Gandeng Dukcapil, LinkAja Tingkatkan Validasi Data Pengguna

Gandeng Dukcapil, LinkAja Tingkatkan Validasi Data Pengguna
Direktur Fasilltasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dikcapil Gunawan bersama Direktur Operasi LinkAja Haryati Lawidjaja, di acara kerja sama antara LinkAja dengan Ditjen Dukcapil, di Jakarta, 17 Januari 2020 ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / FER Jumat, 17 Januari 2020 | 20:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - LinkAja resmi bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk meningkatkan fungsi proses verifikasi dan validasi identitas pengguna uang elektronik.

LinkAja Incar Sumber Pendanaan dari Swasta

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini membuat layanan elektronik Know Your Customer (e-KYC) LinkAja akan secara otomatis memvalidasi data pengguna tidak hanya dari pengenalan foto pengguna yang disesuaikan dengan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, tetapi juga data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil.

Direktur Operasi LinkAja, Haryati Lawidjaja menyampaikan, melalui kerja sama ini LinkAja akan mendapatkan hak akses atas data kependudukan yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil, sehingga mempermudah dan mempercepat proses validasi e-KYC untuk para pengguna LinkAja yang ingin meningkatkan akun layanannya menjadi full service.

"Melalui e-KYC yang diverifikasi oleh Ditjen Dukcapil, kami harap para pengguna dapat memperoleh manfaat maksimal dari layanan LinkAja, seperti saldo maksimum yang lebih tinggi, dan keleluasaan untuk melakukan transaksi lainnya seperti transfer dana dan penarikan tunai,” kata Haryati Lawidjaja usai acara penandatanganan kerja sama antara linkAja dengan Ditjen Dukcapil, di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

LinkAja Layani Pembayaran BPJamsostek

Dengan adanya kerja sama ini, Haryati menegaskan, LinkAja akan berkomitmen untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data pengguna, serta tidak menyalahgunakan hak akses atas data kependudukan yang telah diberikan kepada LinkAja.

"Adanya kesesuaian validasi dan verifikasi identitas ini menurutnya sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna dalam bertransaksi secara digital,” ujar Haryati.

Sementara itu, Direktur Fasilltasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dirjen Dikcapil, Gunawan, mengungkapkan, adanya kerja sama ini sekaligus membantu pemerintah untuk memerangi risiko pencucian uang atau mencegah pendanaan terorisme melalui penggunaan layanan keuangan elektronik sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia memang mewajibkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain Bank untuk menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) yang telah diatur dalam PBI. Identifikasi dan verifikasi identitas diperlukan untuk mencegah risiko terjadinya transaksi keuangan mencurigakan.

 



Sumber: BeritaSatu.com