Ini Cara Ajukan Keringanan Cicilan Kendaraan karena Virus Corona

Ini Cara Ajukan Keringanan Cicilan Kendaraan karena Virus Corona
Petugas bersiap menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 22 Maret 2020. Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan fasilitas umum menggunakan cairan disinfektan di lima wilayah DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. ( Foto: Antara / Aprillio Akbar )
Lona Olavia / FMB Minggu, 29 Maret 2020 | 16:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) bersama-sama dengan seluruh anggota perusahaan pembiayaan menawarkan restrukturisasi (keringanan) kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran virus corona. Adapun jenis restrukturisasi yang dapat ditawarkan antara lain perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, dan jenis restrukturisasi lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan. Pengajuan ini berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menyatakan, pengajuan permohonan restrukturisasi dapat dilakukan oleh debitur yang terkena dampak penyebaran virus corona dengan persyaratan seperti terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 10 miliar, pekerja sektor informal dan atau pengusaha UMKM, tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona, pemegang unit kendaraan atau jaminan dan kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.

Tata cara pengajuan restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat diunduh dari website resmi perusahaan pembiayaan, pengembalian formulir dilakukan melalui email (tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan), persetujuan permohonan restrukturisasi akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email.

Namun, restrukturisasi dapat disetujui apabila jaminan kendaraan atau jaminan lainnya masih dalam penguasaan debitur sesuai perjanjian pembiayaan. Sementara, bagi debitur yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi. Tapi, bagi yang tidak terdampak wabah virus korona harus tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).

“Ini seperti lingkaran dampaknya, bank dapat dana dari masyarakat sebagai kreditur, bank lalu salurkan ke perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan salurkan ke nasabah, tapi kan perusahaan juga perlu bayar lagi ke bank, karena yang namanya hutang kan harus dibayar. Apalagi bunga tabungan juga perlu dibayarkan bank ke nasabahnya. Jadi, saat ini yang dibutuhkan adalah kejujuran. Untuk ojek online, makanya kita akan kerja sama dengan manajemen Grab dan Gojek, untuk menentukan siapa yang layak dapat keringanan, karena ada yang bilang omzetnya naik ada yang turun. Sama seperti UMKM, kalau dia bergerak di alat kesehatan, itu kan lagi naik,” ujarnya kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Sementara itu, terkait finalisasi produk hukumnya, Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot mengatakan, OJK sudah mengeluarkan kebijakan ini dan disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner Kamis (26/3/2020) lalu. Penerbitan POJK atas kebijakan tersebut dalam proses harmonisasi ketentuan perundang-undangan di Kemkumham sesuai tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 



Sumber: BeritaSatu.com