehingga return-nya menjadi lebih wajar. 



Sumber: BeritaSatu.com