Kemtan: DKI Daerah Rentan Rawan Pangan

Kemtan: DKI Daerah Rentan Rawan Pangan
Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerin Pertanian (Kemtan) Agung Agung Hendriadi memberikan keterangan usai acara Rapat Kerja Nasional Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2020, di Bogor, Selasa (28/1/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Whisnu Bagus)
Vento Saudale / WBP Rabu, 29 Januari 2020 | 11:01 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Kementerian Pertanian (Kemtan) menganggarkan Rp 160 miliar untuk fokus pengentasan daerah rentan rawan pangan. Dari 17 provinsi, DKI Jakarta termasuk daerah yang rentan rawan pangan, yaitu Daerah Administratif Kepulauan Seribu. Hal itu dipaparkan dalam rapat kerja nasional Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kemtan di Bogor, Selasa (28/1/2020). Pada tahun 2020, BPK Kemtan fokus pengentasan daerah rentan rawan pangan. Tujuannya demi mencapai stabilnya ketahanan pangan nasional.

“Daerah rentan rawan pangan salah satu aspeknya produksi kurang dari konsumsi. Di beberapa daerah masih ada yang seperti itu, selama ini mendapatkan asupan dari daerah lain. Kondisi ini kalau tidak kita awasi, bisa terjadi kekurangan pangan,” ungkap Kepala BKP Agung Hendriadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPK melakukan intervensi ke daerah tersebut dengan berbagai program. Diharapkan masyarakat mampu menghasilkan pangan sendiri bahkan membuat cadangan pangan daerah sendiri.

Data BKP menunjukkan setidaknya 956 kecamatan dari 88 kabupaten di 17 provinsi yang berstatus rentan rawan pangan kronis. Kondisi terparah adalah Provinsi Papua yang memiliki 484 kecamatan di 25 kabupaten. DKI Jakarta pun termasuk salah satu daerah yang rentan rawan pangan, yaitu Daerah Administratif Kepulauan Seribu.

Menurut dia, rentan rawan pangan bisa karena faktor manusia atau sumber daya alamnya. “Pulau Seribu merupakan daerah remote. Sebagian besar penduduknya nelayan, jarang yang bercocok tanam sehingga bahan pangan dikirim dari luar pulau,” papar Agung Hendriadi.

Setidaknya ada empat program yang menjadi bentuk intervensi Kemtan untuk mengentaskan rawan pangan. Pertama, family farming berbasis kecamatan. Kedua, pertanian masuk sekolah. Ketiga, pengembangan lumbung pangan masyarakat. Keempat, pekarangan pangan lestari. “Kita intervensi. Di lokasi luas seperti Papua, kita lakukan simultan hingga 2024. Papua Barat misalnya ada 124 kecamatan yang harus diselesaikan, di tahun 2020 kita selesaikan 42 kecamatan dulu,” beber Agung Hendriadi.

Di tahun 2020 ini, ditargetkan 320 kecamatan yang difokuskan dalam program family farming berbasis kecamatan untuk menekan angka daerah rentan rawan pangan. Pada daerah tersebut akan ditumbuhkan kelompok-kelompok family farming. “Subjeknya bisa keluarga atau kelompok pemuda dengan menggunakan lahan pekarangan. Kegiatannya dengan budidaya pertanian, perikanan dan akuakultur serta peternakan,” jelas Agung Hendriadi.

Agung menambahkan, jika di tahun ini sudah mendapatkan bantuan, diharapkan di tahun depan sudah bisa bertumbuh dan mampu berjalan dengan model pembiayaan KUR. Dengan demikian terhindar dari kerawanan pangan.



Sumber: BeritaSatu.com