Kemnaker dan BPJamsostek Harus Alokasikan Anggaran untuk APD Pekerja

Kemnaker dan BPJamsostek Harus Alokasikan Anggaran untuk APD Pekerja
Timboel Siregar (Foto: Istimewa)
Siprianus Edi Hardum / EHD Kamis, 26 Maret 2020 | 10:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) diminta mengalokasikan anggaran untuk menghadirkan alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja yang masih masuk kantor karena tidak bisa work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

“Dengan pengawasan kepada seluruh industri agar mematuhi protokoler penanganan Covid-19 di tempat kerja. Kemnaker bisa bekerja sama dengan BPJamsostek untuk menyiapkan APD,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, di Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Menurut Timboel, di BPJamsostek ada ada alokasi dana MLT (Manfaat Layanan Tambahan) dari program Jaminan Kecelakaan Kerja untuk APD yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan. “Dalam kondisi saat ini saya mendorong BPJamsostek mengalokasikan lebih besar lagi dana untuk APD bagi pekerja. Tentunya tidak hanya bagi pekerja formal tetapi juga pekerja informal harus diperhatikan dan diberikan APD,” kata dia.

Untuk konteks ekonomi, kata dia, bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja informal, pekerja harian lepas dan pekerja yang ter-PHK yang mengalami kesulitan ekonomi akibat Covid-19 juga harus diberikan bantuan, yaitu dalam bentuk subsidi pangan.

Hal ini harus juga melibatkan pemda-pemda, yang bisa mengalokasikan anggaran perjalanan dinas, rapat maupun kegiatan yang melibatkan orang banyak, untuk dialihkan kepada subsidi pekerja yang mengalami masalah ekonomi.

Tentunya perlu juga untuk meningkatkan skill pekerja dengan palatihan-pelatihan, tetapi dalam kondisi saat ini sebaiknya tidak dilakukan dulu. Pelatihan-pelatihan belum harus segera dilakukan karena memang diharuskan semua orang bisa mengisolasi diri di rumah dulu.

“Bila dalam kondisi normal baru lakukan pelatihan-pelatihan tersebut, dengan meningkatkan anggarannya karena banyak pekerja yang ter PHK karena Covid-19 ini,” kata dia.

Ia mengatakan, wabah Covid-19 terus menghantui Indonesia. Dampak yang ditimbulkannya tidak hanya kesehatan masyarakat tetapi juga dampak ekonomi juga sangat dirasakan oleh masyarakat.

Memang sector pariwisata dan turunannya sangat terdampak kuat dengan Covid-19 ini. Pekerja di sektor ini terancam kehilangan pekerjaan dan mengalami masalah daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tentunya tidak hanya sector pariwisata dan turunannya yang terdampak tetapi juga dengan sector manufactur dan jasa lainnya yang sudah mulai terasa dampaknya. Sudah ada pekerja yang dirumahkan, bukan karena WFH.

Bila pekerja yang di-WFH masih bisa memperoleh upah, tetapi pekerja yang dirumahkan dengan alasan produksi menurun atau pun kondisi ekonomi yang tidak baik kerap kali menyebabkan pekerja hanya mendapatkan upah dalam persentase tertentu atau tidak sama sekali mendapatkan upah. Berbeda lagi dengan pekerja harian lepas yang memang hitungan upahnya berdasarkan kehadirannya bekerja, tentunya juga akan terkena dampak dari Covid-19 ini.

Menurut Timboel, tentunya pekerja formal, khususnya yang padat karya yang tidak bisa bekerja dari rumah, pun berpotensi besar terpapar Covid-19.

Dalam perjalanan mereka ke tempat kerja yang kerap kali tidak mengindahkan social distancing dan kurangnya perhatian untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) merupakan faktor yang mendukung potensi terkena Covid-19. “Masuk kerja dan bergaul langsung dengan teman-teman se kantor menyebabkan Covid-19 mudah menghinggapi para pekerja formal lainnya,” kata dia.

Tidak hanya pekerja formal, tentunya pekerja informal pun terdampak besar dengan adanya Covid-19 ini. Kondisi pekerja informal ini sangat rentan terdampak, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Pekerja informal rentan kena Covid-19 karena memang dalam pekerjaan kesehariannya mereka langsung kontak dengan para konsumennya, dan tidak menggunakan APD karena harga APD sudah mahal saat ini.

Dan dengan kondisi ekonomi yang lesu ini pun mereka terdampak hebat karena tingkat permintaan menurun sehingga barang dan jasa yang ditawarkan oleh pekerja informal turut menurun. Pendapatan pekerja informal tidak menentu dan tergantung pada permintaan dari konsumen.



Sumber: BeritaSatu.com