Kasus Jiwasraya, BEI Koordinasi Otoritas Lain soal Sanksi Anggota Bursa

Kasus Jiwasraya, BEI Koordinasi Otoritas Lain soal Sanksi Anggota Bursa
Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Laksono Widodo. (Foto: Beritatasatu Photo / Thereis Kalla)
Thereis Kalla / WBP Rabu, 15 Januari 2020 | 18:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Bursa Efek Indonesia (BEI) akan membicarakan lebih lanjut bersama Otoritas Jasa Keuangan terkait sanksi terhadap anggota bursa (AB) yang terlibat dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya.

“Kalau sanksi akan kita bicarakan bersama, sanksi ranahnya ada di otoritas lain,” ungkap Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo seusai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Sebagai informasi, Komisi XI menggelar RDPU dengan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) pada Rabu (15/1). Namun saat ditanya mengenai hasil pertemuannya dengan Komisi XI, Laksono tak bisa menjelaskan secara rinci. “Pertanyaannya umum dari a sampai z. Macam-macam pertanyaannya. Saya tak berhak untuk mengungkapkan di depan publik,” kata Laksono Widodo.

Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menggeledah 13 perusahan yang diduga terlibat dalam skandal ini, di antaranya 11 manajer investasi (MI). Empat di antaranya telah disebutkan, seperti PT Pool Advista Asset Management, PT Corfina Capital, PT Millenium Capital Management, dan PT Jasa Capital Asset Management.

Kemudian terdapat satu emiten, yakni PT Hanson International Tbk (MYRX) dan satu anggota bursa atau perusahaan sekuritas, yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Dalam penggeledahan disita sejumlah dokumen dan perangkat komputer sebagai barang bukti.

Di sisi lain, Laksono menyatakan bahwa BEI telah memiliki mekanisme sendiri terkait saham-saham yang bergerak tak wajar. “Memang kita ada segala macam aturan mengenai Unsually Market Activity (UMA), kami juga melakukan suspensi, kami melakukan anotasi khusus. Sebenarnya kami mempunyai rambu-rambu yang apabila diikuti dengan baik mestinya akan cukup memberikan guidance buat para investor untuk memilih saham-saham yang ada," kata Laksono Widodo.

Sementara dalam kesempatan yang sama Direktur KSEI Syafruddin mengatakan, semua transaksi yang terjadi dalam pasar modal tercatat di KSEI. “KSEI itu hanya mencatat kalau ada transaksi, semua itu tercatat ada perpindahan sahamnya,” ujar Syafruddin.

Syafruddin menambahkan, keputusan investasi sangat tergantung kebijakan investasi seseorang atau lembaga. ”Semua informasi sudah di-disclose. Silakan investor memutuskan keputusan investasinya berdasarkan informasi yang sudah lengkap kita sampaikan. Termasuk tadi, lembaga kan ada kebijakan investasinya, jangan-jangan dalam lembaga itu dilanggar kebijakan investasinya. Kalau ada lembaga, menyalahi kebijakan investasinya, kami kan tak tahu kebijakan investasinya seperti apa,” pungkas Syafruddin.



Sumber: Investor Daily