Multifinance Bisa Tarik Kendaraan dari Debitur Macet Tanpa Pengadilan

Multifinance Bisa Tarik Kendaraan dari Debitur Macet Tanpa Pengadilan
Infobanktalknews Media Discussion dengan tema “Pasca-Putusan MK Tentang Fidusia: Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitur Macet”, di Jakarta, Senin (10/2/2020). ( Foto: Beritasatu Photo / Lona Olavia )
Lona Olavia / WBP Senin, 10 Februari 2020 | 16:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan pembiayaan (multifinance) masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur tanpa melalui Pengadilan Negeri (PN) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Fidusia. Putusan MK tersebut justru memperjelas Pasal 15 Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1999 tentang Wanprestasi atau Cedera Janji antara Debitur dan Kreditur.

“Jadi, leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan. Dengan catatan, prosedur sudah dijalankan,” ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, dalam acara Infobanktalknews Media Discussion dengan tema “Pasca-Putusan MK Tentang Fidusia: Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitur Macet”, di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Menurut Suwandi, saat ini ada simpang-siur pendapat di masyarakat pasca-putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 soal Fidusia. “Bahwa seolah-olah pemegang hak fidusia (leasing) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, tapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” jelas Suwandi.

Padahal, lanjut dia, sejatinya tidak demikian. Perusahaan leasing masih bisa menarik kendaraan dari debitur macet tanpa pengadilan. “Keputusan MK itu tidak bisa dibaca sepotong-sepotong. Ada ruang lebar untuk mengeksekusi jaminan debitur macet,” tegas Suwandi Wiratno.

Dalam putusan MK disebutkan, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate executie).

Meski pasca-putusan MK tentang Fidusia ini masih bisa menarik kendaraan, pihak leasing akan lebih hati-hati dalam mengeksekusi hak fidusianya. Leasing sepertinya juga akan akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan. Menaikkan down payment (DP) dan memperketat manajemen risiko, adalah dua kemungkinan yang akan diambil. “Hal ini dilakukan agar terhindar dari jebakan debitur sontoloyo, yakni debitur yang tidak mau membayar utangnya, tapi masih tetap ingin menguasai kendaraannya yang belum lunas dibayar,” ujar Chairman Infobank Institute, Eko B. Suprianto.

Dukungan kepada industri multifinance menurutnya, diperlukan agar iklim usaha penuh kepastian dan market friendly bagi industri. “Ingat, industri multifinance tidak berdiri sendiri. Ada perbankan, ada industri otomotif serta subsektor indutri pendukung yang tak hanya urusan Rp 443 triliun yang jadi portofolio sektor otomotif ini,” ujar Eko B. Suprianto.

Ia berharap industri keuangan, termasuk multifinance, jangan berjuang sendiri. OJK sebagai regulator harus memberi dukungan bagi berkembangnya multifinance ini. “Setidaknya, jangan selalu menyalahkan multifinance jika terjadi sengketa antara debitur macet dan leasing,” tegas Eko B. Suprianto.

Menurutnya, jika terjadi perlambatan di industri multifinance, sektor otomotif juga terkena imbasnya. Efeknya juga bisa ke sektor perbankan, yang selama ini memberikan kredit. Menurut catatan Biro Riset Infobank, penyaluran pembiayaan perusahaan multifinance hingga Juni 2019 mencapai Rp 463,38 triliun atau tumbuh 4,47 persen dari Juni 2018 yang mencapai Rp 443,54 triliun. Sebanyak 22 persen di antaranya untuk kendaraan bermotor roda dua dan 41,6 persen untuk kendaraan roda empat. Sisanya disalurkan untuk barang konsumsi lainnya, barang produktif, infrastruktur, jasa, serta piutang usaha.

Untuk aset, total aset perusahaan multifinance di Indonesia tumbuh sebesar 2,77 persen pada Juni 2019 (year on year/yoy). Total aset pada Juni 2018 tercatat Rp499,3 triliun, sedangkan pada Juni 2019 sebesar Rp 513,2 triliun. Non performing financing (NPF) perusahaan multifinance masih terjaga, yaitu pada kisaran 2,75 persen-2,89 persen.



Sumber: Suara Pembaruan