Rencana Pemerintah Hentikan Pembayaran Iuran JKK dan JKm BPJamsostek Harus Ditinjau Ulang
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 479 (-2)   |   COMPOSITE 5975 (-12)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1396 (-0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-0)   |   IDX30 473 (-1)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1245 (-7)   |   IDXBUMN20 361 (0)   |   IDXCYCLIC 739 (-1)   |   IDXENERGY 741 (2)   |   IDXESGL 130 (-0)   |   IDXFINANCE 1328 (1)   |   IDXG30 133 (0)   |   IDXHEALTH 1274 (2)   |   IDXHIDIV20 418 (-0)   |   IDXINDUST 965 (0)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 739 (-6)   |   IDXPROPERT 876 (-4)   |   IDXQ30 136 (-0)   |   IDXSMC-COM 280 (0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (0)   |   IDXTECHNO 3334 (15)   |   IDXTRANS 1040 (3)   |   IDXV30 127 (0)   |   INFOBANK15 957 (-1)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 408 (-1)   |   ISSI 176 (-0)   |   JII 579 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1135 (-3)   |   LQ45 890 (-2)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1594 (-3)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 303 (-1)   |   PEFINDO25 295 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (0)   |   SRI-KEHATI 342 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Rencana Pemerintah Hentikan Pembayaran Iuran JKK dan JKm BPJamsostek Harus Ditinjau Ulang

Senin, 16 Maret 2020 | 19:06 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Rencana pemerintah untuk menghentikan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dalam rangka merespons kasus corona harus ditolak. Pasalnya, rencana itu selain merugikan pekerja, juga melanggar hukum.

Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Timboel Siregar di Jakarta, Senin (16/3/2020).
Kepala Humas BPJamsostek, Utoh Banjarsyah, mengatakan, pemerintah memang berencana untuk memberikan stimulus kepada dunia usaha berupa pembebasan sementara atau penundaan sementara iuran beberapa program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJamsostek, utama JKK dan Jkn.

“Kami telah diundang hadir Kamis (12/3/2020) ke Kementerian Koordinator (Kemko) Perekonomian untuk membahas rencana tersebut,” kata Utoh.

Utoh mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan bahwa pada prinsipnya BPJamsostek mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan relaksasi keuangan bagi dunia usaha.

“Namun pemberian stimulus ini harus dirumuskan dengan formulasi yang tepat agar tidak mempengaruhi manfaat kepada peserta, dan mengganggu keberlangsungan serta ketahanan dana program jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata dia.

Pemberitan stimulus ini, kata Utoh, agar tidak mengganggu operasional dan pelayanan BPJamsostek kepada peserta. “Perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur rencana kerja dan anggaran BPJamsostek,” kata dia.

Selain itu, kata Utoh, pemberian stimulus ini juga perlu diatur dalam ketentuan perundangan yang kuat agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi.

Timboel mengatakan, sejumlah alasan rencana pemerintah tersebut harus ditolak. Pertama, rencana itu akan melanggar UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.

Pasal 30 yang mengamanatkan peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran. Selanjutnya, Pasal 44 yang menyatakan, peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Ketentuan tentang kewajiban membayar iuran di UU SJSN ini diturunkan dalam PP Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

“Dengan ketentuan di atas maka tanpa pembayaran iuran, tidak ada manfaat yang diberikan kepada peserta yaitu pekerja/buruh,” kata dia.

Kedua, selain melanggar UU SJSN, rencana pemerintah ini pun akan menggangu keberlangsungan program JKK dan JKm. Tanpa adanya iuran yang dibayarkan tetapi akan mendapatkan manfaat JKK dan JKm maka ketahanan dana JKK dan JKm akan semakin menurun. “Pemberian manfaat kepada buruh akan terancam,” kata dia.

Menurut Timboel, pendapatan iuran JKK berperan besar menopang keberlangsungan program dan mendukung pemberian manfaat yang sudah dinaikkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 44 tahun 2015 Penyelenggaraan Program JKK dan Jkm.

Iuran JKK di Tahun 2016 sebesar Rp 4,1 triliun, di 2017 sebesar Rp 4,64 triliun, di 2018 sebesar Rp 5,3 triliun, dan hingga September 2019 sebesar 4,17 triliun.

Penerimaan iuran ini digunakan untuk membayar klaim JKK yang terus meningkat nilainya tiap tahun, apalagi pasca diberlakukannya PP Nomor 82 Tahun 2019 dengan pemberian beasiswa kepada maksimal dua anak hingga perguruan tinggi, meningkatkan santunan kematian menjadi Rp 42 juta, adanya home care Rp 20 juta, dan sebagainya.

Klaim JKK di 2016 sebesar Rp 833,4 miliar, di 2017 sebesar Rp 971,62 miliar, di 2018 sebesar Rp 1,22 triliun, dan hingga akhir September 2019 sebesar Rp 1,09 triliun.

Menurut Timboel, bila iuran tidak ada dan BPJamsostek harus membayar manfaat untuk peserta maka biaya klaim JKK yang sudah di atas Rp 1 triliun tersebut akan mengurangi dana kelolaan JKK, dan pada akhirnya akan menurunkan ketahanan dana JKK untuk membayarkan manfaat JKK kepada peserta.

Demikian juga JKm, pastinya akan terganggu dana kelolaannya. Iuran JKm di 2016 sebesar Rp 1,83 triliun, di 2017 sebesar Rp 2,11 triliun, di 2018 sebesar Rp 2,48 triliun, dan akhir September 2019 sebesar Rp 2,04 triliun.

Sementara itu biaya klaim JKm pun terus meningkat, apalagi dengan hadirnya PP Nomor 82 Tahun 2019. Nilai klaim JKm di 2016 sebesar Rp 597,11 miliar, di 2017 sebesar Rp 614,93 miliar, di 2018 sebesar Rp 710,04 miliar, dan hingga akhir September 2019 sebesar 631,78 miliar.

Sama dengan JKK, bila iuran JKm dihapuskan maka pembayaran klaim JKm kepada peserta akan menurunkan dana kelolaan JKm, sehingga berpotensi mengancam keberlangsungan program Jkm.

Ketiga, rencana kebijakan pemerintah ini akan berpotensi merugikan APBN karena iuran JKK dan JKm yang berpotensi tiap tahun didapat sebesar Rp 8 triliun (JKK Rp 5,5 triliun dan JKm Rp 2,5 triliun) yang minimal 50%-nya akan dialokasikan di SBN (Surat Berharga Negara) sesuai Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2016, akan hilang karena tidak ada iuran yang masuk.
Menurut Timboel, BPJamsostek tidak akan menambah dana yang ditempatkan di SBN untuk mengatasi defisit APBN. Pinjaman luar negeri jadi mahal karena Indonesia sudah dianggap negara maju.

Timboel mengatakan, seharusnya, dalam kondisi saat ini, pemerintah harus memaksimalkan dana kelolaan dalam negeri untuk membantu APBN, bukan malah manghapuskan potensi penerimaa dari JKK dan Jkm.

Ia mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan lagi rencana ini, dan tentunya iuran JKK yang berkisar antara 0,24% hingga 1,74% dari upah dan iuran JKm yang sebesar 0,3% relatif masih mampu diiur oleh pengusaha Indonesia.

Jangan hanya gara-gara satu dua pengusaha yang menunggak iuran dan mengatasnamakan wabah korona menjadi alasan untuk tidak mau bayar iuran JKK dan JKm maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan pembayaran iuran JKK dan JKm.

Menurut Timboel, bila pemerintah merealisasikan kebijakan ini, maka pemerintah sudah menggangu keberlangsungan UU SJSN, yang sudah baik dirancang oleh Megawati Soekarnoputri waktu menjadi Presiden di 2004.

Timboel menegaskan, pemerintah jangan merusak jaminan sosial, tetapi pemrintah harus terus tingkatkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah seharusnya mengimplementasikan program JKK dan JKm bagi rakyat miskin khususnya pekerja informal miskin.

Pemerintah harus meninjau ulang pembayaran iuran JKm bagi ASN kepada PT Taspen yang nilai iurannya sebesar 0,72%, yang menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi inefisiensi berupa kemahalan bayar sedikitnya Rp 775 miliar per tahun.

Timboel menegaskan, bila dana Rp 775 miliar ini diberikan kepada pekerja informal miskin dalam skema penerima bantuan iuran (PBI), maka pemerintah sudah melindungi 3,8 juta pekerja miskin informal.

“Kok uang dihamburkan untuk membayar lebih mahal kepada PT Taspen tetapi pekerja informal miskin dibiarkan tanpa dilindungi JKK dan JKm. UUD 1945 dan UU SJSN dengan sangat jelas mengamanatkan pekerja informal miskin berhak atas JKK dan JKm dengan skema PBI,” kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Top! Lokasi Pelabuhan Kilang LNG Masela Diputuskan

Lokasi pembangunan pelabuhan seluas sekitar 27 hekare (ha) ini untuk mendukung pengembangan dan produksi gas bumi Lapangan Abadi.

EKONOMI | 16 Maret 2020

Seluruh Ruangan Kemhub Disterilisasi

Strelisasi ini merupakan upaya preventif penyebaran virus corona (Covid-19) dengan menjaga kebersihan lingkungan kantor.

EKONOMI | 16 Maret 2020

GGRM dan UNTR Pimpin Saham Top Loser

PT Gudang Garam Tbk (GGRM) turun Rp 2.425 (5,82 persen) menjadi Rp 39.175.

EKONOMI | 16 Maret 2020

Pengguna KRL Turun 32%

Penurunan jumlahpenumpang KRL ini khususnya terlihat di sejumlah stasiun yang terdampak kebijakan.

EKONOMI | 16 Maret 2020

Jaga Daya Beli, Jokowi Minta Anggaran PKH Ditingkatkan

Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 30,9 triliun untuk PKH.

EKONOMI | 16 Maret 2020

Bendungan Way Sekampung Lampung Ditargetkan Selesai Akhir 2020

Kempupera terus bangun bendungan.

EKONOMI | 16 Maret 2020

Akhir Sesi, Bursa Asia Terbenam di Zona Merah

Bursa Thailand Thai set 50 index melemah 59 poin (7,9 persen) menjadi 689.

EKONOMI | 16 Maret 2020

Kapitalisasi UNVR dan BBNI Rontok Paling Banyak

Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengalami pelemahan paling dalam sebesar Rp 525 (7,0 persen) mencapai Rp 6.975.

EKONOMI | 16 Maret 2020

Ditutup Melemah Dekati Rp 15.000, Rupiah Kedua Terburuk Asia

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.705- Rp 14.968 per dolar AS.

EKONOMI | 16 Maret 2020

IHSG Ditutup Hilang 216 Poin, Kapitalisasi Rontok Rp 252 T

IHSG sempat mencapai rekor tertinggi di 4.904 dan terendah 4.677.

EKONOMI | 16 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS