Menteri BUMN Usahakan Dana Nasabah Jiwasraya Cair Maret

Menteri BUMN Usahakan Dana Nasabah Jiwasraya Cair Maret
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (kanan) dan Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko saat hadir pada rapat Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya antara Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Markus Junianto Sihaloho / Hotman Siregar / FMB Rabu, 29 Januari 2020 | 16:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah sehingga dana nasabah Jiwasraya bisa dicairkan pada akhir Maret 2020. Namun semuanya akan sangat tergantung dari persetujuan berbagai pihak, termasuk DPR.

Hal itu disampaikan Erick saat menyampaikan kata pembukaan di rapat tertutup dengan Panja Komisi VI untuk kasus Jiwasraya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

"Kami juga dari kementerian dan Jiwasraya, kita akan berupaya menyelesaikan mulainya pembayaran awal di Maret akhir. Tapi kalau memang bisa lebih cepat, kita lakukan. Namun Maret akhir sudah ada pembayaran kalau konsep yang nanti kita paparkan disetujui," kata Erick.

Erick lalu membuat pengakuan bahwa selama ini manajemen Jiwasraya tak melakukan pengelolaan investasi dengan kehati-hatian. Hal ini akan jadi perhatian Kementerian ke depan. Segala sesuatu investasi yang melibatkan keuangan negara akan diperketat proses pengawasannya.

Hal kedua, Erick mengakui manajemen Jiwasraya menawarkan produk yang bunganya tinggi jauh di atas pasar. Maka ke depan harus ada perlindungan untuk investasi seperti ini. "Sebab menyangkut dana pensiun harus ada kepastiannya," imbuhnya.

Ketiga, kondisi Jiwasraya saat ini ibarat sedang mengalami sakit berat, di mana kewajiban polis sebesar Rp 16 triliun, dan kekurangan solvabilitas sebesar Rp 28 triliun. Pihaknya pun melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya untuk menemukan solusi terbaik. Ke depan, akan dilakukan penguatan lewat holding asuransi dan penjaminan. Hal itu diharap bisa menaikkan tata kelola investasi termasuk risk management yang selama ini terabaikan.

Erick juga menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejagung RI demi memastikan dilakukannya recovery asset. Sebab Kejagung sudah bicara bahwa ada upaya agar bisa dilakukan penyitaan aset dalam bentuk sertifikat tanah yang jumlahnya hingga 1400-an. Maka Kementerian terus meminta update informasi sehingga bisa ketahuan berapa yang bisa diselesaikan dari sisi bisnis dan berapa yang dari sisi aset.

"Tentu prioritasnya kembali ke negara dulu baru ke kami. Tapi mudah-mudahan recovery asset ini jadi metode baru kasus korupsi ke depan. Jadi tak hanya badan, tapi juga ada recovery," imbuhnya.

Ketua Panja Jiwasraya Komisi VI, Aria Bima, menyatakan pihaknya akan mendalami berbagai opsi yang ada. Sekaligus memastikan bahwa opsi yang ada harus sejalan dengan regulasi yang ada.

"Komisi VI serius dalam menanggapi dan menghadapi permasalahan asuransi Jiwasraya. Tentu akan dikoordinasikan dengan pimpinan DPR," tandas Aria.



Sumber: BeritaSatu.com