Tak Mau Beralih ke BPJamsostek, Menteri BUMN Harus Tegur Dirut PT Taspen
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tak Mau Beralih ke BPJamsostek, Menteri BUMN Harus Tegur Dirut PT Taspen

Jumat, 21 Februari 2020 | 20:22 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir harus menegur Direktur Utama PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang belum melakupan persiapan pengalihan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) dari PT Taspen ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

“Saya pikir Menteri BUMN segera menegur, bisa perlu memberikan sanksi tegas seperti memecat dari jabatannya sebagai Dirut. Atau siapa pun di dalam PT Taspen yang bandel harus diberi sanksi,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Sri Rahayu dalam diskusi soal pengalihan PT Taspen ke BPJamsostek di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Turut tampil sebagai pembicara dalam acara itu adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar; Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Indra Budi Sumantono, Direktur Perencanaan Strategis & TI BPJamsostek, Sumarjono; dan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemkeu RI, Didik Kusnaini.

Sri Rahayu mengatakan, pengalihan program JHT dan JP dari PT Taspen ke BPJamsostek merupakan perintah undang-undang. “Sangat disayang kalau ada BUMN yang bangkang terhadap undang-undang. Saya mendukung kalau diberi sanksi tegas,” kata dia.

Melebur dan bergabungnya PT Asabri dan PT Taspen ke BPJamsostek merupakan perintah undang-undang (uu).
Pasal 5 ayat (2) UU 40 / 2000 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berbunyi,”Sejak berlakunya Undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-undang ini.”

Ayat (3) pasal yang sama uu yang sama pula berbunyi,”Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek); b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri); dan d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes). Ayat (4) berbunyi,”Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-undang.”

Pasal 5 ayat (1) UU 23 / 2011 tentang BPJS, menyatakan, berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS. Ayat (2) menyatakan, BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 6 ayat (1) UU BPJS menyatakan, BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Pasal 6 ayat (2) UU yang sama menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Pasal 65 ayat (1) UU BPJS menyatakan, PT Asabri menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Pasal 65 ayat (2) UU BPJS menyatakan, PT Taspen menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat
tahun 2029.

Pasal 66 UU BPJS menyatakan, ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT Asabri dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Saat ini pihak PT Taspen tidak terima pengalihan program JHT dan JP ke BPJamsostek. Karena itu, pihak PT Taspen mengajukan uji materi UU 40 / 2000 tentang SJSN dan UU 23 / 2011 tentang BPJS ke MK, terutama pasal yang mengatur mengenai pengalihan yang dimaksud.

Bahkan berdasarkan perintah undang-undang, PT Taspen seharusnya menyiapkan peta jalan pengalihan pengalihan program JHT dan JP ke BPJamsostek.

Tetapi yang terjadi, dalam peta jalan yang dibuat PT Taspen malah merancang uji materi atas dua undang-undang tersebut di atas. “Saya sudah membaca peta jalan yang mereka buat dimana bukan menyiapkan pengalihan tapi malah bagaimana supaya tidak bergabung. Ini aneh,” kata Timboel Siregar.

Timboel mengatakan, pihak PT Taspen yang menolak beralih ke BPJamsostek selain melanggar undang-undang juga melanggar sembilan asas jaminan sosial.

Salah satu asasnya, kata Timboel, adalah asas kegotoroyongan. Artinya semua lembaga pemerintah atau BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial harus disatukan dalam sebuah lembaga. “Di BPJamsostek yang sudah diatur UU paling baru kan mengatur soal jaminan pensiun. Mengapa PT Taspen mengatur sendiri ?” kata dia.

Timboel berharap, hakim-hakim di MK yang sedang memeriksa perkara uji materi UU SJSN dan UU BPJS yang diajukan PT Taspen paham benar soal konsep jaminan soal. “Sehingga dengan demikian uji materi itu ditolak,” kata dia.

Timboel juga menegaskan, BPJamsostek merupakan Balai Layanan Umum (BLU), yang artinya tidak mencari keuntungan. Namun, PT Taspen merupakan BUMN yang merupakan lembaga mencari keuntungan. “Masa mengelola jaminan sosial warga negara dengan mencari keuntungan. Itu tidak boleh,” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Omicron Jadi Transisi Menuju Endemi, PHRI Optimistis Pariwisata Segera Pulih

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meyakini kondisi pariwisata, khususnya hotel dan restoran di 2022 akan segera pulih.

EKONOMI | 19 Januari 2022

Anggarkan Rp 374 Miliar, Nippon Indosari Corpindo Buyback Saham Periode 4

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) berencana buyback saham periode 4 sebanyak 220 juta saham atau setara dengan Rp 374 miliar.

EKONOMI | 19 Januari 2022

Bursa Asia Rontok, Sony Anjlok Setelah Aksi Korporasi Microsoft

Bursa Asia-Pasifik melemah pada penutupan Rabu (19/1/2022) menyusul aksi jual semalam di Wall Street.

EKONOMI | 19 Januari 2022

Bursa Eropa Melemah, Inflasi Inggris Tertinggi Sejak 1992

Bursa Eropa dibuka lebih rendah pada hari Rabu (19/1/2022). Inflasi Inggris tertinggi dalam 30 tahun.

EKONOMI | 19 Januari 2022

OVO Tunjuk Eddie Martono sebagai COO

OVO menunjuk Eddie Martono sebagai Chief Operating Officer (COO) menggantikan Jaygan Fu Ponnudurai yang kini menjabat sebagai CEO.

EKONOMI | 19 Januari 2022

Ada Gernas BBI, UMKM Online Bertambah 9,2 Juta Unit

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) memberi tambahan 9,2 juta UMKM yang onboarding.

EKONOMI | 19 Januari 2022

Melemah Lagi, IHSG Turun ke Bawah Kisaran 6.600

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,33% ke 6.591,98 pada akhir perdagangan hari ini, Rabu (19/1/2022).

EKONOMI | 19 Januari 2022

Rp 989 Triliun, Microsoft Akuisisi Activision Blizzard

-Raksasa teknologi Microsoft Corp, Selasa (18/1/2022), mengumumkan rencana untuk mengakuisisi Activision Blizzard Inc.

EKONOMI | 19 Januari 2022

Surplus Rp 39,45 Triliun, Aset Bersih DJS Kesehatan Masuk Kategori Sehat

Setelah berjalan selama 8 tahun, kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan kini tak lagi mengalami defisit dan mulai terus berangsur sehat.

EKONOMI | 19 Januari 2022

Gantikan Premium, Harga Pertalite Masih Dikaji Kementerian ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkalkulasi besaran harga eceran bahan bakar minyak (BBM) Pertalite.

EKONOMI | 19 Januari 2022


TAG POPULER

# IKN


# Nia Ramadhani


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Sanksi Antidoping



TERKINI
Usut Dugaan Korupsi Garuda, Kejagung Koordinasi dengan KPK

Usut Dugaan Korupsi Garuda, Kejagung Koordinasi dengan KPK

NASIONAL | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings