Dekopin Minta MPR Amendemen Pasal 33 UUD 1945
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dekopin Minta MPR Amendemen Pasal 33 UUD 1945

Senin, 3 Februari 2020 | 21:31 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengamendemen Pasal 33 UUD 1945. Melalui amendemen, Dekopin meminta kata ‘koperasi’ diletakkan kembali ke dalam Konstitusi NKRI itu.

Hal itu ditegaskan Nurdin Halid saat bersama jajaran pengurus Dekopin periode 2020-2024 beraudiensi dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo di Ruang Kerja Ketua MPR RI Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Turut mendampingi Nurdin Halid adalah Wakil Ketua Umum Dekopin, Ferry Juliantono, Idris Laena, Abdul Wahab Bangkona, Yusuf Solihin, Muslim, Sirajudin Sewang, Raliansen Saragih, dan Agung Sujatmoko. Selain itu, hadir pula Majelis Pakar Adisatrya Sulistyo dan Jafar Hafsah Dewan serta Penasehat Melani Leimena dan Sekjen Pahlevi Pangerang.

“Kami minta Ketua MPR ikut mendorong koperasi sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional. Karena itu, Dekopin mendesak MPR untuk mengamandemen Pasal 33 agar kata ‘koperasi’ kembali dimasukkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dekopin juga meminta DPR dan Pemerintah untuk segera menerbitkan UU Sistem Perekonomian Nasional sebagai produk turunan langsung dari Pasal 33. Implikasinya lari ke RUU Perkoperasian yang hingga kini belum disahkan,” ujar Nurdin Halid.

Ia mengatakan, fakta menunjukkan, banyak pasal dalam UU sektoral saling tumpang tindih dan cenderung liberal. Di sisi lain, berbagai kebijakan pemerintah kurang mendukung pengembangan koperasi sebagai arus utama perekonomian nasional.
Faktanya, banyak masyarakat Indonesia suka dan senang berkoperasi. Terlepas dari banyak masalah dalam manajemen koperasi di Indonesia, masyarakat melihat koperasi sebagai organisasi ekonomi favorit karena di sana ada kebersamaan untuk membangun usaha.

Perjuangan memasukkan kata ‘koperasi’ ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 adalah perjuangan Panjang. Pada masa tiga kali amandemen UUD 999-2002, Nurdin Halid memimpin komunitas Gerakan Koperasi Indonesia berjuang keras mempertahankan kata ‘koperasi’ agar tidak dihapus dan dicantumkan dalam Batang Tubuh UUD 1945.

“Waktu itu, MPR memutuskan Bagian Penjelasan UUD 1945 dihapus. Itu tidak masalah. Tetapi kami meminta agar kata koperasi di Bagian Penjelasan Pasal 33 Ayat 1 tidak dihapus, melainkan dimasukkan ke dalam Batang Tubuh,” ujar Nurdin Halid.

Nurdin menjelaskan, memperjuangkan amendemen Pasal 33 UUD 1945 dan lahirnya UU Sistem Perekonomian Nasional adalah dua agenda strategis yang tercantum dalam Panca Program Dekopin 2020-2024. Dekopin juga berharap, RUU Perkoperasian segera disahkan karena carry over dari DPR periode sebelumnya. Ketiga agenda penting tersebut menjadi strategi perjuangan Dekopin untuk membuka jalan bagi terwujutnya Visi 2045: Koperasi Pilar Negara.

Apresiasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi gagasan dan aspirasi Gerakan koperasi Indonesia yang dipimpin Nurdin Halid. Ia menegaskan, keberadaan TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi menjadi landasan pengembangan koperasi Indonesia.

Koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas dari negara kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

“Ada rencana Kementerian Koperasi dan UKM memasukan RUU Perkoperasian dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Sehingga tidak meneruskan RUU Perkoperasian yang oleh DPR RI periode 2014-2019 di carry over ke DPR RI 2019-2024.

Bagaimana proses perumusan lebih lanjut, semua berada di DPR RI. MPR RI mendorong pemerintah sebagai inisiator RUU Perkoperasian agar jika pun memasukan masalah koperasi ke Omnibus Law, tidak melupakan spirit TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998," ujar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, spirit TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 adalah agar politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya.

Serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

"Badan Pusat Statistik mencatat kontribusi koperasi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia terus meningkat. Di 2016 dari 3,99 persen, menjadi 4,48 persen di 2017, serta 5,1 persen di 2018, dengan target 6 persen di 2019. Penyerapan tenaga kerjanya pun besar, mencapai 132,33 juta jiwa. Sumbangsih koperasi terhadap perekonomian Indonesia sangat luar biasa. Artinya, untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian Indonesia harus dimulai juga dengan meningkatkan kinerja koperasi," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, data International Labour Organization 2018 (ILO 2018) mencatat terdapat 2,94 juta koperasi di dunia dengan jumlah anggota mencapai 1,13 miliar jiwa, dan menghasilkan 279,4 juta pekerjaan.

Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per Desember 2019, tercatat jumlah koperasi yang aktif sebanyak 123.048 dan yang memiliki sertifikat NIK sebanyak 35.761, sehingga jumlah total koperasi mencapai 158.809 unit. Dengan jumlah anggota koperasi mencapai 22,463 juta jiwa, koperasi di Indonesia memiliki aset Rp 152 triliun lebih dan volume usaha Rp 154 triliun lebih.

"Sebagai wadah yang mengayomi koperasi, DEKOPIN harus senantiasa bersuara lantang memajukan perkoperasian Indonesia. Mengingat jalan memakmurkan koperasi Indonesia masih sangat panjang. Data ILO 2018, dari 300 koperasi terbesar dunia yang tersebar di 25 negara dan memiliki omset US$ 2,5 triliun, Indonesia hanya menyumbang lima," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) ini menilai, sudah sejak zaman awal kemerdekaan, Bung Hatta menekankan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, yang dilandaskan pada Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Dalam empat kali amandemen, pasal 33 ayat 1 tersebut juga tak pernah diubah oleh MPR RI. Namun, akibat berbagai kepentingan, arah perekonomian yang dibanjiri dengan liberalisasi, membuat kita abai terhadap cita-cita dan perjuangan tersebut.

"Political will dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM sangat menetukan hidup mati dan berkembangnya koperasi di Indonesia. Baik melalui Omnibus Law maupun undang-undang tersendiri, koperasi selayaknya mendapat tempat terhormat di negeri ini. Jangan sampai disaat negara-negara maju seperti Jepang, Kanada, dan bahkan Amerika terus sibuk memajukan koperasinya, kita malah tak berbuat apa-apa untuk koperasi nasional," pungkas Bamsoet.

Pada kesempatan itu juga, Nurdin Halid meminta dukungan Ketua MPR untuk mengawal agenda-agenda strategis kepengurusan Dekopin lima tahun ke depan. Di akhir pertemuan, Nurdin Halid menyerahkan satu bundel dokumen laporan lengkap hasil Munas Dekopin, 11-14 November 2019, di Makassar, Sulawesi Selatan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Rachmat Gobel Minta Pemasok Barang Kecil dan Menengah Dilindungi Pemerintah

Rachmat Gobel meminta pemerintah untuk konsisten melindungi para pemasok yang memasok barang ke toko ritel swalayan.

EKONOMI | 19 September 2021


Nippon Paint Rayakan Kontribusi Selama 52 Tahun di Indonesia

Hari ini, Minggu (19/9/2021), Nippon Paint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-52.

EKONOMI | 19 September 2021

Pandemi, Penjualan di Bhinneka.com Didominasi Peralatan Dapur dan Alat Tulis

Ada sejumlah indikator yang mengindikasikan kebiasaan masyarakat dalam belanja online di Bhinneka.com.

EKONOMI | 19 September 2021

Ini Update Obligor BLBI yang Sudah Dipanggil Satgas

Pemanggilan Grup Bakrie pada Jumat diwakilkan utusannya.

EKONOMI | 19 September 2021

BabyBali Token Padukan Investasi Kripto dengan Pariwisata

Start up BabyBali Token dengan memadukan investasi cryptocurrency atau aset kripto dan sektor pariwisata sebagai underlying.

EKONOMI | 19 September 2021

Acset Indonusa Raih Kontrak Baru Rp 300 Miliar

PT Acset Indonusa Tbk (ACST), emiten konstruksi membukukan kontrak baru Rp 300 miliar hingga September 2021.

EKONOMI | 19 September 2021

Inovasi Bank Jatim Raih Dua Penghargaan IHC Award 2021

Bank Jatim terus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital untuk menunjang kinerja.

EKONOMI | 18 September 2021

Trakindo Rilis Ekskavator Cat 323 GC Kelas 23 Ton

PT Trakindo Utama (Trakindo), perusahaan penyedia solusi alat berat Cat di Indonesia merilis ekskavator hidrolik terbaru di kelas 23 ton, yaitu Cat 323 GC.

EKONOMI | 18 September 2021

Badai Emas Pegadaian Bagi-bagi Hadiah Rp 3 Miliar untuk Nasabah

Terdapat 5,6 juta nasabah Pegadaian yang mendapatkan kesempatan mengikuti undian Badai Emas pada periode ini.

EKONOMI | 18 September 2021


TAG POPULER

# Napoleon Bonaparte


# Ali Kalora


# Ancaman Keamanan Bangsa


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Kasus Covid-19 Melonjak, Laos Tutup Akses ke Ibu Kota

Kasus Covid-19 Melonjak, Laos Tutup Akses ke Ibu Kota

DUNIA | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings