Kemkeu Ancam Sanksi Tegas KAP Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kemkeu Ancam Sanksi Tegas KAP Kasus Jiwasraya dan Asabri
Ilustrasi Jiwasraya (Foto: Antara)
Lona Olavia / WBP Rabu, 15 Januari 2020 | 22:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberikan sanksi tegas pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (persero).

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, baik Asabri maupun Jiwasraya biasanya diaudit oleh KAP yang terdaftar. Dalam melakukan pekerjaannya, KAP juga diawasi P2PK yang melakukan fungsi pengawasan regulasi dan pembinaan.

“Jadi kalau dalam satu audit ditemukan ada ketidakwajaran, baik terkait kode etik maupun tidak dipenuhinya standar pelaksanaan audit, maka sesuai ketentuannya itu akan diberikan sanksi,” kata Hadiyanto di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Sanksi yang akan diberikan, lanjutnya, disesuai dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan. “Bisa bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai akuntan publik,” tutur Hadiyanto.

Terkait kasus Jiwasraya, sepanjang 2006 hingga 2012 BUMN tersebut menunjuk KAP Soejatna, Mulyana, dan rekan untuk mengaudit laporan keuagan mereka. Kemudian sejak 2010 hingga 2013, KAP Hartanto, Sidik, dan Rekan dan dilanjutkan KAP Djoko, Sidik, Indra.

Selanjutnya, di tahun 2016-2017 laporan keuangan Jiwasraya diaudit PricewaterhouseCoopers (PwC). KAP ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasyara (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016.

Laba bersih Jiwasraya dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor PwC tanggal 15 Maret 2017 itu menunjukkan, laba bersih konsolidasi tahun 2016 adalah sebesar Rp 1,7 triliun, ini naik 37 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan keuangan konsolidasi tidak dipublikasikan.

Namun dari situs Jiwasraya, terdapat informasi mengenai Laporan Keuangan Jiwasraya yang bukan konsolidasi namun telah diaudit oleh PwC, dimana disebutkan bahwa laba bersih 2016 adalah Rp 2,1 triliun (opini wajar tanpa pengecualian) dan laba bersih 2017 adalah Rp 328 miliar (opini dengan modifikasian).

Sesuai dengan Peraturan OJK No.71/POJK.05/2016 tentang kesehatan perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 100 persen dengan target internal paling rendah 120 persen dari MMBR. Kalau dilihat pengungkapan Jiwasraya mengenai indikator kesehatan keuangan, rasio pencapaiannya terkait pemenuhan tingkat solvabilitas juga masih di atas 100 persen, yaitu 200 persen di tahun 2016 dan 123 persen di tahun 2017.

Angka yang disajikan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif dinyatakan berdasarkan SAK (audited) dan hasil audit tersebut dinyatakan ditandatangani tanggal 29 Juni 2018. Lalu, pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar. Seminggu kemudian Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan fraud atas pengelolaan investasi Jiwasraya.

Untuk diketahui PwC, sejatinya juga tak hanya melakukan audit terhadap Jiwasraya, tapi juga PT Asabri yang belakangan diduga tertimpa kasus yang sama dengan Jiwasraya.

Berdasarkan laporan keuangan, di tahun 2014 laba Asabri tercatat mencapai Rp 245 miliar dengan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat itu KAP yang tercatat melakukan audit adalah Heliantono & Rekan. Kemudian di tahun 2015, dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat menjadi Rp 347 miliar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selanjutnya, pada tahun 2016, masih dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat sebesar Rp 116 miliar dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sedangkan, pada tahun 2017 laba Asabri kemudian tercatat melonjak menjadi Rp 943 miliar, naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya, dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di periode ini PwC juga yang bertindak sebagai auditornya.



Sumber: Suara Pembaruan