Omnibus Law, Tarif Pesawat Ekonomi Diatur Lewat PP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Omnibus Law, Tarif Pesawat Ekonomi Diatur Lewat PP

Selasa, 18 Februari 2020 | 14:03 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Omnibus Law Cipta Kerja akan mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1/2009 tentang Penerbangan. Salah satunya terkait pengaturan tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang mulanya diatur peraturan menteri (Permenhub) menjadi diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja yang disampaikan pemerintah kepada DPR, disebutkan pada Pasal 60 bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diubah. Salah satu ketentuan yang diubah adalah Pasal 130 dalam UU No. 1/2009.

Dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 130 tersebut menjadi berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan, Pasal 130 UU No.1/2009 tentang Penerbangan menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan menteri.

Pengamat penerbangan Arista Atmadjati menilai, dengan pengaturan oleh PP, maka ketetapan tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang berlaku kemungkinan akan lebih bertahan lama dibandingkan Permenhub.

"Sisi baiknya, karena bentuknya PP, maka bisa jadi ketentuan yang berlakunya lebih lama. Ini karena mungkin juga ada pengalaman gonjang-ganjing tarif pesawat 2019. Saat itu, selama 7 bulan bisa tiga kali revisi Permenhub," ungkap Arista saat dihubungi, Selasa (18/2/2020).

Kendati demikian, dia menilai, apabila ada pengajuan tarif baru, maka prosesnya perubahan PP akan lebih kompleks karena melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (Inaca) Bayu Sutanto menilai, pelaku industri jasa penerbangan tak mempermasalahkan perubahan pengaturan dari Permenhub ke PP. Menurut dia, hal yang terpenting adalah "Kalau kepentingan industri itu mana yang lebih fleksibel atau mudah menyesuaikan apabila komponen tarif utama berubah. Adapun komponen tarif utama adalah kurs tukar rupiah dan dolar Amerika Serikat serta harga avtur," terang Bayu.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Siang Ini, Mayoritas Bursa Asia di Zona Merah

Indeks Hang Seng di Hong Kong melemah 378,9 (1,35 persen) mencapai 27.581.

EKONOMI | 18 Februari 2020

Sesi Siang IHSG Sumringah Bertambah 28 Poin

Volume perdagangan hingga sesi siang ini tercatat sebanyak 47.190 miliar saham senilai Rp 2,105 triliun.

EKONOMI | 18 Februari 2020

Siang Ini, Rupiah Tergerus Sejalan Mata Uang Asia

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 13.655-Rp 13.688 per dolar AS.

EKONOMI | 18 Februari 2020

UU Cipta Kerja Magnet bagi Investor Asing untuk Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Tenaga kerja asing (TKA) baru bisa masuk jika kemampuan yang dibutuhkan tidak dimiliki pekerja dalam negeri. Itu pun tidak untuk waktu yang lama.

EKONOMI | 18 Februari 2020

Mahfud: Sebelum Menjadi UU, Silakan Tolak RUU Cipta Karya

Seluruh masyarakat bisa memberi masukan terhadap RUU tersebut.

EKONOMI | 18 Februari 2020

Ekspansi Pasar Baru, Elnusa Alokasi Capex Rp 1,4 Triliun

Sekitar Rp 700 miliar capex akan didapat dari instrumen pasar modal berupa obligasi.

EKONOMI | 18 Februari 2020

Dibuka, IHSG Langsung Menuju Zona Merah

Pukul 09.05 WIB, IHSG melemah 3,7 poin (0,06 persen) menjadi 5.864.

EKONOMI | 18 Februari 2020

Emas Antam Tetap di Posisi Rp 779.000 Per Gram

Untuk pecahan 500 gram: Rp 364,3 juta.

EKONOMI | 18 Februari 2020

Mayoritas Bursa Asia Pagi Ini di Zona Merah

Kospi di Korea Selatan melemah 25,6 (1,15 persen) mencapai 2.216.

EKONOMI | 18 Februari 2020

Awal Sesi, Rupiah Tertekan Sejalan Mata Uang Asia

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 13.655 - Rp 13.667 per dolar AS.

EKONOMI | 18 Februari 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS