Indef: Kontribusi Ekonomi Digital Belum Signifikan

Indef: Kontribusi Ekonomi Digital Belum Signifikan
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menggelar diskusi media, di Jakarta, 6 Februari 2020 ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / FER Kamis, 6 Februari 2020 | 17:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Hanif Muhammad menilai, pertumbuhan ekonomi digital selama ini belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

MIF Promosikan Peluang Investasi di Indonesia

Padahal di 2019 lalu cukup banyak para pelaku startup, khususnya startup unicorn yang mengklaim kontribusi ekonomi mereka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, bahkan salah satunya mengklaim telah berkontribusi sebesar 1 persen terhadap GDP.

Hal ini juga sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Google, Temasek dan Bain (2019) bahwa kontribusi ekonomi digital Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN dengan nilai mencapai US$ 40 miliar dan pertumbuhan tercepat mencapai 49 persen (2015-2019). Studi tersebut juga memprediksi bahwa pada 2025, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia mencapai US$ 130 miliar atau lebih dari Rp 1.800 triliun.

Namun, Indef melihat kontribusi ekonomi digital pada saat ini cenderung hanya menjadi 'jualan', sehingga sangat perlu untuk dikritisi.

Indodax Siapkan Terobosan Investasi Aset Kripto

"Seringkali kontribusi ekonomi digital ini menjadi bahan public relation dari entitas startup teknologi, atau gimik-gimik yang mendukung perkembangan sekarang. Memang, di 2019 kemarin pertumbuhannya cukup pesat di angka 9,41 persen pada Sektor Informasi dan Komunikasi sebagai pendorong dalam ekonomi digital. Akan tetapi kontribusinya masih sangat kecil sebesar 3,96 persen terhadap PDB,” kata Hanif Muhammad dalam acara diskusi yang digelar Indef, di Jakarta, Kamis (6/2/2020)

Hanif mengatakan, data terkait ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak terpusat dan tidak ada yang benar-benar menjadi rujukan utama. Data dan statistik ekonomi digital kebanyakan dikeluarkan oleh perusahaan teknologi, bukan oleh pemerintah.

Menurut Hanif, pemerintah perlu mendorong efektivitas proses dan kepemimpinan ekonomi digita yang jelas. Sebab, ia melihat kepemimpinan ekonomi digital saati ini masih sangat sporadis, sehingga kebijakan yang dilahirkan masih parsial.

MIS Group Ekspansi Bisnis Toko Halal

"Untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak besar juga dibutuhkan data dan statistik ekonomi digital yang akurat serta berkala. Karenanya, penting sekali untuk pemerintah mempererat hubungan dengan para pelaku usaha digital, penyedia platform digital dan asosiasi demi mendapatkan data yang lebih akurat dan mengkonsolidasikannya," ujar Hanif.

Pada 2019 lalu, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibandingkan target pemerintah dalam APBN 2019 yang sebesar 5,3 persen.



Sumber: BeritaSatu.com