Pengusaha Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Perppu Pelebaran Defisit Anggaran
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.593 (-2.12)   |   COMPOSITE 6140.17 (-31)   |   DBX 1202.23 (-7.34)   |   I-GRADE 182.055 (-0.59)   |   IDX30 520.23 (-3.14)   |   IDX80 139.249 (-0.62)   |   IDXBUMN20 408.872 (-1.63)   |   IDXESGL 143.85 (-0.25)   |   IDXG30 142.18 (0.09)   |   IDXHIDIV20 459.051 (-3.03)   |   IDXQ30 148.957 (-0.6)   |   IDXSMC-COM 277.162 (-0.91)   |   IDXSMC-LIQ 347.622 (-0.6)   |   IDXV30 138.219 (-0.5)   |   INFOBANK15 1055.23 (-7.44)   |   Investor33 446.478 (-2.09)   |   ISSI 180.128 (-0.71)   |   JII 636.549 (-4.61)   |   JII70 222.134 (-1.32)   |   KOMPAS100 1238.45 (-7.28)   |   LQ45 966.883 (-3.74)   |   MBX 1689.51 (-8.25)   |   MNC36 329.297 (-2.07)   |   PEFINDO25 325.3 (-0.25)   |   SMInfra18 310.992 (2.08)   |   SRI-KEHATI 381.519 (-2.14)   |  

Pengusaha Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Perppu Pelebaran Defisit Anggaran

Kamis, 26 Maret 2020 | 14:02 WIB
Oleh : Lona Olavia / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Kalangan pengusaha mendorong Pemerintah untuk cepat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pelebaran defisit anggaran. Penerbitan Perppu ini dalam rangka menangani pandemi virus korona (covid-19).

Apalagi, Badan Anggaran (Banggar) DPR sudah memberikan lampu hijau bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 diperbesar dari 3 persen menjadi 5 persen.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani menegaskan, Perppu ini sangat dibutuhkan saat ini juga, sehingga jumlah anggaran bisa diperbesar karena dibutuhkan stimulus yang bisa membantu semua pihak dan sektor yang terdampak.

Adapun, selain insentif non fiskal, kebijakan fiskal juga dibutuhkan dalam menjalankan roda pembangunan. Makanya, perlu perubahan asumsi ekonomi makro maupun postur APBN 2020 demi menjaga keberlangsungan perekonomian nasional.

Pelebaran defisit fiskal, sambungnya, pasti akan terjadi tahun ini karena kondisi ekonomi sendiri tidak berpihak pada produktifitas dan peningkatan frekuensi kegiatan usaha secara nasional. Bahkan konsumsi domestik pun tertahan pertumbuhannya karena pandemi virus corona ini.

Dengan melihat faktor ini saja secara rasional tidak mungkin penerimaan fiskal nasional tahun ini akan bisa memenuhi target atau bahkan surplus dibandingkan pengeluaran-pengeluaran APBN tahun ini.

Selain itu, selama wabah ini belum melewati puncak penyebarannya di Indonesia, maka pengeluaran terkait penanganan wabah serta pendalaman atau perluasan stimulus ekonomi untuk berbagai sektor ekonomi masih perlu dilakukan untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, khususnya di kelas menengah bawah. Lalu perlu dipastikan bahwa kegiatan ekonomi nasional yang bersifat produktif bisa bertahan meskipun kondisi pasar dan lingkungan usahanya semakin sulit karena wabah.

“Jadi, kami harap dengan keleluasaan yang diberikan DPR ini, pemerintah bisa lebih fokus, lebih efisien dan lebih efektif lagi dalam mengendalikan penyebaran wabah dalam waktu dekat dan dampak negatif wabah terhadap ekonomi nasional,” ujar Shinta kepada beritasatu.com, Kamis (26/3).

Senada Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana juga mendesak Pemerintah untuk cepat mengambil langkah agar virus corona ini bisa berlalu dari Indonesia.

Melalui Perppu, nantinya DPR memberikan izin kepada pemerintah untuk melakukan diskresi kebijakan penganggaran tanpa melalui prosedur persetujuan DPR. Hal ini pun pada akhirnya bisa menjauhi ketegangan politik.

“Dengan Perppu APBN akan membuat pemerintah dengan mudah dan cepat memiliki kemampuan mengubah anggaran yg diperlukan untuk mengatasi Covid-19,” katanya.

Terkait besaran defisit fiskal hingga 5 persen, menurutnya ini besar sekali. Artinya ada prediksi yang sangat lebar bahwa defisit meningkat karena proyeksi pertumbuhan ekonomi drop. Kalau ekonomi membaik maka defisit akan mengecil. “Bagi pemerintah dengan cara mengeluarkan Perppu akan bisa dimanfaatkan untuk mengubah alokasi anggaran dalam rangka mengatasi masalah-masalah mendesak,” ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengusaha Bisa Dapat Kredit Khusus dari Pemerintah Asalkan Tidak PHK Karyawan

Apabila melakukan PHK, pengusaha tersebut harus tetap mempertahankan 90% karyawan dengan gaji yang tidak boleh berkurang.

EKONOMI | 26 Maret 2020

Dihantam Corona, Repower Optimistis Target Penjualan 2020 Tercapai

Tahun ini merupakan tahun yang berat bagi seluruh pelaku usaha tidak terkecuali bagi industri properti.

EKONOMI | 26 Maret 2020

Insight Investments Management Gandeng YIIM Dukung Penanganan Covid-19

Saat ini usaha penanganan yang cepat terhadap wabah Covid-19 sangat dibutuhkan.

EKONOMI | 26 Maret 2020

Siang Ini, Rupiah Berada di Jalur Hijau

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 16.205-Rp 16.349 per dolar AS.

EKONOMI | 26 Maret 2020

Sesi Siang, IHSG Meroket 9,7% Balik ke Atas 4.300

Sebanyak 293 saham naik, 100 saham melemah dan 107 saham stagnan.

EKONOMI | 26 Maret 2020

Ferry Juliantono: Pemerintah Harus Beri Stimulus bagi Pedagang Pasar Terdampak Covid-19

Pemerintah diminta memberi stimus pedagang pasar yang terdampak virus corona.

EKONOMI | 26 Maret 2020

Siang Ini Bursa Tokyo dan Shanghai Turun, Australia Naik

Bursa Australia ASX 200 Index naik 124,23 (2,49 persen) mencapai 5.122.

EKONOMI | 26 Maret 2020

Pandemi Covid- 19, Menkop dan UKM Siapkan Stimulus UMKM

Semua pihak harus dukung pelaku UMKM agar tetap produksi di tengah pandemi Covid-19.

EKONOMI | 26 Maret 2020

Jembatan Teluk Kendari Dukung Pengembangan Pelabuhan New Port Bungkutoko

Kempupera akan segera selesaikan pembangunan Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 km.

EKONOMI | 26 Maret 2020

Penuhi Kebutuhan Konsumen, Kemperin Jaga Produktivitas Industri

Pelaku industri harus aktif cegah Covid-19.

EKONOMI | 26 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS