DJP Perlu Bangun Pusat Data Pajak Terintegrasi

DJP Perlu Bangun Pusat Data Pajak Terintegrasi
Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo (Foto: ist)
Kunradus Aliandu / KUN Rabu, 5 Februari 2020 | 15:17 WIB

Jakarta – Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo mengatakan, sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system di mana tanpa adanya mekanisme link and match maka tidak akan pernah diketahui dengan pasti berapa sesungguhnya
total tambahan kemampuan ekonomis dan setiap tambahan kekayaan netto yang diperoleh Wajib Pajak.

Untuk dapat sampai pada proses link and match diperlukan data yang terintegrasi secara utuh dan online untuk membandingkan pengakuan yang WP laporkan dalam SPT nya dengan fakta yang sebenarnya.“Saat ini, kantor pajak belum memiliki seluruh data WP yang dikelola secara terintegrasi dan online dalam suatu Pusat Data Nasional. Data yang dikelola oleh DJP saat ini juga belum utuh karena masih banyak terdapat data yang rahasia sehingga tidak bisa diakses DJP,”ujarnya dalam keterangannya, Rabu (5/2).

Ia mengatakan, dunia telah memasuki era transparansi untuk tujuan perpajakan, dimana Indonesia juga turut ambil bagian dan sepakat dengan konsep meniadakan rahasia untuk kepentingan penerimaan iuran negara yang dibuktikan dengan ketentuan Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (AEOI).

“Pasal 35A ayat 1 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah,”ujarnya.

Berlakunya UU AEOI, sedikit demi sedikit membuka sumbat kendala-kendala perolehan data dalam rangka pengawasan self assessment system pajak. Kendala yang dibasmi antara lain ketentuan yang mengatur bahwa kreditur dan debitur bank masuk klasifikasi rahasia untuk tujuan pajak (Pasal 40 dan Pasal 41 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Terbukanya sumbat ini seyogyanya berdampak positif bagi peningkatan penerimaan pajak karena semakin kecil kesempatan perbankan untuk melindungi nasabahnya yang berusaha memiliki kepemilikan dana dari sumber ilegal.

“Lebih dari dua tahun telah berlalu, namun penerimaan perpajakan belum menunjukkan trend positif seiring terbitnya UU AEOI. Ini tentu menjadi tanda tanya besar, hal apalagi yang membuat ketentuan yang sudah ada tidak dapat berjalan efektif membuat penerimaan pajak tercapai. Karena itu, mutlak kiranya seluruh pihak duduk bersama dan meluruskan seluruh ketentuan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar betul-betul berlaku lurus sesuai amanat Undang-Undang,”ujarnya.

Grand Strategy

Hadi juga mengingatkan pentingnya langkah-langkah untuk mewujudkan transparansi melalui suatu Grand Strategy DJP.
“Setelah dasar hukum berhasil terbentuk yaitu Pasal 35A UU KUP dan UU AEOI yang menghapus berbagai kendala
kerahasiaan, maka tahapan berikutnya yang harus dibangun adalah Pusat Data Pajak yang merupakan tools terpenting dari strategi besar memperkuat pajak,”ujarnya.

Ia berharap Pusat Data atau Big Data Pajak dan mekanisme link and match mulai dirintis kembali untuk dilaksanakan.“Momentum yang tepat untuk dimasukkan ke dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2020 - 2024. Apabila semua langkah implementasi ini bisa terwujud, saya meyakini betul pajak akan kuat dan Indonesia akan maju,”ujarnya.

 



Sumber: PR