AFPI, OJK, dan Kepala Staf Kepresidenan Bahas Arah Baru UMKM dan Petani Digital

AFPI, OJK, dan Kepala Staf Kepresidenan Bahas Arah Baru UMKM dan Petani Digital
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kedua kiri) berdiskusi dengan para pelaku usaha tentang arah baru pengembangan UMKM dan petani melalui ekosistem berbasis digital. ( Foto: istimewa / istimewa )
Yuliantino Situmorang / YS Jumat, 24 Januari 2020 | 13:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiskusi bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk membahas arah baru pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk petani seperti nelayan, peternak, pekebun, melalui ekosistem berbasis digital.

Tujuannya untuk memberdayakan dan membuat UMKM dan petani tersenyum, sehingga Indonesia turut tersenyum.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu di Jakarta, Jumat (24/1/2020) disebutkan, Moeldoko menyambut baik pertemuan itu.

Pertemuan itu dihadiri Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi. Lalu dari pengurus AFPI turut hadir Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko, Ketua Eksekutif Pendanaan Syariah Lutfi Adhiansyah, Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede, Ketua Bidang Pendidikan, Literasi, dan Riset AFPI Entjik S Djafar, dan Kepala Bidang Hukum dan Etika AFPI Bernardino Vega. Hadir juga pelaku usaha mitra binaan fintech dan OJK dari petani jagung di Makassar, dan organisasi UMKM “Sahabat UMKM”.

Hendrikus Passagi mengatakan, pertumbuhan ekonomi (GDP) Indonesia saat ini 60% adalah dari sektor UMKM, hampir 95% penyerapan tenaga kerja juga dari sektor UMKM. Namun, terjadi gap terhadap akses keuangan dan kolateral di ekosistem petani, sehingga hidup petani sulit untuk menjadi makmur.

“Di sinilah Fintech Peer to Peer (P2P) Lending hadir untuk menyalurkan pinjaman bagi masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan informal seperti perbankan atau unbanked yang kebanyakan adalah pelaku UMKM termasuk petani,” kataHendrikus seusai pertemuan, Kamis siang.

Dengan kemajuan teknologi, saat ini sudah ada 164 perusahaan penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar dan 25 berizin OJK dan menjadi anggota AFPI. Kini industri fintech lending telah mengisi financial gap sebesar Rp 74 triliun dari kebutuhan Rp 1.000 triliun.

Hendrikus juga turut memberikan paparan berupa sosialisasi tentang perkembangan regulasi OJK untuk pengaturan fintech, agar memperjelas perbedaan antara Fintech P2P Lending dengan startup digital lainnya seperti startup fintech payment, e-money, e-commerce yang sering dipersamakan, padahal memiliki peran berbeda.

Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, Moeldoko sangat mendukung AFPI bersama OJK terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa fintech berperan penting.

“Diharapkan dengan kita bisa bersinergi antara asosiasi, pelaku industri fintech maupun regulator OJK, didukung Kepala Staf Kepresidenan dan instansi pemerintah lainnya, diharapkan ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi rakyat maupun memberikan sumbangan kontribusi kepada peningkatan ekonomi Indonesia secara luas,” kata Sunu.

Sunu melanjutkan, ada tiga isu strategis yang dibahas dalam pertemuan tadi, dan akan dibantu oleh Kepala Staf Kepresidenan salah satunya adalah, pertama, untuk terbitnya undang-undang (UU) data privasi karena saat ini adalah era digital, supaya memberikan rasa kepercayaan kepada user yang menggunakan layanan keuangan digital.

Kedua, perlunya UU yang mengatur industri fintech, di mana Fintech P2P Lending saat ini hanya memiliki perangkat aturan OJK, akan ditingkatkan lagi dalam bentuk UU seperti layaknya jasa keuangan lain seperti perbankan, asuransi, multifinance yang sudah memiliki UU jasa keuangan terkait industrinya masing-masing.

Ketiga, akses data dukcapil biometrik yakni untuk kecepatan layanan, maupun verifikasi dibutuhkan interkoneksi yang baik.

Ketua Eksekutif Pendanaan Syariah Lutfi Adhiansyah mengatakan, dalam pembicaraan dengan KSP tadi, ada kesepakatan AFPI mempunyai program champion bersama. Pertama, anggota AFPI mendorong tumbuhnya pelaku usaha yang mengekspor barang dengan dukungan akses pembiayaan dari fintech. Kedua, melalui teknologi ini, Fintech P2P Lending mempunyai sistem keagenan yang memungkinkan jangkauan lebih luas lagi para petani yang mempunyai gap teknologi. Sehingga dengan kelompok tani atau sistem keagenan ini bisa menjangkau UMKM yang lebih luas dan bisa menikmati akses pembiayaan yang lebih layak oleh fintech.

“Perbankan belum tentu bisa menyalurkan ke sektor pertanian mikro karena fleksibilitas aturannya. Di sinilah adanya perbedaan aturan fintech yang punya fleksibilitas bisnis model. Fintech bukan hanya memberikan akses permodalan, juga penjualan dan pemasaran,” kata Lutfi yang juga CEO Ammana Fintek Syariah.

Dia menambahkan sudah banyak fintech terdaftar dan berizin OJK memberikan konstribusi kepada UMKM sehingga menjadi contoh yang baik.

“Dan di situ hadir Ammanna menjadi satu-satunya fintech syariah yang mendukung dan mengapresiasi peran OJK dan KSP. Dengan Ammana sudah berizin menjadi presendece baik untuk pengembangan ekonomi syariah melalui Fintech P2P Lending,” ucap Lutfi.

Lutfi menjelaskan sejalan dengan program yang pernah didiskusikan dengan Wapres, Kemenko, KNKS, maupun SNKI bahwa dalam 5 tahun kedepan akan ada 3000 titik layanan keuangan berbasis pesantren dengan pertahunnya 500 pesantren, sehingga Ammana semakin percaya diri mendapat dukungan dari OJK dan KSP bahwa fintech lending ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat khususnya umat untuk mengamalkan ekonomi berbasis pesantren. Saat ini tercatat 12 perusahaan fintech lending berbasis syariah yang terdaftar di OJK dan menjadi anggota AFPI.

Dalam pertemuan itu hadir juga komunitas sahabat UMKM yang turut memberikan masukan terkait pengalaman organisasi mereka dalam membina dan memberdayakan UMKM. Seperti memberikan pelatihan packaging kepada UMKM agar mempunyai nilai tambah dalam bersaing dengan produk-produk merek ternama.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede mengatakan kehadiran fintech lending memberikan kemudahan-kemudahan dari sisi teknologi, seperti mudahnya proses pengajuan permodalan dan akses dana alternatif. Hal ini menjadikan fintech lending menjadi sebuah arah baru bagi UMKM untuk mengembangkan kapasitasnya karena menerima akses keuangan yang layak.

“Peran penyelenggara fintech lending akan membuka lebih luas akses pembiayaan kepada masyarakat yang unbanked, underserved atau yang belum terlayani lembaga keuangan konvensional,” ujar Tumbur.

Berdasarkan data OJK hingga November 2019, total penyaluran pinjaman dari Fintech Lending mencapai Rp 74 triliun, meningkat 228% secara year to date (ytd). Rekening lender (pemberi pinjaman) juga meningkat 185,13% menjadi 591.662 entitas. Begitu juga rekening borrower (peminjam) bertambah 295,58% menjadi 17.244.998 entitas.

 



Sumber: PR/Suara Pembaruan