Para Pelaku Usaha Dukung Permenkeu 199 tahun 2019

Para Pelaku Usaha Dukung Permenkeu 199 tahun 2019
Presiden Direktur PT Uniair Indotama Cargo (UIC), Lisa Juliawati. ( Foto: Foto: Istimewa )
Happy Amanda Amalia / PYA Kamis, 23 Januari 2020 | 21:17 WIB

Jakarta, Beritaasatu.com – Para pengusaha dalam negeri menyambut baik keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) pada 31 Desember 2019 yang mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor Kiriman. Permenkeu itu sendiri akan berlaku pada 30 Januari 2020.

Salah satu pengusaha yang mendukung Permenkeu 199/2019, yakni Presiden Direktur PT Uniair Indotama Cargo (UIC) Lisa Juliawati menuturkan bahwa, keluarnya Permenkeu ini memunculkan iklim kesetaraan atau level of playing field di antara para importir yang membayar bea masuk.

Menurut Lisa, bagi perusahaan Pusat Logistik Berikat (PLB) e-commerce, seperti PT UIC, dampak keluarnya peraturan ini menjadikan PLB e-commerce sebagai pilihan yang efektif untuk penjual, pembeli dan pemerintah dalam melakukan transaksi cross border e-commerce.

”Jika sebelum keluarnya peraturan ini, memasukkan barang-barang impor yang nilainya di bawah US$75 melalui perusahaan jasa titipan (PJT) dibebaskan bayar pajak dan bea masuk. Maka setelah keluarnya Permenkeu, aturan BM & PDRI kepabeanan tidak jauh berbeda antara PLB e-commerce dengan PJT karena PLB e-commerce tidak mengenal threshold,” ujar dia dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (23/1).

Sementara itu bagi IKM dan UKM, Permenkeu 199/2019 juga berdampak menciptakan terjadinya kesetaraan di mana para pengusaha sama-sama harus membayar PPN, dibanding sebelumnya mereka tidak membayar PPN.

Di samping itu, para pelaku IKM tidak merasa berkeberatan dengan keluarnya peraturan ini. Jika biasanya mereka harus mengimpor bahan baku, lantas diproduksi buat ekspor. Kini mereka bisa memasukkan produknya ke dalam PLB e-commerce. Karena PLB e-commerce mendukung produk-produk IKM yang diproduksi untuk ekspor.

Untuk bahan baku yang tidak ada di dalam negeri, mereka biasanya melakukan impornya melalui PLB e-commerce. Melalui sistem impor kolektif dan dibantu oleh PLB e-commerce, maka bahan baku yang digunakan untuk tujuan ekspor, mendapat fasilitas tidak perlu membayar bea masuk. Sebab bahan baku yang digunakan untuk produksi dan akan diekspor, apabila masuk ke PLB, tidak dikenai bea masuk.

Ada pun dalam Permenkeu ini, pihak Bea dan Cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman yang semula ditetapkan US$75, berdasarkan Permenkeu menjadi US$3 per kiriman. Artinya nilai produk tersebut setara dengan Rp42 ribu jika menggunakan asumsi kurs Rp14 ribu per 1 dolar AS.

Selain itu pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) berlaku secara normal. Pemerintah juga merasionalisasi tarif dari yang semula antara 27,5% hingga 37,5% (dengan perincian bea masuk 7,5% , PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP, dan PPh 20% tanpa NPWP) menjadi 17,5% dengan rincian bea masuk 7,5%, PPN 10% dan PPh 0 persen.

Mendapat Angin Segar
Di sisi lain, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor KADIN Indonesia Handito Joewono mengemukakan, bahwa Peraturan Menkeu No. 199/2019 tentang turunnya ambang batas (threshold) dari US$ 75 yang dikenai pajak menjadi US$3, membuat iklim antara perusahaan offline dan online trading menjadi lebih setara.

“Kesetaraan level of playing field menciptakan rasa keadilan berbisnis dan diharapkan meningkatkan gairah mengembangkan bisnis, khususnya bagi para pedagang dan produsen produk dalam negeri. Permenkeu ini juga turut berdampak memberi tambahan insentif bagi produsen dalam negeri, khususnya bagi IKM dan UKM berorientasi ekspor. Para produsen produk-produk IKM seperti fesyen, makanan olahan, dan lainnya mendapat angin segar dengan keluarnya PMK ini,” katanya.

Handito yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bidang Pengembangan UMKM ini mengatakan, para peritel nasional yang akhir-akhir ini tergerus oleh produk luar negeri yang masuk ke pasar dalam negeri dengan harga lebih murah melalui sistem e-commerce, merasa mendapat angin segar dengan keluarnya peraturan ini. Mereka merasa pemerintah memperhatikan juga kepentingan mereka.

Secara umum PMK 199/2019 ini secara luas, akan menekan defisit neraca perdagangan, tidak hanya karena produk barang jadi impor perlahan-lahan akan berkurang, tetapi juga karena dari kebijakan ini diharapkan nilai ekspor akan mulai meningkat kembali.

 



Sumber: PR