Pengusaha Minta Permentan Bawang Putih Dikaji Ulang
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Pengusaha Minta Permentan Bawang Putih Dikaji Ulang

Senin, 20 Januari 2020 | 23:44 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IV DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perkumpulan pengusaha bawang putih. RDPU terebut membahas soal kebijakan impor dan swasembada bawang putih.

Dalam rapat tersebut, salah satu perwakilan Perkumpulan Pengusaha Bawang Nasional (PPBN) Mulyadi mengusulkan agar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 39 dan Permentan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Impor Bawang Putih dicabut.

“Kami mengusulkan agar permentan yang selalu berubah-ubah ini untuk dicabut, karena pokok dasarnya dari kegaduhan dan kekisruhan ini adalah wajib tanam kepada pengusaha atau importir,” ujar Mulyadi di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Namun, lanjut Mulyadi, pihaknya bukan menolak pelaksanaan sawasembada bawang putih, justru pihaknya sepakat dengan rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan gagasan post tariff.

“Untuk swasembada bisa menggunakan post tariff, artinya dari swasta memberikan subsidi kepada petani atau pemerintah, tetapi jangan dibebankan wajib tanamnya, intinya disitu. Ada keterlibatan gotongroyongnya pelaku usaha dan importir. Biar fungsi Dirjen Hortikultura jelas,” papar dia.

Soal swasembada bibit, lanjut Mulyadi, pihaknya mempertanyakan kepada Kementerian Pertanian, khusunya Dirjen Hortikultura, berapa luas jumlah tanah saat ini untuk target swasembada bibit tahun 2021. Menurut dia, hal tersebut harus dibuka ke publik karena langkah ini berpotensi gagal.

“Itu harus dibuka, karena berdasarkan data BPS luasnya hanya 5000 ha sedangkan lahan untuk swasembada bibit 70000 ha, sehingga kami menyampaikan ini berpotensi gagal. Karena itu peraturan ini harus direvisi dan diperbaiki, apalagi untuk swasembada bawang putih anggaran tahun 2019 sebesar Rp 1,6 trilun,” ungkap Mulyadi.

Sementara itu, ketua Forum Komunikasi Pedagang Pengusaha Pangan (FKP3), Umar menyampaikan kegagalan dalam penerapan Permentan Nomor 24 Tahun 2018 tentang RIPH yang menyebabkan harga bawang tidak stabil dan tren quota impor semakin meningkat.

“Ketidakstabilan harga karena tidak adanya ketepatan waktu impor bawang putih masuk ke indonesia, karena RIPH dan SPI yang tidak mempunyai kepastian waktu, sehingga harga bawang melambung tinggi,” jelas Umar.

Namun demikian, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan pihaknya akan menerima masukan yang telah disampaikan oleh para pelaku usaha dan importir. Nantinya, kata Sudin, masukan tersebut akan disampaikan kepada pihak Kementerian Pertanian.

“Masukan ini kami terima, dan masukan nanti akan kami sampaikan kepada eselon 1 mapun Menteri Pertanian dalam waktu rapat kerja. Karena kalau swasembada (bawang putih) Tahun 2021 dari awal pun saya sudah tahu kalau itu bohong,” ungkap Sudin.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wika Realty Incar Marketing Sales Rp 2,3 Triliun di 2020

Wika Realty optimistis bisnis properti akan terus tumbuh pada tahun 2020.

EKONOMI | 20 Januari 2020

UOB Indonesia Luncurkan Travel Marketplace

The Travel Insider merupakan travel marketplace yang dirancang untuk perencanaan perjalanan lebih praktis.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Pengiriman Paket SiCepat Express Naik Jadi 7 Juta Lewat JJS

Target pengiriman paket setahun sebesar 300 persen.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Kempupera Kembangkan Lima Zona Waterfront Labuan Bajo

Kempupera terus menata Kota Labuan Bajo

EKONOMI | 20 Januari 2020

BLK Samarinda Siap Cetak SDM untuk Membangun Ibu Kota Negara

BLK Samarinda siap cetak tenaga kerja untuk bangun Ibu Kota Negara yang baru.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Pemerintah Diminta Dukung Industri Pelet Kayu di Subang

Agar industri pelet kayu bisa berkembang, maka diperlukan konsep industri terpadu di kawasan Subang.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Arus Bongkar Muat Kendaraan CBU di IPCC Tumbuh 58.8%

Ekspor naik 12,81% menjadi 29.651 unit dari 26.283 unit di periode yang sama di tahun sebelumnya.

EKONOMI | 20 Januari 2020

EMI dan Kadin Kunjungi Pabrik Tahu yang Gunakan Pelet Kayu sebagai Sumber Energi

EMI adalah BUMN EBTKE yang merupakan mitra pemerintah untuk penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Menaker: Banyak P3MI Berangkatkan TKI Ilegal ke Luar Negeri

Kemnaker sudah kirim pilot project TKI ke Arab Saudi.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Mahfud: Omnibus Law Menarik Investasi yang Membuka Lapangan Kerja

Pemerintah terbuka atas berbagai masukan, saran dan kritik terkait omnibus law.

EKONOMI | 20 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS