UU Cipta Kerja Magnet bagi Investor Asing untuk Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

UU Cipta Kerja Magnet bagi Investor Asing untuk Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Selasa, 18 Februari 2020 | 10:15 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Keberadaan Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker), yang draf RUU-nya segera dibahas DPR secara umum memberikan dampak positif bagi sektor perekonomian di Tanah Air. UU omnibus (omnibus law) yang mencakup revisi terhadap 79 undang-undang dan terdiri atas 1.244 pasal itu diharapkan bisa menarik investor agar lebih tertarik masuk ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja baru.

“Semua pihak terkait harus bisa duduk bersama guna mencari solusi dan titik tengah yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan investasi, buruh, dan dunia usaha,” kata pengamat perpajakan Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Terkait sejumlah kritik atas draf RUU itu, Yustinus mengatakan, tidak semua subtansi dalam RUU tersebut yang merugikan buruh. Masalahnya, ketertutupan pemerintah dalam menginformasikan rancangan dan kurang melibatkan pemangku kebijakan yang diatur dalam perumusan RUU itu bisa menimbulkan salah kaprah.

“Misalnya saja soal pengaturan mengenai pemberian pesangon yang sempat disinyalir bakal dihapuskan. Kenyataannya, RUU Ciptaker tidak menghapus pesangon. Hanya saja ada penurunan dari 32 kali gaji saat ini menjadi 17 kali,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu mengatakan, besaran pesangon yang berlaku saat ini termasuk sangat tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Besarnya pesangon itu kerap membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia, sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja.

Tingginya pesangon tersebut dinilai sering membuat perusahaan lebih memilih merekrut karyawan kontrak daripada pegawai tetap. “Alhasil, alih-alih melindungi pekerja, aturan pesangon itu malah merugikan, terutama bagi kelompok yang belum memiliki pekerjaan dan baru akan bekerja,” katanya.

Yustinus mengatakan, proses penyusunan RUU Ciptaker harus mendapat pengawasan publik. Dia menegaskan semua pembahasannya harus dilakukan dengan mempertemukan semua pihak terkait, termasuk kalangan buruh dan pekerja, agar tidak menjadi "bom waktu" bagi sektor ketenagakerjaan di masa mendatang.

Selain itu, reaksi dari kelompok buruh juga diharapkan tidak kontraproduktif atas niat baik pemerintah. Sebab, pada hakekatnya, UU Ciptaker bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki tata kelola Ketenagakerjaan di Indonesia.

Sekretaris Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Adriani mengatakan, pesangon tidak akan dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. "Pesangon tidak dihapuskan, tetapi bagaimana pesangon ini betul-betul bisa diimplementasikan," ujar Adriani.

Selain itu, kata dia, baik pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tetap akan mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. "Yang kita pastikan adalah pekerja yang tidak tetap juga mendapatkan perlindungan, misalnya jaminan sosial itu harus kita pastikan," ujar dia.

Upah minimum juga tidak akan dihilangkan. Adriani menyebutkan, upah per jam yang diwacanakan pemerintah adalah upah untuk pekerja di sektor-sektor tertentu. UU Cipta Kerja juga tidak akan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Menurutnya, jika pengusaha melanggar hak-hak pekerja, maka akan tetap diproses, mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

"Kalau ada sanksi pidana, tetap kita beri sanksi pidananya. Tetapi, ada sanksi-sanksi yang harus kita awali dengan administrasi dulu. Ada hanya sanksi-sanksi administrasi. Masing-masing pelanggaran berbeda (sanksi). Tentunya kita lihat, kalau memang harus pidana, ya pidana," ujarnya.

Adriani juga menyebutkan bahwa keberadaan omnibus law itu tidak membuat tenaga kerja asing (TKA) masuk dengan mudah. Ia menyebutkan, TKA baru bisa masuk jika kemampuan yang dibutuhkan tidak dimiliki pekerja dalam negeri. Itu pun tidak untuk waktu yang lama.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Berdikari Raih Pinjaman Rp 100 Miliar dari BJB untuk Transformasi Pangan

PT Berdikari (Persero) mendapat fasilitas pinjaman sebesar Rp 100 miliar dari BJB.

EKONOMI | 25 September 2021

Harga Emas Menguat karena Pelemahan Dolar

Harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi US$ 1.746,84 per ons.

EKONOMI | 25 September 2021

Pekan Ini IHSG Naik 39 Poin, Kapitalisasi Bursa Meningkat Rp 91 Triliun

IHSG pada pekan ini periode 13-17 September 2021 naik 39 poin (0,63%) menuju 6.133,246 dari posisi 6.094,873.

EKONOMI | 25 September 2021

Harga Minyak ke Level Tertinggi 3 Tahun karena Ketatnya Pasokan

Brent berjangka naik 84 sen, atau 1,1%, menjadi US$ 78,09 per barel.

EKONOMI | 25 September 2021


Tiongkok Larang Transaksi Cryptocurency, Wall Street Bervariasi

Dow Jones Industrial Average naik 33,18 poin, atau 0,10%, menjadi 34.798,00.

EKONOMI | 25 September 2021

Bursa Eropa Turun Jelang Pemilu Jerman, Investor Fokus Evergrande

Pan-European Stoxx 600 ditutup turun 0,9% dengan semua bursa utama dan sebagian besar sektor di wilayah negatif.

EKONOMI | 25 September 2021

Evergrande Lewati Tenggat Waktu Pembayaran Bunga Obligasi

Batas waktu Evergrande untuk membayar US$ 83,5 juta bunga obligasi dengan mata uang dolar berlalu tanpa komentar dari perusahaan.

EKONOMI | 25 September 2021

Generasi Z Jambi Bentuk Komunitas Greennation untuk Kampanye Turunkan Emisi

Sekelompok generasi Z dari Jambi sepakat membentuk komunitas yang dinamai Greennation.jbi sebagai upaya nyata keterlibatan mereka dalam kampanye penurunan emisi

EKONOMI | 24 September 2021

Indonesia Tidak Ikut Langkah Tiongkok Larang Perdagangan Kripto

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi menegaskan, Indonesia tidak akan melarang perdaganan kripto, namun akan memperketat regulasinya.

EKONOMI | 24 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Anthony Joshua Siap Pukul KO Usyk

Anthony Joshua Siap Pukul KO Usyk

OLAHRAGA | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings