Keberpihakan Pemerintah Terhadap Rumah MBR Masih Rendah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Keberpihakan Pemerintah Terhadap Rumah MBR Masih Rendah

Selasa, 17 Maret 2020 | 18:35 WIB
Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi pengembang perumahan menilai, keberpihakan pemerintah terhadap program rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan properti umumnya masih sangat rendah. Pasalnya, banyak kebijakan yang dikeluarkan justru menghambat kelangsungan program sejuta rumah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Realestate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua umum Apernas Jaya Andre Bangsawan, ketua Umum Himpera Endang Kawidjaja dan wakil ketua komite IV DPD RI Sukiryanto, dalam diskusi 'Qua Vadis Subsidi Perumahan Rakyat' di Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Baca: Jokowi Minta Rehabilitasi 40.000 Rumah di NTB Dipercepat

Ketua Umum REI, Paulus Totok Lusida mengatakan, aturan teknis terkait pembangunan perumahan bersubsidi seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga (SSB), subsidi bantuan uang muka (SBUM), dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BPT) terus berubah.

"Aturan yang selalu berubah spesifikasi bangunannya di saat proses pembangunan sudah berlangsung. Padahal pengembang sudah selalu mencoba mengikuti ketentuan yang ada. Namun kebijakan di level Ditjen Penyediaan Perumahan Kempupera selalu datang mendadak dan tidak ada masa transisi," ujar Totok.

Ia mengaku sangat kecewa sebab hal itu akan merugikan pengembang. Bahkan apabila unit sudah terbangun, pihaknya akan kesulitan untuk menjual rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lantaran konsumen terancam tidak akan mendapatkan subsidi dari pemerintah apabila tidak memenuhi ketentuan dan spesifikasi yang ditetapkan.

"Jadi intinya perubahan spesifikasi jangan selalu mendadak, kalau ada perubahan selalu mendadak. Kami berikan masukan, jangan melakukan perubahan mendadak. Kemudian di-adjust dalam perjalanan dan dipaksakan, tentu menghambat bagi pengembang," tegasnya.

Baca: Presiden Jokowi Tambah Kuota FLPP

Totok menjelaskan, jika kebijakan ini dipaksakan dan terus menjadi hambatan, tentu mengancam program pemerintah sendiri dalam hal ini sejuta rumah. Belum lagi anggaran yang masih sangat kecil untuk program rumah subsidi, membuat program pemerintah tidak berjalan.

Sementara itu, Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah mengatakan, kebijakan lain yang juga dirasakan menghambat pelaku industri properti adalah adanya sistem atau aplikasi perumahan. Sistem informasi KPR subsidi perumahan (SiKasep) dan sistem informasi kumpulan pengembang (SiKumbang) yang diluncurkan Kempupera pada Desember 2019 lalu dinilai mubazir.

"Kehadirannya ternyata justru menyusahkan pelaku usaha. Saya usulkan, lebih baik aplikasi itu ditinjau ulang oleh pemerintah" kata Junaedi.

Menurut Junaidi, sistem tersebut kerap mengalami eror sehingga KPR tidak segera cair. Bahkan parahnya lagi, data-data konsumen kerap hilang dari sistem yang pada akhirnya membuat pengembang tidak bisa segera menyalurkan rumah bersubsidi tersebut.

Baca: Apersi Minta Pemerintah Kreatif Kembangkan Skema Pembiayaan

"Kalau ini dibiarkan terus menerus bagaimana nasib rakyat yang ingin punya rumah? Kalau seperti itu, pemerintah memang sudah nggak mampu memberikan subsidi," kata dia.

Junaidi juga mendesak Kempupera segera merespons kebijakan Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang menyatakan siap menambah alokasi subsidi sebesar Rp1,5 triliun.

"Melihat gelagatnya, khususnya di lingkungan Kempupera nampaknya tidak serius untuk mengesekusi dana tambahan subsidi tersebut. Kami melihat berbagai aturan-aturan baru bermunculan yang arah kebijakannya cenderung ingin menggagalkan alokasi tambahan subsidi tersebut," tegas Junaidi.

Seperti diketahui, Kempupera mengalokasikan dana subsidi untuk membangun perumahan MBR sekitar Rp11 triliun untuk 102.000 unit. Anggaran tersebut, diperkirakan hanya cukup untuk membangun 97.700 unit, karena dana sebesar Rp2 triliun telah terpakai untuk menutupi kekurangan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ( FLPP ) tahun 2019.

Baca: Kuota FLPP Menipis, BTN Pacu Pembiayaan Skema BP2PT

"Akibatnya, dana yang tersedia hanya akan mencukupi sampai April 2020 mendatang. Padahal, pengembang butuh kepastian dana tambahan subsidi tersebut," jelasnya.

"Kalau kita perhatikan, Menkeu sudah berikan alokasi tambahan keuangan. Namun, pihak Kempupera tidak ada statement lanjutan. Ini artinya, dia enggak sanggup. Makanya, buat aturan-aturan yang bisa menghambat," tegas Junaidi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Phapros Optimalkan Penggunaan Teknologi Komunikasi untuk Cegah Covid-19

Kegiatan operasional Phapros masih berjalan normal dan saat ini skema work from home (WFH) akan diberlakukan untuk karyawan dengan kriteria tertentu.

EKONOMI | 17 Maret 2020

Indonesia Peringkat 4 Negara dengan Pemimpin Wanita Terbanyak di Dunia Usaha

Menurut laporan Women In Business 2020 Indonesia dan Meksiko menduduki urutan ke-4 dengan persentase wanita di posisi manajemen senior paling banyak.

EKONOMI | 17 Maret 2020

Imbas Corona, Kadin Usulkan Insentif Usaha Transportasi

Pandemi corona telah memukul dunia usaha dan investasi di sektor transportasi.

EKONOMI | 17 Maret 2020

Kembali Loyo, Kurs Rupiah Ditutup di Rp 15.172/US$

Ini merupakan level terendah sejak Oktober 2018.

EKONOMI | 17 Maret 2020

BEI Diminta Kaji Pembebasan Biaya Transaksi Perdagangan

Untuk menjaga agar indeks harga saham gabungan (IHSG) tidak jatuh terlalu dalam,

EKONOMI | 17 Maret 2020

BRI Cabang Pancoran Perkuat Kerja Sama dengan Pengembang

BRI Cabang Pancoran telah banyak bekerja sama dengan proyek properti yang dikembangkan sejumlah developer.

EKONOMI | 17 Maret 2020

Amblas 4,99%,Corona Makin Dalam Hantam IHSG

IHSG sempat terkena pembekuan perdagangan sementara

EKONOMI | 17 Maret 2020

Tunaiku Berikan Kemudahan Pinjaman Modal UMKM

Tunaiku telah menyalurkan pendanaan modal usaha kepada lebih dari 100.000 UMKM.

EKONOMI | 17 Maret 2020

Semen Indonesia Catat Volume Penjualan 42,6 Juta Ton

Volume penjualan tersebut naik 28,5% dibanding periode yang sama tahun 2018 sebesar 33,2 ton.

EKONOMI | 17 Maret 2020

Wakil Ketua Komisi XI Apresiasi Langkah OJK Restrukturisasi Kredit UMKM

Langkah OJK yang memberikan opsi penundaan pembayaran kredit bagi pelaku UMKM akan sangat membantu agar dapat bertahan di masa sulit ini.

EKONOMI | 17 Maret 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS