Hadapi Corona, Kemhub Izinkan Pemda Tutup Bandara Asalkan.....

Hadapi Corona, Kemhub Izinkan Pemda Tutup Bandara Asalkan.....
Ilustrasi penerbangan sipil. ( Foto: BeritaSatu Photo/Danung Arifin )
Lona Olavia / WBP Kamis, 26 Maret 2020 | 08:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan tanggapan terhadap keinginan beberapa pemerintah daerah (pemda) yang ingin menutup pelayanan penerbangan untuk sementara waktu sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

“Apabila dilakukan penutupan atau larangan bagi penerbangan angkutan udara niaga maupun angkutan udara bukan niaga yang mengangkut penumpang untuk mencegah penyebaran virus Covid 19, hal itu pada prinsipnya dapat dilakukan. Namun perlu sosialisasi lebih dulu kepada Badan Usaha Angkutan Udara maupun kepada pengguna jasa penerbangan sebelum diberlakukan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub Novie Riyanto dalam siaran pers, Rabu (25/3/2020) malam.

Baca juga: Antisipasi Virus Corona, Pelabuhan dan Bandara di Papua Tutup Sementara

Dia mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan dapat memahami keinginan pemerintah daerah. Namun ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, penutupan bandar udara merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Oleh karenanya harus disampaikan dulu kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dievaluasi.

Baca juga: Ketua MPR Berharap Pemerintah Tutup Akses Masuk dari Luar Negeri Demi Cegah Virus Corona

Kedua, bandar udara merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penerbangan untuk penumpang, tetapi juga melayani angkutan kargo, logistik dan pos yang dibutuhkan masyarakat. Ketiga, bandar udara mempunyai fungsi sebagai bandar udara alternatif (alternate aerodrome) bagi penerbangan yang mengalami kendala teknis maupun operasional, melayani penerbangan untuk penanganan medis (medivac evacuation) serta untuk penerbangan yang mengangkut sampel infection substance Covid-19;

Keempat, pelayanan navigasi penerbangan (Airnav Indonesia) juga tidak dapat ditutup mengingat layanan navigasi penerbangan ini tidak hanya diperuntukkan bagi penerbangan dari dan ke bandar udara setempat, tetapi juga melayani penerbangan yang melalui bandar udara tersebut atau yang ada pada ruang udara yang menjadi wilayah kerja pelayanannya.

Dirjen Novie menambahkan bahwa pihaknya melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X akan melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemda setempat dan seluruh stakeholder penerbangan sehingga maksud pemda dapat dilaksanakan dengan baik dengan risiko operasional minimal.



Sumber: BeritaSatu.com