Hipmi Dukung APNI Perjuangkan Harga Nikel
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.593 (-2.12)   |   COMPOSITE 6140.17 (-31)   |   DBX 1202.23 (-7.34)   |   I-GRADE 182.055 (-0.59)   |   IDX30 520.23 (-3.14)   |   IDX80 139.249 (-0.62)   |   IDXBUMN20 408.872 (-1.63)   |   IDXESGL 143.85 (-0.25)   |   IDXG30 142.18 (0.09)   |   IDXHIDIV20 459.051 (-3.03)   |   IDXQ30 148.957 (-0.6)   |   IDXSMC-COM 277.162 (-0.91)   |   IDXSMC-LIQ 347.622 (-0.6)   |   IDXV30 138.219 (-0.5)   |   INFOBANK15 1055.23 (-7.44)   |   Investor33 446.478 (-2.09)   |   ISSI 180.128 (-0.71)   |   JII 636.549 (-4.61)   |   JII70 222.134 (-1.32)   |   KOMPAS100 1238.45 (-7.28)   |   LQ45 966.883 (-3.74)   |   MBX 1689.51 (-8.25)   |   MNC36 329.297 (-2.07)   |   PEFINDO25 325.3 (-0.25)   |   SMInfra18 310.992 (2.08)   |   SRI-KEHATI 381.519 (-2.14)   |  

Hipmi Dukung APNI Perjuangkan Harga Nikel

Sabtu, 15 Februari 2020 | 15:08 WIB
Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pada 1 Januari 2020 membuat penambang nikel dalam negeri berada dalam kondisi mati suri. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya harga jual bijih nikel domestik, di mana jika penambang memaksakan untuk melakukan penambangan, harga yang ditawarkan relatif lebih murah dari harga produksi dan akan mematikan perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Mardani H. Maming menyampaikan dukungannya kepada Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dalam memperjuangkan harga pokok mineral (HPM) nikel di atas Free on Board (FoB) tongkang.

"Kami mendukung dan mengapresiasi APNI sehubungan dengan penentuan HPM nikel di atas FoB tongkang. Kami berharap ada kesepakatan dua belah pihak antara smelter dan penambang yang dibuatkan regulasinya oleh Menteri ESDM untuk menetapkan harga HPM. Apabila ada smelter yang dibeli harga di bawah HPM harus diberikan sanksi," ujar Maming di Jakarta (15/2/2020).

Maming mengatakan harga internasional saat ini, bijih nikel kadar 1,8 persen FoB Filipina dihargai antara USD 59-61/ wet metric ton (wmt) sehingga jika pemerintah mengajukan harga jual bijih nikel domestik kadar 1,8 persen FoB sebesar USD 38-40/wmt merupakan harga yang wajar.

"Jika kita bandingkan dengan harga internasional tentu tidak memberatkan kedua pihak baik smelter maupun penambang," ujarnya.

Maming meminta Kementerian ESDM mewajibkan kepada penambang yang kadar 1,7 persen, di mana dilarang ekspornya bulan Januari 2020 lalu

"Karena ada larangan ekspor, maka Kementerian ESDM mewajibkan barang penambang diterima oleh smelter lokal yang kadarnya 1,7 persen," ujar Maming.

Untuk saling menjaga kualitas barang, Mantan Bupati Tanah Bumbu itu pun menyarankan penambang dan smelter menunjuk masing-masing surveyor yang terdaftar di Kementerian ESDM agar kualitas barang mempunyai kepastian sehingga tidak merasa dicurangi satu sama lainnya.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ma'ruf Amin: Tingkatkan Program 1 Juta Rumah untuk Kurangi Backlog

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan program 1 Juta Rumah harus terus ditingkatkan untuk mengurangi backlog perumahan.

EKONOMI | 15 Februari 2020

Di Ajang IPEX, Wapres Minta Pengembang Perhatikan Sistem Air Bersih dan Sanitasi

Wapres menilai ketersediaan sistem air bersih dan sanitasi yang baik di rumah dapat mencegah terjadinya stunting.

EKONOMI | 15 Februari 2020

Saingi Merek Global, Matras Zees Tembus Pasar Ekspor

Bersaing dengan merek global, produk matras Zees sukses menembus pasar ekspor dan bisa dinikmati di sejumlah hotel ternama.

EKONOMI | 15 Februari 2020

Menkominfo: Dalam 10 Tahun, Ekonomi Digital Indonesia Masuk Top 10

Menkominfo Johnny G. Plate memaparkan bahwa ekonomi digital Indonesia memiliki 171,2 juta orang aktif menggunakan internet dan 355,5 juta langganan seluler.

EKONOMI | 15 Februari 2020

Wall Street Mixed Cermati Laporan Keuangan dan Virus Corona

Wall Street ditutup bervariasi di tengah-tengah musim laporan keuangan dan perkembangan virus corona.

EKONOMI | 15 Februari 2020

RUU Cipta Kerja, Pemerintah Berupaya Akomodasi Pekerja

Pemerintah ingin RUU Omnibus Law Cipta Kerja bisa mengakomodasi semua kepentingan rakyat.

EKONOMI | 14 Februari 2020

Big Data Jadi Sistem Monitoring Perpajakan yang Andal

pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang terintegrasi dan on-line antar unit-unit terkait dapat meningkatkan penerimaan pajak

EKONOMI | 14 Februari 2020

HCML Dukung Pengembangan Wisata Pulau Mandangin

HCML mengoperasikan lapangan BD yang terletak di perairan dekat Pulau Mandangin.

EKONOMI | 14 Februari 2020

Diamond Citra Propertindo Resmi Melantai di BEI

Diamond Citra Propertindo Tbk melepas sebanyak-banyaknya 2,147 miliar saham atau setara dengan 29,91 persen dari modal ditempatkan.

EKONOMI | 14 Februari 2020

IPO Saham Nara Hotel Tetap Dilanjutkan

IPO Saham Nara Hotel akan kembali dilanjutkan. Namum proses penawaran umum akan dimulai dari awal.

EKONOMI | 14 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS