DJP Perlu Bangun Pusat Data Pajak Terintegrasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DJP Perlu Bangun Pusat Data Pajak Terintegrasi

Rabu, 5 Februari 2020 | 15:17 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta – Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo mengatakan, sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system di mana tanpa adanya mekanisme link and match maka tidak akan pernah diketahui dengan pasti berapa sesungguhnya
total tambahan kemampuan ekonomis dan setiap tambahan kekayaan netto yang diperoleh Wajib Pajak.

Untuk dapat sampai pada proses link and match diperlukan data yang terintegrasi secara utuh dan online untuk membandingkan pengakuan yang WP laporkan dalam SPT nya dengan fakta yang sebenarnya.“Saat ini, kantor pajak belum memiliki seluruh data WP yang dikelola secara terintegrasi dan online dalam suatu Pusat Data Nasional. Data yang dikelola oleh DJP saat ini juga belum utuh karena masih banyak terdapat data yang rahasia sehingga tidak bisa diakses DJP,”ujarnya dalam keterangannya, Rabu (5/2).

Ia mengatakan, dunia telah memasuki era transparansi untuk tujuan perpajakan, dimana Indonesia juga turut ambil bagian dan sepakat dengan konsep meniadakan rahasia untuk kepentingan penerimaan iuran negara yang dibuktikan dengan ketentuan Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (AEOI).

“Pasal 35A ayat 1 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah,”ujarnya.

Berlakunya UU AEOI, sedikit demi sedikit membuka sumbat kendala-kendala perolehan data dalam rangka pengawasan self assessment system pajak. Kendala yang dibasmi antara lain ketentuan yang mengatur bahwa kreditur dan debitur bank masuk klasifikasi rahasia untuk tujuan pajak (Pasal 40 dan Pasal 41 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Terbukanya sumbat ini seyogyanya berdampak positif bagi peningkatan penerimaan pajak karena semakin kecil kesempatan perbankan untuk melindungi nasabahnya yang berusaha memiliki kepemilikan dana dari sumber ilegal.

“Lebih dari dua tahun telah berlalu, namun penerimaan perpajakan belum menunjukkan trend positif seiring terbitnya UU AEOI. Ini tentu menjadi tanda tanya besar, hal apalagi yang membuat ketentuan yang sudah ada tidak dapat berjalan efektif membuat penerimaan pajak tercapai. Karena itu, mutlak kiranya seluruh pihak duduk bersama dan meluruskan seluruh ketentuan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar betul-betul berlaku lurus sesuai amanat Undang-Undang,”ujarnya.

Grand Strategy

Hadi juga mengingatkan pentingnya langkah-langkah untuk mewujudkan transparansi melalui suatu Grand Strategy DJP.
“Setelah dasar hukum berhasil terbentuk yaitu Pasal 35A UU KUP dan UU AEOI yang menghapus berbagai kendala
kerahasiaan, maka tahapan berikutnya yang harus dibangun adalah Pusat Data Pajak yang merupakan tools terpenting dari strategi besar memperkuat pajak,”ujarnya.

Ia berharap Pusat Data atau Big Data Pajak dan mekanisme link and match mulai dirintis kembali untuk dilaksanakan.“Momentum yang tepat untuk dimasukkan ke dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2020 - 2024. Apabila semua langkah implementasi ini bisa terwujud, saya meyakini betul pajak akan kuat dan Indonesia akan maju,”ujarnya.



Sumber: PR


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Mandiri Investment Forum Promosikan Peluang Investasi di Indonesia

MIF dihadiri oleh lebih dari 800 investor, termasuk 121 investor asing yang mengelola dana US$ 4 triliun.

EKONOMI | 5 Februari 2020

RI-Singapura Tingkatkan SDM Industri 4.0 Berbasis Kompetensi

Jika pelaku industri bisa menerapkan teknologi 4.0, akan membuat mereka efisien dalam proses produksi.

EKONOMI | 5 Februari 2020

Rupiah Relatif Stagnan di Rp 13.700-an

Rupiah berada di level Rp 13.721,5 per dolar AS atau terdepresiasi 6,5 poin (0,05 persen).

EKONOMI | 5 Februari 2020

Sesi I, IHSG Menguat 0,4%

Investor asing mencatat aksi beli sebesar Rp 88,3 miliar.

EKONOMI | 5 Februari 2020

Pertumbuhan Ekonomi RI 2019 Melambat ke 5,02%

Perekonomian Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, melambat dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen.

EKONOMI | 5 Februari 2020

Angkat Dewan Pengawas, Amartha Segera Luncurkan Produk Syariah

“Dengan adanya keterlibatan DPS saat ini, Amartha telah terlegitimasi untuk memberikan layanan produk syariah dengan cara dan prinsip sesuai kaidah Syariah."

EKONOMI | 5 Februari 2020

Pengiriman Kargo dari dan ke Tiongkok Tetap Berjalan

Belum ada temuan-temuan ada penularan virus korona melalui barang/kargo.

EKONOMI | 5 Februari 2020

Rupiah Datar di Kisaran Rp 13.714

Rupiah berada di level Rp 13.714 per dolar AS atau terapresiasi 1 poin (0,01 persen).

EKONOMI | 5 Februari 2020

Pasar Nantikan Laporan PDB BPS

"Kami berharap IHSG akan diperdagangkan lebih tinggi hari ini," kata Hariyanto.

EKONOMI | 5 Februari 2020

Ikuti Pergerakan Bursa Asia, IHSG Menguat di Awal Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,68 persen ke kisaran 5.962,87.

EKONOMI | 5 Februari 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS