RUU Cipta Kerja, Pemerintah Berupaya Akomodasi Pekerja

RUU Cipta Kerja, Pemerintah Berupaya Akomodasi Pekerja
Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Akhirnya Masuk DPR (Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV)
Surya Lesmana / MPA Jumat, 14 Februari 2020 | 06:26 WIB


Jakarta, Beritasatu.com-Pemerintah terus berupaya dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja bisa mengakomodasi semua kepentingan rakyat khususnya para pekerja di seluruh Indonesia. Bahkan draf yang sudah disampaikan ke DPR untuk dibahas sudah melalui proses yang panjang walaupun masih ada tentangan dari para Serikat Pekerja.

Hal ini terungkap dalam Indonesia Podcast Show 03 yang diadakan oleh PemudaFM.com dengan tema "Omnibus Law di Mata Generasi Milenial", di Beranda Kitchen, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Hadir sebagai pembicara, Kepala Biro Hukum Persidangan dan Humas Kemko Perekonomian I Ktut Hadi Priatna, Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Fasilitas Pengupahan Kemnakertrans Amelia Diatri Tuangga Dewi, Juru Bicara PSI, Mikhail Gorbachev, Wasekum PP FSP KEP SPSI, Afif Johan dan Pengamat Komunikasi Emrus Sihombing.

Dalam paparannya, I Ktut Hadi Priatna menjelaskan bahwa omnibus law adalah sebuah metode yang lumrah diterapkan saat ini di berbagai belahan dunia. Melalui metode omnibus law, satu undang-undang dapat merubah atau merevisi banyak poin dari banyak undang-undang sekaligus.

Dia kemudian memperjelas bahwa omnibus law berfungsi untuk merevisi bukan mencabut undang-undang yang berlaku. Menurutnya, dengan metode ini perbaikan undang-undang dapat lebih mudah, lebih terarah dan cepat dilaksanakan. Ia juga menambahkan bahwa di Indonesia pun omnibus law ini sudah beberapa kali digunakan.

"Omnibus law ini tidak hanya terkait pekerja atau ketenagakerjaan, namun juga terkait penyederhanaan izin mendirikan usaha. Misalnya saja, salah satu point RUU ini yakni tentang bolehnya mendirikan PT Perseorangan, tidak harus Perseroan.," ujar I Ktut dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2020).

Sementara Amelia Diatri Tuangga Dewi memaparkan bahwa omnibus law ini merupakan semacam kompilasi dari banyak Undang-Undang untuk mengatasi UU yang tumpang tindih. Omnibus Law juga berangkat dari situasi perubahan cepat dunia saat ini yang harus direspons dengan cepat pula.

"Melalui omnibus law, mekanisme perubahan hukum dapat lebih cepat dilakukan," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com