Terkait Covid-19

Kemhub: Penutupan Bandara Wewenang Kemhub

Kemhub: Penutupan Bandara Wewenang Kemhub
Bandara Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto: beritasatu.com / Willy Grasias)
Willy Grasias / EHD Kamis, 26 Maret 2020 | 10:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk tetap beroperasi atau menutup sebuah bandara merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemhub), bukan kewenangan pemerintah daerah.

Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto, dalam siaran persnya, Kamis (26/3/2020), menanggapi sejumlah keinginan masyarakat dan pemerintah di sejumlah daerah agar pemerintah daerah menutup sementara bandara untuk mencegah menyebarkan virus korona.

Novie Riyanto mengatakan, Kemhub memahami keinginan pemerintah daerah tersebut, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu, pertama, penutupan bandar udara merupakan kewenangan Kemhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. “Oleh karenanya penutupan bandar udara harus terlebih dahulu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dilakukan evaluasi,” kata dia.

Kedua, bandar udara merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penerbangan untuk penumpang tetapi juga melayani angkutan kargo, logistik dan pos yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ketiga, bandar udara juga mempunyai fungsi sebagai bandar udara alternatif (alternate aerodrome) bagi penerbangan yang mengalami kendala teknis maupun operasional, melayani penerbangan untuk penanganan kesehatan/medis (medivac evacuation) serta untuk penerbangan yang mengangkut sampel infection substance Covid-19.

Keempat, pelayanan navigasi penerbangan (Airnav Indonesia) juga tidak dapat ditutup mengingat layanan navigasi penerbangan ini tidak hanya diperuntukkan bagi penerbangan dari dan ke bandar udara setempat, tetapi juga melayani penerbangan yang melalui bandar udara tersebut atau yang ada pada ruang udara yang menjadi wilayah kerja pelayanannya.

“Apabila akan dilakukan penutupan ataupun larangan bagi penerbangan angkutan udara niaga maupun angkutan udara bukan niaga yang mengangkut penumpang untuk mencegah penyebaran Covid 19, hal itu pada prinsipnya dapat dilakukan. Namun demikian perlu dilakukan sosialisasi lebih dulu kepada Badan Usaha Angkutan Udara maupun kepada pengguna jasa penerbangan sebelum diberlakukan,” kata Novie.

Novie juga menambahkan, pihaknya melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X akan melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemda setempat dan juga seluruh stakeholder penerbangan sehingga maksud pemda dapat dilaksanakan dengan baik dengan resiko operasional yang minimal.

"Saya berharap dengan koordinasi dan komunikasi yang terus kami lakukan maka semua maksud baik kita bersama untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini dapat diatasi dengan baik " tutup Dirjen.

Pemerintah dan masyarakat daerah yang menginginkan agar bandara di daerah ditutup sementara antara lain masyarakat dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar Bandara Komodo ditutup sementara untuk berapa minggu ke depan, dan hampir semua masyarakat dan Pemda di daratan Flores agar bandara di Flores ditutup seperti Bandara di Sikka, Maumere.



Sumber: BeritaSatu.com