Keberpihakan Pemerintah Terhadap Rumah MBR Masih Rendah

Keberpihakan Pemerintah Terhadap Rumah MBR Masih Rendah
Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) menggelar acara diskusi bertajuk "Qua Vadis Subsidi Perumahan Rakyat" di Jakarta, Selasa (17/3/2020). ( Foto: Beritasatu Photo / Feriawan Hidayat )
Imam Muzakir / FER Selasa, 17 Maret 2020 | 18:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi pengembang perumahan menilai, keberpihakan pemerintah terhadap program rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan properti umumnya masih sangat rendah. Pasalnya, banyak kebijakan yang dikeluarkan justru menghambat kelangsungan program sejuta rumah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Realestate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua umum Apernas Jaya Andre Bangsawan, ketua Umum Himpera Endang Kawidjaja dan wakil ketua komite IV DPD RI Sukiryanto, dalam diskusi 'Qua Vadis Subsidi Perumahan Rakyat' di Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Baca: Jokowi Minta Rehabilitasi 40.000 Rumah di NTB Dipercepat

Ketua Umum REI, Paulus Totok Lusida mengatakan, aturan teknis terkait pembangunan perumahan bersubsidi seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga (SSB), subsidi bantuan uang muka (SBUM), dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BPT) terus berubah.

"Aturan yang selalu berubah spesifikasi bangunannya di saat proses pembangunan sudah berlangsung. Padahal pengembang sudah selalu mencoba mengikuti ketentuan yang ada. Namun kebijakan di level Ditjen Penyediaan Perumahan Kempupera selalu datang mendadak dan tidak ada masa transisi," ujar Totok.

Ia mengaku sangat kecewa sebab hal itu akan merugikan pengembang. Bahkan apabila unit sudah terbangun, pihaknya akan kesulitan untuk menjual rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lantaran konsumen terancam tidak akan mendapatkan subsidi dari pemerintah apabila tidak memenuhi ketentuan dan spesifikasi yang ditetapkan.

"Jadi intinya perubahan spesifikasi jangan selalu mendadak, kalau ada perubahan selalu mendadak. Kami berikan masukan, jangan melakukan perubahan mendadak. Kemudian di-adjust dalam perjalanan dan dipaksakan, tentu menghambat bagi pengembang," tegasnya.

Baca: Presiden Jokowi Tambah Kuota FLPP

Totok menjelaskan, jika kebijakan ini dipaksakan dan terus menjadi hambatan, tentu mengancam program pemerintah sendiri dalam hal ini sejuta rumah. Belum lagi anggaran yang masih sangat kecil untuk program rumah subsidi, membuat program pemerintah tidak berjalan.

Sementara itu, Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah mengatakan, kebijakan lain yang juga dirasakan menghambat pelaku industri properti adalah adanya sistem atau aplikasi perumahan. Sistem informasi KPR subsidi perumahan (SiKasep) dan sistem informasi kumpulan pengembang (SiKumbang) yang diluncurkan Kempupera pada Desember 2019 lalu dinilai mubazir.

"Kehadirannya ternyata justru menyusahkan pelaku usaha. Saya usulkan, lebih baik aplikasi itu ditinjau ulang oleh pemerintah" kata Junaedi.

Menurut Junaidi, sistem tersebut kerap mengalami eror sehingga KPR tidak segera cair. Bahkan parahnya lagi, data-data konsumen kerap hilang dari sistem yang pada akhirnya membuat pengembang tidak bisa segera menyalurkan rumah bersubsidi tersebut.

Baca: Apersi Minta Pemerintah Kreatif Kembangkan Skema Pembiayaan

"Kalau ini dibiarkan terus menerus bagaimana nasib rakyat yang ingin punya rumah? Kalau seperti itu, pemerintah memang sudah nggak mampu memberikan subsidi," kata dia.

Junaidi juga mendesak Kempupera segera merespons kebijakan Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang menyatakan siap menambah alokasi subsidi sebesar Rp1,5 triliun.

"Melihat gelagatnya, khususnya di lingkungan Kempupera nampaknya tidak serius untuk mengesekusi dana tambahan subsidi tersebut. Kami melihat berbagai aturan-aturan baru bermunculan yang arah kebijakannya cenderung ingin menggagalkan alokasi tambahan subsidi tersebut," tegas Junaidi.

Seperti diketahui, Kempupera mengalokasikan dana subsidi untuk membangun perumahan MBR sekitar Rp11 triliun untuk 102.000 unit. Anggaran tersebut, diperkirakan hanya cukup untuk membangun 97.700 unit, karena dana sebesar Rp2 triliun telah terpakai untuk menutupi kekurangan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ( FLPP ) tahun 2019.

Baca: Kuota FLPP Menipis, BTN Pacu Pembiayaan Skema BP2PT

"Akibatnya, dana yang tersedia hanya akan mencukupi sampai April 2020 mendatang. Padahal, pengembang butuh kepastian dana tambahan subsidi tersebut," jelasnya.

"Kalau kita perhatikan, Menkeu sudah berikan alokasi tambahan keuangan. Namun, pihak Kempupera tidak ada statement lanjutan. Ini artinya, dia enggak sanggup. Makanya, buat aturan-aturan yang bisa menghambat," tegas Junaidi.



Sumber: BeritaSatu.com