Tingkatkan Investasi, Jokowi: Kita Harus Bangun Kepercayaan

Tingkatkan Investasi, Jokowi: Kita Harus Bangun Kepercayaan
Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kedua kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pertemuan tahunan tersebut mengangkat tema Ekosistem Keuangan Berdaya Saing Untuk Pertumbuhan Berkualitas. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar )
Novy Lumanauw / JAS Kamis, 16 Januari 2020 | 13:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, secara makro yang harus dikerjakan pemerintah adalah membangun kepercayaan (trust), baik dari dalam maupun luar negeri, agar dapat meningkatkan arus masuk investasi ke dalam negeri.

"Yang ingin dikerjakan pemerintah secara makro sebetulnya hanya satu, membangun kepercayaan, membangun trust. Itu saja. Baik kepercayaan dari dalam negeri maupun dari luar. Ini yang ingin kita bangun," kata Presiden Jokowi pada pembukaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Presiden Jokowi mengatakan untuk membangun kepercayaan stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan menjadi keharusan untuk diwujudkan. "Kita memiliki persoalan, yang sering saya sampaikan, di mana selama bertahun-tahun kita tidak dapat menyelesaikan defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan," katanya.

Menurut Presiden Jokowi, penyelesaian kedua persoalan itu harus diselesaikan secara baik untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Persoalan utamanya, lanjut Presiden Jokowi, banyak kendala dihadapi investor di Indonesia, mulai dari aturan, perizinan, hingga perlakuan terhadap investor.

"Ini sangat fundamental, sangat mendasar sekali. Banyak aturan yang menghambat kita, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan di tingkat pemerintah daerah -- provinsi, kabupaten, dan kota. Ini ruwet. Meruwetkan. Oleh sebab itu, maksimal minggu depan, kita akan mengajukan ke DPR yang namanya Omnibus Law. Ada 79 UU yang akan kita revisi sekaligus yang di dalamnya ada 1244 pasal yang akan direvisi," kata Presiden Jokowi.



Sumber: Investor Daily