Mahfud: Sebelum Menjadi UU, Silakan Tolak RUU Cipta Karya

Mahfud: Sebelum Menjadi UU, Silakan Tolak RUU Cipta Karya
Mahfud MD ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan AR )
Robertus Wardi / WBP Selasa, 18 Februari 2020 | 09:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mempersilakan kepada masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap RUU Cipta Lapangan Kerja yang masuk dalam program Omnibus Law. Dalam posisi RUU wajib dikritisi masyarakat mengingat setelah menjadi UU sudah tidak bisa diprotes karena sudah disahkan.

"Omnibus Law banyak yang ditolak, silakan ditolak. Itu kan bukan UU, baru RUU," kata Menko Polhukam Mahfud MD usai menjadi narasumber diskusi panel dengan tema 'Pengamalan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme' di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Airlangga: RUU Cipta Kerja Justru Untungkan Buruh

Ia menjelaskan seluruh masyarakat bisa memberi masukan terhadap RUU tersebut. Dalam pembahasan di DPR seperti sekarang ini menjadi kesempatan yang baik untuk memberikan kritik. "Kalau anda punya masukan, buruh punya masukan, sekarang waktunya karena presiden sudah mengeluarkan surpres (surat presiden), dan sudah dipublikasikan, silakan datang ke DPR, nanti ada RDPU (rapat dengar pendapat umum). Kemudian secara khusus dia bisa mengundang, dia bisa minta didatangi, saya mau memberikan pasal sekian pasal sekian. Kalau endak bisa lewat saya," ujar Mahfud.

Kadin: Omnibus Law Benahi Tumpang Tindih Aturan

Menurutnya, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, pembahasan sebuah UU tidak boleh tertutup. RUU itu bukan memberikan kemudahan atau perlindungan bagi perusahaan dan menyengsarakan buruh atau para pekerja. RUU dimaksud untuk mempermudah izin dan memperpendek rantai birokrasi. "Prinsipnya semua harus setuju bahwa proses perizinan perlu disederhanakan dan tidak merugikan buruh. Jangan dikaitkan dengan investor, endak, kalau ada yang merasa buruh dirugikan, baca dulu RUU-nya. Bahkan ada yang mengatakan RUU itu bisa diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP). Endak bisa, mana ada UU bisa diubah dengan PP. Kalau ada muatan begitu di UU itu pasti salah," jelas Mahfud.

Dia meminta masyarakat tidak diam saja terkait pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja. Jika diam, pembuat UU akan jalan terus untuk mengesahkan. "Endak apa-apa sekarang bagus kalau ada yang nanggapi. Yang susah nanti kalau begitu RUU lalu ditutup, diam-diam tiba-tiba disahkan. Ini endak, semuanya terbuka. Silakan anda beri masukan. Ini bagus untuk semua karena ini negara demokrasi," tutup Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com