Ini Langkah Pemerintah Jaga Kelangsungan Usaha dan Pengurangan PHK

Ini Langkah Pemerintah Jaga Kelangsungan Usaha dan Pengurangan PHK
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menyampaikan kebijakan pemerintah untuk dunia usaha terkait Covid-19, di kantor Graha BNPB, Jakarta, 26 Maret 2020. ( Foto: istimewa / Istimewa )
Herman / MPA Kamis, 26 Maret 2020 | 15:59 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menegaskan bahwa aspek kesehatan dan aspek ekonomi harus berjalan beriringan dalam upaya penanganan wabah Covid-19. Karenanya, Pemerintah terus berupaya untuk membangkitkan seluruh komponen ekonomi agar roda perekonomian Indonesia tetap berjalan di tengah kondisi saat ini.

“Teman-teman di Gugus Tugas Penanganan Covid-19 fokus di dalam aspek kesehatan, sementara kami dan teman-teman di sektor ekonomi terus menjaga agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap bergerak dan bertahan di tengah situasi sulit ini,” ujar Susiwijono saat memulai ulasannya tentang kebijakan pemerintah untuk dunia usaha terkait Covid-19 di kantor Graha BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Susiwijono menyampaikan, Pemerintah sejauh ini telah menggulirkan Stimulus Ekonomi I, II, dan lanjutan guna mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19, baik untuk dunia usaha maupun para pekerja.

Stimulus Ekonomi I diterbitkan pada 25 Februari 2020. Ada 8 (delapan) kebijakan yang disasar yaitu kartu prakerja, kartu sembako, stimulus perumahan, insentif untuk wisatawasan mancanegara, insentif untuk wisatawan domestik, implementasi harga avtur, hibah daerah untuk dukungan wisata, dan tarif pajak hotel-restoran. Dana yang dialokasikan pemerintah dalam Stimulus Ekonomi I ini adalah sebesar Rp 10,3 triliun.

“Stimulus pertama kita terbitkan saat belum ditemukan kasus Covid-19 di Indonesia, sekitar 10 hari sebelumnya. Maka dari itu, fokusnya adalah ke sektor ekonomi yang menangani lalu lintas barang dan kebijakannya lebih banyak diberikan ke sektor pariwisata dan akomodasi,” terang Susiwijono.

Kemudian pada 13 Maret 2020 lalu, Stimulus Ekonomi II diluncurkan. Ada 8 kebijakan dalam stimulus ekonomi kedua ini, di mana 4 kebijakan terkait sektor fiskal perpajakan, 4 lainnya terkait non fiskal mengenai percepatan lalu lintas barang, ekspor impor, dan logistik barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19.

“Kalau kita hitung dana yang sudah dialokasikan pemerintah sampai dengan stimulus kedua, kira-kira sebesar Rp 158,2 triliun. Rinciannya adalah Stimulus Ekonomi I sebesar Rp 10,3 triliun, Stimulus Ekonomi II sebesar Rp 22,9 triliun, dan pelebaran defisit anggaran kita sebesar 0,8% dari PDB, sekitar Rp 125 triliun,” jelas Susiwijono.

Pemerintah juga terus memonitor pekembangan perekonomian baik di tingkat global maupun nasional terkait dampak Covid-19 ini. Pemerintah pun menggulirkan Stimulus Ekonomi Lanjutan. Dari sisi tujuan, di stimulus lanjutan ini Pemerintah fokus menjaga dua hal. Pertama, daya beli masyarakat dan sektor korporasi. Kedua, kelangsungan usaha dan pengurangan PHK.

Untuk meningkatkan daya beli, yang pertama disasar adalah masyarakat rumah tangga termiskin. Pemerintah akan mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 40% dari masyarakat rumah tangga termiskin yaitu sekitar 29,3 juta orang.

“Dari 29,3 juta orang tadi, yang sudah valid datanya di Kemensos itu ada 15,2 juta orang penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang kita kenal dengan Program Sembako. Nah, untuk 14,1 juta orang sisanya, kita sedang hitung kembali sambil kita gulirkan yang untuk 15,2 juta orang itu,” sambungnya.

Selanjutnya BLT untuk kelompok komunitas terdampak. Sasaran pertama adalah para pekerja sektor infomal seperti warung, toko-toko kecil, pedagang pasar, dan sebagainya. Sasaran kedua adalah para pelaku usaha transportasi online seperti pengemudi Gojek dan Grab. Serta yang tidak kalah penting adalah pekerja informal lainnya, termasuk pekerja harian di mall, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.

“Untuk datanya, kami koordinasikan dengan Pemerintah Daerah terutama Pemda DKI Jakarta, Gojek, Grab, dan beberapa asosiasi seperti salah satunya Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI),” tutur Susiwijono.

Pengurangan PHK

Mengenai kelangsungan usaha dan pengurangan PHK, ada beberapa kebijakan yang disiapkan pemerintah. Pertama, Pemerintah tengah menjajaki satu bentuk surat utang baru, yaitu recovery bond. Ini adalah surat utang pemerintah dalam rupiah yang nanti akan dibeli oleh Bank Indonesia maupun swasta yang mampu. Dana dari penjualan surat utang tersebut akan dipegang pemerintah untuk kemudian disalurkan kepada seluruh dunia usaha melalui kredit khusus.

“Kredit khusus ini akan kita rancang seringan mungkin sehingga pengusaha bisa mudah mendapatkan. Syaratnya, perusahaan tidak boleh melakukan PHK atau kalaupun harus PHK, 90% karyawannya diberi gaji yang tidak boleh berkurang dari sebelumnya,” kata Susiwijono.

Pemerintah, lanjut Susiwijono, sedang menyelesaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai dasar penerbitan recovery bond. “Memang nanti akan ada perubahan peraturan, karena saat ini keterbatasan BI hanya boleh membeli surat utang dari secondary market,” ungkap Susiwijono.

Kemudian dari sisi karyawan/pekerja, Pemerintah membagi menjadi 2 (dua) kelompok. Untuk pekerja di sektor formal akan menggunakan skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

“Jadi kita perbesar dana operasional BP Jamsostek untuk memberikan bantuan sosial. Masing-masing pekerja formal kita berikan Rp 1 juta plus insentif Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan, sehingga totalnya lebih kurang Rp 5 juta,” papar Susiwijono.

Untuk pekerja infomal dan UMK-M. Pemerintah membuka ruang bantuan sosial melalui program Kartu Prakerja. “Kita ajukan angka, setiap orang pekerja di sektor informal dan UMK-M bisa mendapatkan biaya pelatihan Rp 1 juta dan insentif Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan, sehingga totalnya lebih kurang juga Rp 5 juta,” lanjutnya.



Sumber: BeritaSatu.com