Kemhub dan KKP Setuju Perlindungan Pelaut di Bawah Kemnaker
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Kemhub dan KKP Setuju Perlindungan Pelaut di Bawah Kemnaker

Rabu, 12 Februari 2020 | 20:14 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setuju perlindungan pelaut yang bekerja di luar negeri tunduk pada Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Hal ini sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2017 Pasal 4 yang menyebutkan, PMI meliputi PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga; dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Persetujuan ini terungkap dalam rapat kerja (raker) gabungan pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kemhub dan KKP bersama Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2020).

Dari Kemnaker yang hadir dalam raker itu adalah Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah serta seluruh pejabat eselon I dan II; dari Kemhub adalah Dirjen Perhubungan Laut, Agus Purno dan jajarannya; dan dari KKP adalah Menteri KKP, Edhy Prabowo serta pejabat eselon I terkait.

Pada kesempatan itu Ida Fauziyah menanyakan kepada Komisi IX DPR bahwa mana yang berlaku apakah UU Nomor 18 Tahun 2017 yang berlaku kemudian atau UU yang dipegang Kemhub yang berlakunya sudah lama.

Pada kesempatan itu semua anggota Komisi IX DPR menegaskan bahwa yang berlaku dan diikuti adalah UU yang berlaku kemudian. Ini ketentuan hukum. Maka oleh karena itu, perlindungan pelaut harus tunduk kepada UU Nomor 18 Tahun 2017.

Tunduk kepada UU Nomor 18 Tahun 2017 berarti pelaku perlindungan pelaut di luar negeri adalah Kemnaker, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), sebelumnya bernama BNP2TKI dan atase ketenagakerjaan.

Sumber Beritasatu.com di Kemnaker mengatakan, salah satu kendala belum tuntasnya penyusunan aturan turunan UU 18 Tahun 2017 adalah karena Kemhub tidak bersedia pelaut diatur dalam UU 18 Tahun 2017. “Kalau tidak sepakat mengapa waktu perumusan UU itu dulu tidak protes ? Sekarang UU-nya berlaku. Aneh ini Kemhub,” kata sumber itu.

Sebagaimana diketahui, UU Nomor 18 Tahun 2017 diundangkan 24 November 2017. Itu berarti seharusnya 24 November 2019 aturan turunannya sudah selesai dibuat, karena ketentuan dalam hukum maksimal dua tahun setelah diundangkan maka aturan turunan tuntas dibuat.

Namun, sampai Kamis (12/2/2020) aturan turunan UU tersebut belum juga tuntas dibuat. Karena belum ada aturan turunan, maka UU Nomor 18 Tahun 2017 belum bisa dilaksanakan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Vasanta Innopark Tutup Atap Dua Menara Apartemen

PT Sirius Surya Sentosa merencanakan serah terima unit (handover) kedua tower ini kepada pelanggan awal 2021.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Pemerintah Beri Diskon Tarif Listrik untuk Industri

Saat ini harga listrik untuk industri sekitar US$ 7,1-7,2 sen per kilowatt hours (kwh).

EKONOMI | 12 Februari 2020

MAGI Bayarkan Klaim Banjir Rp 124 Miliar

MAGI menargetkan pertumbuhan double digit dalam lini bisnis komersial maupun retail di tahun 2020.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Logo Pavilliun Indonesia di Expo Dubai Cerminkan Identitas Bangsa

Logo Paviliun Indonesia ini akan dipakai sebagai identitas komunikasi tercetak maupun digital.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Rentan terhadap Bahaya, Pentingnya Asuransi bagi Rig Migas Lepas Pantai

Pentingnya asuransi bagi industri migas yang rentan terhadap bahaya berupa kerusakan pada rig.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Kelalaian Berkendara: Penyebab Utama Kecelakaan Lalu Lintas

Kelalaian berkendara menjadi penyebab utama kecelakaan utama lalu lintas, sehingga kepatuhan pada prosedur keselamatan perlu ditingkatkan.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Biaya Produksi Dibenahi, Produsen Baja Lokal akan Pasok 70% Kebutuhan Nasional

Sebagai gambaran, rata-rata utilisasi produki baja nasional masih sekitar 40-60 persen.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Amartha dan Principal Dorong Percepatan Capaian SDGs

"Tren investasi berdampak sosial akan terus berkembang ke depannya karena investor mulai mempertimbangkan value dan impact dalam berinvestasi," ujar Aria.

EKONOMI | 12 Februari 2020

2020, Defisit Gula Konsumsi Diperkirakan Capai 29.000 Ton

Perkiraan konsumsi gula pada 2020 sebesar 3,163 juta ton.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Kemhub Akan Tindak Tegas Truk Kelebihan Muatan

Kemhub berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Korlantas Polri, Direktorat Jenderal Bina Marga dan BPJT

EKONOMI | 12 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS