Menko Airlangga: RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Segera Diproses DPR

Menko Airlangga: RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Segera Diproses DPR
Ilustrasi bursa kerja.
Lona Olavia / FMB Senin, 3 Februari 2020 | 15:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah sudah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan segera diproses di DPR.

Senin, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Masuk DPR

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, di draf RUU Omnibus Law terdapat tiga tujuan utama pemerintah. Pertama, menghapuskan aturan yang menjadi hambatan dalam berinvestasi. Kedua, debirokratisasi. Ketiga, transformasi ekonomi.

"Nah itu seluruhnya dimasukkan yang akan didorong dalam omnibus law nanti," ucapnya dalam seminar nasional Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian, di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Airlangga menuturkan, dalam program pembangunan sumber daya manusia (SDM), Presiden Jokowi akan mendorongnya melalui kartu prakerja yang diharapkan dapat digunakan agar masyarakat yang tidak bekerja pada akhirnya mampu untuk masuk bekerja. Di mana, yang mendapatkan program tersebut, mereka akan mengikuti pelatihan dan penempatan.

"Nah, itu yang dalam UU Omnibus Law akan didorong mereka yang berada di luar job market masuk ke dalam job market," tukasnya.

Kartu Prakerja, Menkeu Sebut Rp 10,3 Triliun, Sementara Menaker Sebut Rp 10 Triliun

Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan kartu prakerja pada saat beroperasi penuh dapat menyerap 2 juta tenaga kerja ke dalam bursa kerja. Adapun jumlah tenaga kerja yang belum masuk ekosistem kerja formal sebanyak 7 juta tenaga kerja.

Untuk informasi, Omnibus Law direncanakan akan merevisi 1.244 pasal dari 79 undang-undang. Omnibus Law tersebut sudah dibahas dengan 31 kementerian dan lembaga, sudah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tujuh konfederasi buruh dan 28 serikat buruh lain. Lalu, ada 11 klaster yang akan diatur dalam Omnibus Law tersebut yaitu klaster penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.

Kartu Prakerja, Bukan Gaji Penganggur Tapi Insentif yang Ikuti Pelatihan



Sumber: Suara Pembaruan