Imbas Pandemi Corona

Inaca: Tanpa Insentif, Maskapai Terancam Bangkrut

Inaca: Tanpa Insentif, Maskapai Terancam Bangkrut
Ilustrasi penerbangan sipil. ( Foto: BeritaSatu Photo/Danung Arifin )
Thresa Sandra Desfika / FER Kamis, 26 Maret 2020 | 17:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia National Air Carriers Association (Inaca) memperkirakan sebagian maskapai nasional terancam bangkrut apabila pandemi virus corona terus berlanjut tanpa ada dukungan pemerintah dan stakeholders dalam memberikan keringanan serta insentif bagi operator penerbangan.

Baca Juga: Inaca Minta Tunda Pembayaran Biaya dan Pajak

"Diramalkan apabila penuntasan pandemi Covid-19 semakin tidak pasti, hal ini akan membuat industri penerbangan semakin terpuruk bahkan sebagiannya akan tidak beroperasi karena bangkrut," kata ketua Umum Inaca, Denon Prawiraatmadja dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Denon menyebutkan, saat ini industri penerbangan di Tanah Air tengah memasuki masa yang sangat sulit. Sejak awal Maret 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang yang sangat drastis sehingga semua maskapai penerbangan sudah mengurangi jumlah penerbangan, baik rute maupun frekuensinya, sampai dengan 50 persen atau lebih.

Denon mengakui, untuk mengurangi kerugian yang derita beberapa waktu belakangan ini, sejumlah maskapai penerbangan telah melakukan langkah antisipasi, di antaranya dengan memilih opsi tutup operasi dan merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya baik bagi pilot, awak kabin, teknisi, dan karyawan pendukung lainnya.

Baca Juga: Insentif untuk Maskapai Masih Dibahas

"Selain itu, dampak virus corona bukan hanya di industri penerbangan itu sendiri tapi juga untuk industri pendukungnya baik hilir maupun hulu seperti bengkel pesawat, ground handling, dan agen perjalanan yang terlibat," ujar Denon.

Denon mengatakan, untuk menyelamatkan dari kerugian yang lebih besar lagi, Inaca mengharapkan keringanan dan insentif dari pemerintah.

"Yang kami harapkan adalah penundaan pembayaran PPh, penangguhan bea masuk impor suku cadang, penangguhan biaya bandara dan navigasi yang dikelola BUMN, pemberlakuan diskon biaya bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan, dan perpanjangan jangka waktu berlakunya pelatihan simulator maupun pemeriksaan kesehatan bagi awak pesawat," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com