Jokowi Akui Banyak Investor Balik Badan Terkendala Masalah Pelayanan

Jokowi Akui Banyak Investor Balik Badan Terkendala Masalah Pelayanan
Joko Widodo. (Foto: Antara)
Novy Lumanauw / WBP Rabu, 15 Januari 2020 | 18:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, banyak investor menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan proses investasi di Indonesia. Banyak investor yang sudah masuk ke Indonesia terpaksa ‘balik badan’ karena terkendala masalah pelayanan.

“Banyak sebetulnya investor sudah masuk ke kandang kita, sudah masuk ke negara kita. Tapi, kita tidak bisa menyelesaikan mereka sehingga mereka balik lagi. Sudah masuk, bukan di depan pintu. Sudah masuk di dalam kita,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) masa bakti 2019-2022 di Jakarta, pada Rabu (15/1/2020).

Mengutip ucapan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Presiden Jokowi mengatakan, dana investasi sebesar Rp 780 triliun sudah berada di dalam negeri. “Menyusul ini kurang lebih Rp 2.200 triliun juga sudah di dalam,” kata Presiden Jokowi.

Ia berharap dilantiknya Kepala BKPM yang memiliki kewenangan setingkat menteri dapat menyelesaikan masalah-masalah kecil yang dihadapi terkait investasi. Contohnya, pembebasan lahan seperti yang telah dilakukan Kepala BKPM di Provinsi Banten. Meski tahu saat menyelesaikan itu membawa nama dirinya, Presiden Jokowi mengaku tidak masalah asalkan persoalan di bawah dapat diselesaikan dan membawa kebaikan.

“Pak Bahlil sudah ngomong ke saya, Pak saya sering memakai nama Bapak. Enggak apa-apa, asal untuk kebaikan enggak apa-apa. Hal-hal seperti ini yang kita ini memang kacau. Investasi sudah di dalam, tapi kita tidak bisa mengeksekusi gara-gara urusan pembebasan tanah, urusan perizinan yang tidak pernah kita layani. Izin di kementerian, izin di provinsi, izin di kabupaten, di kota,” kata Presiden Jokowi.

Hal lain yang menjadi kendala dalam investasi adalah regulasi yang saat ini jumlahnya mencapai 42.000 yang mengalami tumpang tindih. Rencananya, pada pekan ini persoalan regulasi akan diselesaikan melalui perampungan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law.

“Insyaallah, minggu ini kita akan mengajukan Omnibus Law ke DPR. Ada 74 undang-undang yang langsung kita mintakan revisi agar semuanya bisa selesai,” ujar Jokowi.

Disebutkan, apabila revisi UU dilakukan satu per satu, revisi satu maka dalam waktu 50 tahun tidak akan selesai. “Enggak akan selesai, sehingga kita memang mengajukannya Omnibus Law. Satu undang-undang menyelesaikan 74 undang-undang sebelumnya,” kata Presiden Jokowi.

Hal ini yang akan menjadi sebuah lompatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi signifikan kepada dunia usaha. “Dunia usaha harus dorong terus,” kata Jokowi.



Sumber: Investor Daily