Omnibus Law Bukan Satu-satunya Faktor Penentu Datangkan Investor
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Omnibus Law Bukan Satu-satunya Faktor Penentu Datangkan Investor

Rabu, 12 Februari 2020 | 09:54 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bukan satu-satunya faktor yang bisa mendatangkan investor ke Tanah Air dan menciptakan lapangan pekerjaan. “Faktor penentu lainnya adalah bagaimana menghilangkan kebiasaan pungutan liar (pungli), kebiasaan transaksional dan lamban bekerja,” kata Staf Khusus untuk Urusan Ekonomi dan Investasi Transportasi kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Wihana Kirana Jaya.

Mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengatakan itu dalam seminar dengan tema,”Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Persyaratan Investasi, Kemudahan Berusaha” di Kampus S2 UGM, Jakarta, Rabu (11/2/2020).

Tampil sebagai pembicara lain dalam acara yang diselenggarakan Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia itu adalah Direktur Eksekutif Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng; Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Sukarmi; dan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Purwadi Soeprihanto. Seminar yang dihadiri banyak itu dimoderatori Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Ahmad Erani Yustika.

Omnibus Law adalah suatu Undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar. Ada yang menyebut Omnibus Law adalah penyederhanaan peraturan perundang-undangan. Menurut Wihana, Omnibus Law adalah aturan main yang belum berfungsi secara penuh. “Apa pun aturannya kalau masih transaksional ya susah. Ini yang terjadi di negara kita sampai saat ini,” kata dia.

Wihana menyebut penyakit birokrasi lama masih mengidap Indonesia saat ini yakni patron klien, perizinan lama dan harus ada setoran segala. Menurut Wihana, yang menjadi penentu lain untuk mendatangkan investor adalah ketersediaan infrastruktur, ketersedian energi seperti gas, air dan sebagainya.

Senada Sukarmi mengatakan, Omnibus Law tidak menyelesaikan permasalahan terkait investasi di Indonesia. Masalah utama sulitnya investor datang ke Indonesia, kata perempuan berhijab ini adalah rapuhnya penegakkan hukum di Indonesia. “Percuma aturan hukum bagus kalau penegakkan hukum amburadul,” kata dia.

Sukarmi sendiri menyangsikan draf Omnibus Law menjadi UU yang bagus. Pasalnya, kata dia, waktu terlalu singkat. Di Selandia Baru dan Australia, kata dia, membuat Omnibus Law memakan waktu puluhan tahun. “Indonesia mau kurang dari setahun ? Hasilnya pasti tidak bagus,” kata dia.

Ia menegaskan, Omnibus Law adalah cara penyederhaan sejumlah UU menjadi satu UU di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, seperti Inggris, AS, Australia, Malaysia, dan sebagainya. Sedangkan Indonesia menganut sistem hukum civil law sama dengan Perancis dan Belanda.

Sukarmi mempertanyakan naskah akademis dari Omnibus Law ini. ”Ya mungkin ada Omnibus Law-nya namun saya takut Omnibus Law berbicara lain, rumusan pasal-pasalnya berbicara lain. Ini sering terjadi. Naskah akademis hanya formalitas belaka,” kata dia.

Sedangkan Endi Jaweng optimistis dengan rancangan Omnibus Law yang sedang berlangsung. Sebab, kata dia, berdasarkan data KPPOD hambatan investasi di daerah sampai saat ini sebesar 32,6% karena masalah perizinan, sebesar 17,3% masalah lahan, dan sebesar 15,2 % masalah regulasi dan kebijakan.

Endi berharap, dengan adanya UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini maka semua hambatan itu dihilangkan.
Namun Endi berharap, Omnibus Law Cipta Lapangan kerja ini jangan sampai terjadi resentralisasi sistem pemerintahan. Artinya kewenangan daerah semuanya dipangkas seperti terjadi zaman Orde Baru.

Endi juga mengkritisi bahwa dalam membahas draf Omnibus Law ini tidak melibatkan banyak pihak seperti serikat pekerja dan organisasi masyarakat yang bergerak dalam lingkungan hidup. “Namun, belum terlambat untuk pemerintah agar semua pihak terlihat dalam perumusan,” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Sesi I, IHSG Terkoreksi 0,7% ke 6.031

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,74% ke 6.031,38 pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa (21/9/2021).

EKONOMI | 21 September 2021

Jokowi Gembira Lihat PT Krakatau Steel Sudah Sembuh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa gembira melihat kondisi PT Krakatau Steel semakin sehat, setelah sempat terpuruk hampir bangkrut.

EKONOMI | 21 September 2021

Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2, Jokowi: Hanya Ada 2 di Dunia

Keberadaan pabrik ini hanya ada dua di dunia, yaitu di Amerika Serikat dan Indonesia.

EKONOMI | 21 September 2021

Jokowi: Transformasi BUMN Terus Dilakukan di Tengah Pandemi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat terus dilakukan meski di tengah pandemi Covid-19.

EKONOMI | 21 September 2021

Perdana, BNP Paribas Luncurkan Reksa Dana Indeks ETF

PT BNP Paribas Asset Management meluncurkan Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 ETF.

EKONOMI | 21 September 2021

Pendapatan Nusantara Infrastructure Naik 26%

Pendapatan PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) secara keseluruhan meningkat 26%. Lini bisnis jalan tol menyumbang per tumbuhan sebesar 25%.

EKONOMI | 21 September 2021

Dividen Interim Lippo Cikarang Berdampak Positif pada Lippo Karawaci

PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), sebagai pemegang 84% saham LPCK, bakal menerima dividen interim sebesar Rp 126 miliar.

EKONOMI | 21 September 2021

Tahun Depan Pajak Karbon Diterapkan, BGK Ingatkan Pentingnya Sustainability Report

Kalau tak ada aral, pemerintah bakal menerapkan pajak karbon mulai, tahun depan. Rencananya ditetapkan minimal Rp 75 per kilogram (kg) karbon dioksida ekuivalen

EKONOMI | 21 September 2021

Anak dan Cucu Usaha PTPP Mulai Pembangunan SPAM Lintas Kota

SPAM Lintas Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar akan melayani lebih kurang 624.000 jiwa atau sekitar 102.000 sambungan rumah di lima kecamatan.

EKONOMI | 21 September 2021

Kurs Rupiah Stagnan di Kisaran Rp 14.240

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi hari ini, Selasa (21/9/2021), terpantau datar di kisaran Rp 14.240.

EKONOMI | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Indonesia Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai

Indonesia Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai

DUNIA | 14 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings