Pengusaha Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Perppu Pelebaran Defisit Anggaran
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengusaha Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Perppu Pelebaran Defisit Anggaran

Kamis, 26 Maret 2020 | 14:02 WIB
Oleh : Lona Olavia / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Kalangan pengusaha mendorong Pemerintah untuk cepat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pelebaran defisit anggaran. Penerbitan Perppu ini dalam rangka menangani pandemi virus korona (covid-19).

Apalagi, Badan Anggaran (Banggar) DPR sudah memberikan lampu hijau bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 diperbesar dari 3 persen menjadi 5 persen.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani menegaskan, Perppu ini sangat dibutuhkan saat ini juga, sehingga jumlah anggaran bisa diperbesar karena dibutuhkan stimulus yang bisa membantu semua pihak dan sektor yang terdampak.

Adapun, selain insentif non fiskal, kebijakan fiskal juga dibutuhkan dalam menjalankan roda pembangunan. Makanya, perlu perubahan asumsi ekonomi makro maupun postur APBN 2020 demi menjaga keberlangsungan perekonomian nasional.

Pelebaran defisit fiskal, sambungnya, pasti akan terjadi tahun ini karena kondisi ekonomi sendiri tidak berpihak pada produktifitas dan peningkatan frekuensi kegiatan usaha secara nasional. Bahkan konsumsi domestik pun tertahan pertumbuhannya karena pandemi virus corona ini.

Dengan melihat faktor ini saja secara rasional tidak mungkin penerimaan fiskal nasional tahun ini akan bisa memenuhi target atau bahkan surplus dibandingkan pengeluaran-pengeluaran APBN tahun ini.

Selain itu, selama wabah ini belum melewati puncak penyebarannya di Indonesia, maka pengeluaran terkait penanganan wabah serta pendalaman atau perluasan stimulus ekonomi untuk berbagai sektor ekonomi masih perlu dilakukan untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, khususnya di kelas menengah bawah. Lalu perlu dipastikan bahwa kegiatan ekonomi nasional yang bersifat produktif bisa bertahan meskipun kondisi pasar dan lingkungan usahanya semakin sulit karena wabah.

“Jadi, kami harap dengan keleluasaan yang diberikan DPR ini, pemerintah bisa lebih fokus, lebih efisien dan lebih efektif lagi dalam mengendalikan penyebaran wabah dalam waktu dekat dan dampak negatif wabah terhadap ekonomi nasional,” ujar Shinta kepada beritasatu.com, Kamis (26/3).

Senada Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana juga mendesak Pemerintah untuk cepat mengambil langkah agar virus corona ini bisa berlalu dari Indonesia.

Melalui Perppu, nantinya DPR memberikan izin kepada pemerintah untuk melakukan diskresi kebijakan penganggaran tanpa melalui prosedur persetujuan DPR. Hal ini pun pada akhirnya bisa menjauhi ketegangan politik.

“Dengan Perppu APBN akan membuat pemerintah dengan mudah dan cepat memiliki kemampuan mengubah anggaran yg diperlukan untuk mengatasi Covid-19,” katanya.

Terkait besaran defisit fiskal hingga 5 persen, menurutnya ini besar sekali. Artinya ada prediksi yang sangat lebar bahwa defisit meningkat karena proyeksi pertumbuhan ekonomi drop. Kalau ekonomi membaik maka defisit akan mengecil. “Bagi pemerintah dengan cara mengeluarkan Perppu akan bisa dimanfaatkan untuk mengubah alokasi anggaran dalam rangka mengatasi masalah-masalah mendesak,” ucapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

IHSG Diprediksi Kembali Coba All Time High

IHSG pada perdagangan hari ini akan berada di kisaran 6.600-6.750.

EKONOMI | 18 Oktober 2021




PTPP Klaim Top Speed Lintasan Utama Sirkuit Mandalika Tembus 310 Km per Jam

Berkat inovasi dan teknologi yang diterapkan PTPP, lintasan utama Sirkuit Mandalika dapat ditempuh dengan kecepatan puncak 310 kilometer per jam.

EKONOMI | 17 Oktober 2021

Intani Dukung Petani Buncis di Ciwidey dan Lembang Perluas Pasar Ekspor

Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) berkolaborasi dengan CV Berkah Alam Pasundan (BAP) membina petani dan memasarkan hasil pertanian agar para petani mendapat kepastian harga dan untung, diantaranya komoditas yang sudah menembus ekspor yakni baby buncis kenya

EKONOMI | 17 Oktober 2021

Penjualan Rumah Tapak Naik 2 Kali Lipat

Selama tiga kuartal pertama 2021, penjualan rumah tapak PT Lippo Karawaci meningkat hingga 77% atau hampir dua kali lipat.

EKONOMI | 17 Oktober 2021

Kantongi Izin OJK, Pembiayaan Danabijak Tumbuh 4,5 Kali

PT Digital Micro Indonesia (danabijak) berhasil mengantongi status berizin sebagai penyelenggara fintech p2p lending dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

EKONOMI | 17 Oktober 2021

Menhub: Indonesia Komitmen Dukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

Indonesia mendukung prakarasa to build back better untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor transportasi.

EKONOMI | 17 Oktober 2021

Keluhan Wanda Hamidah Akhirnya Capai Titik Terang

Keluhan aktris yang juga publik figur Wanda Hamidah kepada perusahaan asuransi PT Prudential Assurance Indonesia (Prudential) telah terselesaikan.

EKONOMI | 17 Oktober 2021


TAG POPULER

# Kasus Covid-19


# Piala Thomas


# Kereta Cepat


# Merah Putih


# Formula E



TERKINI
Banjir di India, 19 Warga Kerala Tewas dan Puluhan Hilang

Banjir di India, 19 Warga Kerala Tewas dan Puluhan Hilang

DUNIA | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings