Antisipasi Virus Corona, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Antisipasi Virus Corona, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos
Petugas bersiap menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 22 Maret 2020. Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan fasilitas umum menggunakan cairan disinfektan di lima wilayah DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. ( Foto: Antara / Aprillio Akbar )
Dina Manafe / FMB Rabu, 25 Maret 2020 | 09:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah mempercepat penyaluran program keluarga harapan (PKH) tahap II di tahun ini. Dari rencana semula akan disalurkan bulan April 2020 dipercepat di tanggal 15 Maret 2020. Sedangkan, penyaluran selanjutnya dilakukan setiap bulan mulai April sampai Desember 2020 selama sembilan bulan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, percepatan pencairan bansos tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak wabah virus corona (Covid-19) Terutama untuk masyarakat penerima bantuan sosial (bansos).

“Sesuai arahan Presiden, fokus kita tidak hanya terkait isu-isu kesehatan tetapi juga bantuan sosial dan stok pangan,” kata Menko PMK dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (25/3/2020).

Menko PMK meminta pemerintah provinsi agar mendorong kabupaten/kota dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk melakukan sosialisasi terkait perubahan skema pemberian manfaat bantuan PKH menjadi setiap bulan, mulai bulan April-Desember 2020.

“Kita harapkan pemerintah provinsi dapat mendorong kabupaten/kota agar Himbara dan dinas sosial memastikan penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap bulan,” kata Muhadjir.

Muhadjir juga mengimbau keluarga penerima manfaat (KPM) agar tidak melakukan pemanfaatan bantuan di satu ATM saja. Ini untuk menghindari kerumunan atau antrean di ATM yang dapat meningkatkan potensi penyebaran Covid-19.

Bantuan spesifik berupa bantuan tunai langsung atau paket sembako juga harus diberikan kepada perempuan yang menjadi orang tua tunggal karena suaminya terdampak Covid-19. Selain itu, bantuan langsung kepada kelompok anak dan perempuan di daerah seperti susu, biskuit, vitamin C dan alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan, dan sabun.

“Pemda harus memastikan perlindungan anak terkait pola pengasuhan, khususnya bagi mereka yang orang tuanya terdampak Covid-19,” kata Muhadjir.

Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) 4/2020 menegaskan pemerintah akan melakukan mengkaji dan realokasi anggaran guna mempercepat penanganan Covid-19. Tidak hanya penanganan kesehatan, melainkan juga dampak ekonomi masyarakat lewat bansos.

Untuk penerima kartu sembako selama enam bulan mendapat tambahan Rp 50.000, sehingga menjadi Rp 200.000. Total anggaran yang sudah disiapkan pemerintah sebesar Rp4,5 triliun.

Sementara, alokasi anggaran untuk Kartu Prakerja juga telah disiapkan pemerintah sebesar Rp10 triliun untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan omzet.

Presiden Jokowi meminta pemerintah provinsi untuk mendukung pelaksanaan bantuan sosial ini. Terutama mendata siapa saja para penerima manfaat yang memang layak untuk menerima bantuan ini.