Kemhub dan KKP Setuju Perlindungan Pelaut di Bawah Kemnaker
Logo BeritaSatu

Kemhub dan KKP Setuju Perlindungan Pelaut di Bawah Kemnaker

Rabu, 12 Februari 2020 | 20:14 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setuju perlindungan pelaut yang bekerja di luar negeri tunduk pada Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Hal ini sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2017 Pasal 4 yang menyebutkan, PMI meliputi PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga; dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Persetujuan ini terungkap dalam rapat kerja (raker) gabungan pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kemhub dan KKP bersama Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2020).

Dari Kemnaker yang hadir dalam raker itu adalah Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah serta seluruh pejabat eselon I dan II; dari Kemhub adalah Dirjen Perhubungan Laut, Agus Purno dan jajarannya; dan dari KKP adalah Menteri KKP, Edhy Prabowo serta pejabat eselon I terkait.

Pada kesempatan itu Ida Fauziyah menanyakan kepada Komisi IX DPR bahwa mana yang berlaku apakah UU Nomor 18 Tahun 2017 yang berlaku kemudian atau UU yang dipegang Kemhub yang berlakunya sudah lama.

Pada kesempatan itu semua anggota Komisi IX DPR menegaskan bahwa yang berlaku dan diikuti adalah UU yang berlaku kemudian. Ini ketentuan hukum. Maka oleh karena itu, perlindungan pelaut harus tunduk kepada UU Nomor 18 Tahun 2017.

Tunduk kepada UU Nomor 18 Tahun 2017 berarti pelaku perlindungan pelaut di luar negeri adalah Kemnaker, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), sebelumnya bernama BNP2TKI dan atase ketenagakerjaan.

Sumber Beritasatu.com di Kemnaker mengatakan, salah satu kendala belum tuntasnya penyusunan aturan turunan UU 18 Tahun 2017 adalah karena Kemhub tidak bersedia pelaut diatur dalam UU 18 Tahun 2017. “Kalau tidak sepakat mengapa waktu perumusan UU itu dulu tidak protes ? Sekarang UU-nya berlaku. Aneh ini Kemhub,” kata sumber itu.

Sebagaimana diketahui, UU Nomor 18 Tahun 2017 diundangkan 24 November 2017. Itu berarti seharusnya 24 November 2019 aturan turunannya sudah selesai dibuat, karena ketentuan dalam hukum maksimal dua tahun setelah diundangkan maka aturan turunan tuntas dibuat.

Namun, sampai Kamis (12/2/2020) aturan turunan UU tersebut belum juga tuntas dibuat. Karena belum ada aturan turunan, maka UU Nomor 18 Tahun 2017 belum bisa dilaksanakan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Menko Airlangga Raih Penghargaan Internasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Lima tokoh lainnya dari India, Korea Selatan, dan Inggris juga mendapat penghargaan di ajang yang sama.

EKONOMI | 20 September 2021

Tumbuh 8%, Industri Furnitur Tangguh Hadapi Dampak Pandemi

Industri furnitur merupakan salah satu sektor yang potensial dikembangkan karena didukung dengan ketersediaan sumber daya alam di dalam negeri.

EKONOMI | 20 September 2021

Kemnaker Dorong Perusahaan untuk Menyediakan Fasilitas Koperasi Pekerja

Kemnaker mendorong agar setiap perusahaan menyediakan fasilitas penunjang kesejahteraan pekerja/buruh, salah satunya koperasi pekerja/buruh.

EKONOMI | 20 September 2021

Modernland Mulai Serah Terima Proyek Mixed Home The Savoy

The Savoy yang mengusung konsep hunian 2 in 1, merupakan satu-satunya area rumah sekaligus tempat usaha yang berada di kawasan River Garden Jakarta Garden City.

EKONOMI | 20 September 2021

Pengamat: Holding Tingkatkan Interlink Digital UMKM dan UMi

Pada masa pandemi masyarakat cenderung bertransaksi secara daring dan mengurangi interaksi secara langsung termasuk dalam kegiatan ekonomi.

EKONOMI | 20 September 2021

Jokowi Terbitkan Keppres Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia

Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 15/2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

EKONOMI | 20 September 2021

Fasilitas Hanggar dan Taxiway Bandara Salakanagara Mulai Dibangun

KEK Tanjung Lesung menggandeng Indonesia Flying Club (IFC) bangun fasilitas hanggar dan taxiway di bandara Salakanagara.

EKONOMI | 20 September 2021

WE+ Gandeng Posfin, Perluas Akses Klaim Asuransi

WE+ (WEPLUS) menggandeng PT Pos Finansial Indonesia (Posfin) untuk memperluas pasar serta memberi kemudahan dalam layanan klaim.

EKONOMI | 20 September 2021

Anak-Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan ke Mal, APPBI Siap Kawal Prokes

“Protokol kesehatan harus tetap diberlakukan secara ketat, disiplin dan konsisten,” tegas Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja.

EKONOMI | 20 September 2021

10 Daerah di Luar Jawa-Bali Masih Jalankan PPKM Level 4

PPKM level 4 diterapkan di 10 kabupaten/kota karena terkait dengan aglomerasi, jumlah penduduk maupun tingkat vaksinasi yang masih di bawah 50%.

EKONOMI | 20 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Bertemu Menteri Iran di PBB, Negara Besar Akan Hidupkan Lagi Pakta Nuklir

Bertemu Menteri Iran di PBB, Negara Besar Akan Hidupkan Lagi Pakta Nuklir

DUNIA | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings