OJK Dorong Pelajar Jadi Agen Perubahan Sektor Keuangan

OJK Dorong Pelajar Jadi Agen Perubahan Sektor Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memacu program One Student One Account (OSOA) guna mendorong peran mahasiswa serta pelajar di berbagai daerah untuk dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. ( Foto: Dok )
Lona Olavia / WBP Jumat, 13 Maret 2020 | 14:43 WIB

Padang, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memacu program One Student One Account (OSOA) guna mendorong peran mahasiswa serta pelajar di berbagai daerah untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan secara nasional. Salah satunya menjalin nota kesepahaman dengan perguruan tinggi, termasuk Universitas Andalas, Sumatera Barat, Jumat (13/3/2020).

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menargetkan, 100 persen mahasiswa dan pelajar sudah masuk dalam inklusi keuangan pada 2020. Sebab, peran aktif mereka sebagai agen perubahan diharapkan membantu pemerintah dalam meningkatkan inklusi serta literasi keuangan yang saat ini dinilai masih kurang.

Baca juga: Pimpin Ratas, Jokowi Bahas 4 Strategi Bidang Keuangan

Survei OJK menyebutkan tren inklusi keuangan selalu meningkat. Pada 2013 sebesar 59,74 persen, 2016 sebesar 67,8 persen dan 2019 sebesar 76,19 persen. Di sisi lain, survei literasi keuangan jauh lebih rendah dibandingkan inklusi keuangan yaitu pada 2013 hanya 21,84 persen, 2016 sebesar 29,7 persen, dan 38,03 persen saat 2019.

OJK mengaku belum puas dengan pencapaian tersebut karena potensi perekonomian Indonesia sangat besar sehingga diharapkan seluruh mahasiswa dapat turut berperan aktif. “Kalau menabung, mereka tahu ternyata di perekonomian kita ada produk untuk berinvestasi dalam hal ini menabung. Diharapkan mereka bisa meningkat menjadi memahami ada investasi lain di sektor keuangan misalnya produk pasar modal, pembiayaan, dan lain-lain,” ujarnya saat memberikan kuliah umum di Universitas Andalas, Sumatera Barat, Jumat (13/3).

Di tempat yang sama, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan, ketimpangan (gap) antara literasi dan inklusi keuangan berpotensi menimbulkan masalah lain. “Hasil survei bahwa terjadi gap yang cukup besar antara inklusi dan literasi kita. Ini artinya risiko yang kita hadapi itu tinggi,” katanya.

Tirta menuturkan ketimpangan hasil survei menandakan masyarakat hanya membeli produk keuangan, namun tidak memahami aspek penting seperti risiko, kewajiban, dan pembiayaan. “Masyarakat membeli produk keuangan, dan investasi, tapi tidak paham risikonya apa, kewajibannya apa, biaya-biayanya berapa. Mereka hanya tau manfaatnya,” ujarnya.

Saat ini terdapat Satgas Waspada Investasi yang membantu mengawasi dan memberikan tindakan jika ada produk keuangan ilegal. Satgas yang terdiri dari 13 lembaga tersebut sudah menutup 1.900 situs fintech ilegal dan 68 gadai ilegal.



Sumber: BeritaSatu.com