Pengusaha Minta Permentan Bawang Putih Dikaji Ulang

Pengusaha Minta Permentan Bawang Putih Dikaji Ulang
Rapaat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR bersama perkumpulan pengusaha bawang putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / AO Senin, 20 Januari 2020 | 23:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IV DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perkumpulan pengusaha bawang putih. RDPU terebut membahas soal kebijakan impor dan swasembada bawang putih.

Dalam rapat tersebut, salah satu perwakilan Perkumpulan Pengusaha Bawang Nasional (PPBN) Mulyadi mengusulkan agar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 39 dan Permentan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Impor Bawang Putih dicabut.

“Kami mengusulkan agar permentan yang selalu berubah-ubah ini untuk dicabut, karena pokok dasarnya dari kegaduhan dan kekisruhan ini adalah wajib tanam kepada pengusaha atau importir,” ujar Mulyadi di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Namun, lanjut Mulyadi, pihaknya bukan menolak pelaksanaan sawasembada bawang putih, justru pihaknya sepakat dengan rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan gagasan post tariff.

“Untuk swasembada bisa menggunakan post tariff, artinya dari swasta memberikan subsidi kepada petani atau pemerintah, tetapi jangan dibebankan wajib tanamnya, intinya disitu. Ada keterlibatan gotongroyongnya pelaku usaha dan importir. Biar fungsi Dirjen Hortikultura jelas,” papar dia.

Soal swasembada bibit, lanjut Mulyadi, pihaknya mempertanyakan kepada Kementerian Pertanian, khusunya Dirjen Hortikultura, berapa luas jumlah tanah saat ini untuk target swasembada bibit tahun 2021. Menurut dia, hal tersebut harus dibuka ke publik karena langkah ini berpotensi gagal.

“Itu harus dibuka, karena berdasarkan data BPS luasnya hanya 5000 ha sedangkan lahan untuk swasembada bibit 70000 ha, sehingga kami menyampaikan ini berpotensi gagal. Karena itu peraturan ini harus direvisi dan diperbaiki, apalagi untuk swasembada bawang putih anggaran tahun 2019 sebesar Rp 1,6 trilun,” ungkap Mulyadi.

Sementara itu, ketua Forum Komunikasi Pedagang Pengusaha Pangan (FKP3), Umar menyampaikan kegagalan dalam penerapan Permentan Nomor 24 Tahun 2018 tentang RIPH yang menyebabkan harga bawang tidak stabil dan tren quota impor semakin meningkat.

“Ketidakstabilan harga karena tidak adanya ketepatan waktu impor bawang putih masuk ke indonesia, karena RIPH dan SPI yang tidak mempunyai kepastian waktu, sehingga harga bawang melambung tinggi,” jelas Umar.

Namun demikian, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan pihaknya akan menerima masukan yang telah disampaikan oleh para pelaku usaha dan importir. Nantinya, kata Sudin, masukan tersebut akan disampaikan kepada pihak Kementerian Pertanian.

“Masukan ini kami terima, dan masukan nanti akan kami sampaikan kepada eselon 1 mapun Menteri Pertanian dalam waktu rapat kerja. Karena kalau swasembada (bawang putih) Tahun 2021 dari awal pun saya sudah tahu kalau itu bohong,” ungkap Sudin.



Sumber: Suara Pembaruan