Airlangga: RUU Cipta Kerja Justru Untungkan Buruh

Airlangga: RUU Cipta Kerja Justru Untungkan Buruh
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Jakarta, 17 Feb. 2020. ( Foto: Beritasatu / Primus Dorimulu )
Primus Dorimulu / HA Selasa, 18 Februari 2020 | 01:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (CK) justru menguntungkan para buruh. Para buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), misalnya, mendapat jaminan kehilangan pekerjaan di samping jaminan yang sudah ada, yakni kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

"Kami sudah bertemu dengan semua pemimpin buruh dan mereka setuju dengan program omnibus law," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020). Hadir pada kesempatan itu, Ketua Komisi XI DPR RI H Dito Ganinduto dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Para pimpinan serikat buruh, demikian Menko, sudah sering diajak berdiskusi. Mereka pun dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dalam tim yang berbeda dengan tim omnibus law yang melibatkan kalangan pengusaha.

"Pemerintah sangat memperhatikan aspirasi buruh dan karenanya suara mereka kami dengar," ungkap Airlangga.

RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, demikian Airlangga, tidak membatalkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang diubah hanya sejumlah pasal. Upah tidak diturunkan dan tetap menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam menghitung kenaikan serta formula khusus untuk industri padat karya.

Buruh yang terkena PHK memang tidak mendapatkan pesangon 27 kali gaji, melainkan 17 kali gaji. Namun, demikian Airlangga, ada tambahan benefit, di antaranya, jaminan kehilangan pekerjaan. Para pekerja juga mendapatkan penghargaan lima kali upah yang disesuaikan dengan masa kerja. Manfaat yang diterima pekerja tidak berkurang, melainkan hanya diubah.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 42 Peraturan Turunan RUU Cipta Kerja

Para buruh tidak perlu khawatir atas tenaga kerja asing (TKA), karena TKA hanya untuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus, bukan kategori buruh. Tukang gali, tukang batu, tukang kayu, walaupun membutuhkan keahlian, tidak termasuk TKA yang dibolehkan.

Selama ini, banyak investasi asing mengalami kendala di Indonesia karena ketidakjelasan aturan TKA. Sebuah investasi terpaksa tertunda dan bahkan ditangguhkan karena tenaga ahli tidak bisa masuk ke Indonesia akibat berbagai persyaratan yang rumit. "Ini yang akan diubah dalam RUU Cipta Kerja," kata Menko.

Dalam RUU Cipta Kerja, pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Mereka mendapatkan upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan kompensasi pengakhiran hubungan kerja, sama dengan pekerja tetap.

Manfaat yang diterima pekerja tidak berkurang, melainkan hanya diubah.

Pengusaha alih daya atau outsourcing wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya, baik pekerja kontrak maupun pekerja tetap. Mereka juga mendapatkan hak sama dalam hal upah, jaminan sosial, dan K3.

Tidak ada keanehan soal waktu kerja di RUU Cipta Kerja. Selain waktu kerja yang umum, juga diatur waktu kerja yang khusus yang waktunya bisa kurang dari delapan jam sehari dan yang lebih dari delapan jam sehari.

Transformasi Struktural

Omnibus law yang tengah dikerjakan pemerintah dan DPR saat ini adalah salah satu bagian penting dari transformasi struktural ekonomi Indonesia. Transformasi struktural membutuhkan landasan hukum yang kuat dan untuk itulah pemerintah menggulirkan omnibus law.

Indonesia pernah dua kali melakukan transformasi ekonomi, yakni pada tahun 1967 dan 1998. Pada tahun 1967, untuk merespons hiperinflasi dan pertumbuhan ekonomi negatif, pemerintah dan DPR melahirkan UU Penanaman Modal Asing (PMA) guna menarik modal asing. Langkah itu sukses.

Transformasi struktural kedua ditandai oleh penandatanganan letter of intent (LoI) yang disusun International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional guna merespons krisis ekonomi. LoI melahirkan UU Persaingan Usaha, UU KPK, dsb.

Baca juga: DPR Belum Putuskan RUU Ciptaker Dibahas di Pansus atau AKD

Dua transformasi ekonomi itu didorong oleh tekanan, bahkan ada tekanan asing. Sedang transformasi ekonomi ketiga ini dilakukan oleh pemerintah tanpa tekanan dari pihak mana pun. "Transformasi struktural ekonomi ketiga ini dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerja, dan mendongkrak kesejahteraan rakyat," kata Airlangga.

Saat ini, Indonesia didera “hiperregulasi”. Ada 8.470 peraturan pusat, 14.758 peraturan menteri, 4.317 peraturan LPNK, dan 15.966 peraturan daerah. "Total ada 43.511 peraturan. Presiden punya kewenangan dalam melakukan harmonisasi peraturan ini," kata Airlangga.

Namun, untuk mengubah sebuah UU, pemerintah harus ke DPR. Itulah sebabnya, pemerintah mengajukan RUU Perpajakan, RUU Cipta Kerja, dan RUU Ibu Kota Baru.

Transformasi struktural ekonomi Indonesia dibutuhkan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi 5,7-6% dan membuka lapangan kerja bagi 7 juta penganggur terbuka, 2,2 juta angkatan kerja baru, 8,1 juta setengah penganggur, dan 28,4 juta pekerja paruh waktu.

Daya saing Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan sesama negara ASEAN. Kondisi ini disebabkan oleh faktor korupsi, inefesiensi birokrasi, akses pendanaan, infrastruktur, kepastian kebijakan, kenaikan upah, dan sebagainya.

Di mata pengusaha Jepang, tingkat produktivitas Indonesia berada di peringkat ketujuh. Kalah dari Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Malaysia. "Perusahaan yang hendak relokasi dari RRT memilih Vietnam dan Thailand," ujar Airlangga.

Dukungan DPR

Omnibus law yang digunakan pemerintah, kata Airlangga, mendapat dukungan penuh DPR dari enam partai koalisi. RUU Omnibus Law yang diajukan didukung oleh sekitar 75% suara di DPR.

RUU Pajak kini dibahas di Komisi XI dan RUU Ibukota di Komisi II. Sedang RUU Cipta Kerja yang diajukan Rabu (12/2/2020) pekan lalu, belum diputuskan untuk dibahas di komisi tertentu. Airlangga yakin, RUU Cipta Kerja dan dua RUU lainnya akan berjalan mulus di DPR.

"Kita tidak bicara untung-rugi bagi pekerja dan pemberi kerja. RUU Cipta Kerja ini penting bagi bangsa," tandas Airlangga.



Sumber: BeritaSatu.com