UU Cipta Kerja Magnet bagi Investor Asing untuk Ciptakan Lapangan Kerja Baru

UU Cipta Kerja Magnet bagi Investor Asing untuk Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Yustinus Prastowo. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Selasa, 18 Februari 2020 | 10:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Keberadaan Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker), yang draf RUU-nya segera dibahas DPR secara umum memberikan dampak positif bagi sektor perekonomian di Tanah Air. UU omnibus (omnibus law) yang mencakup revisi terhadap 79 undang-undang dan terdiri atas 1.244 pasal itu diharapkan bisa menarik investor agar lebih tertarik masuk ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja baru.

“Semua pihak terkait harus bisa duduk bersama guna mencari solusi dan titik tengah yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan investasi, buruh, dan dunia usaha,” kata pengamat perpajakan Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Terkait sejumlah kritik atas draf RUU itu, Yustinus mengatakan, tidak semua subtansi dalam RUU tersebut yang merugikan buruh. Masalahnya, ketertutupan pemerintah dalam menginformasikan rancangan dan kurang melibatkan pemangku kebijakan yang diatur dalam perumusan RUU itu bisa menimbulkan salah kaprah.

“Misalnya saja soal pengaturan mengenai pemberian pesangon yang sempat disinyalir bakal dihapuskan. Kenyataannya, RUU Ciptaker tidak menghapus pesangon. Hanya saja ada penurunan dari 32 kali gaji saat ini menjadi 17 kali,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu mengatakan, besaran pesangon yang berlaku saat ini termasuk sangat tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Besarnya pesangon itu kerap membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia, sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja.

Tingginya pesangon tersebut dinilai sering membuat perusahaan lebih memilih merekrut karyawan kontrak daripada pegawai tetap. “Alhasil, alih-alih melindungi pekerja, aturan pesangon itu malah merugikan, terutama bagi kelompok yang belum memiliki pekerjaan dan baru akan bekerja,” katanya.

Yustinus mengatakan, proses penyusunan RUU Ciptaker harus mendapat pengawasan publik. Dia menegaskan semua pembahasannya harus dilakukan dengan mempertemukan semua pihak terkait, termasuk kalangan buruh dan pekerja, agar tidak menjadi "bom waktu" bagi sektor ketenagakerjaan di masa mendatang.

Selain itu, reaksi dari kelompok buruh juga diharapkan tidak kontraproduktif atas niat baik pemerintah. Sebab, pada hakekatnya, UU Ciptaker bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki tata kelola Ketenagakerjaan di Indonesia.

Sekretaris Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Adriani mengatakan, pesangon tidak akan dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. "Pesangon tidak dihapuskan, tetapi bagaimana pesangon ini betul-betul bisa diimplementasikan," ujar Adriani.

Selain itu, kata dia, baik pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tetap akan mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. "Yang kita pastikan adalah pekerja yang tidak tetap juga mendapatkan perlindungan, misalnya jaminan sosial itu harus kita pastikan," ujar dia.

Upah minimum juga tidak akan dihilangkan. Adriani menyebutkan, upah per jam yang diwacanakan pemerintah adalah upah untuk pekerja di sektor-sektor tertentu. UU Cipta Kerja juga tidak akan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Menurutnya, jika pengusaha melanggar hak-hak pekerja, maka akan tetap diproses, mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

"Kalau ada sanksi pidana, tetap kita beri sanksi pidananya. Tetapi, ada sanksi-sanksi yang harus kita awali dengan administrasi dulu. Ada hanya sanksi-sanksi administrasi. Masing-masing pelanggaran berbeda (sanksi). Tentunya kita lihat, kalau memang harus pidana, ya pidana," ujarnya.

Adriani juga menyebutkan bahwa keberadaan omnibus law itu tidak membuat tenaga kerja asing (TKA) masuk dengan mudah. Ia menyebutkan, TKA baru bisa masuk jika kemampuan yang dibutuhkan tidak dimiliki pekerja dalam negeri. Itu pun tidak untuk waktu yang lama.



Sumber: BeritaSatu.com