Imbas Corona, Omzet Pengusaha Kargo Turun Hingga 60%

Imbas Corona, Omzet Pengusaha Kargo Turun Hingga 60%
Ilustrasi ekspor. ( Foto: Antara )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Senin, 30 Maret 2020 | 12:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kalangan pengusaha kargo dan logistik mengatakan terjadi penurunan omzet berkisar 30 persen - 60 persen akibat mewabahnya virus corona (covid-19).

Ketua Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN), Beni Syarifudin, menjelaskan wabah virus corona berdampak luas, sehingga ekspor dan impor dari Tiongkok sempat terhenti. Sebelumnya, pengusaha kargo dan logistik juga terdampak banjir di sejumlah daerah seperti Jabodetabek, Gorontalo, dan Surabaya.

“Mulai awal Februari 2020, pengusaha kargo sudah menderita kerugian akibat banjir di sejumlah kota, kemudian ditambah corona yang benar-benar menyulitkan, sebab pengiriman ke Tiongkok terhenti dan barang masuk dari Tiongkok juga terhenti. Ada rekan pengusaha kargo yang kehilangan pengiriman 10 ton ke Tiongkok gara-gara wabah virus corona,” kata dia di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Prospek Bisnis Transportasi Menjanjikan

Jika penurunan omzet ini tidak kunjung membaik, lanjut dia, dikhawatirkan pengusaha kargo dan logistik terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja secara bertahap. “Kami harus menyesuaikan dengan penurunan omzet. Pengurangan jumlah tenaga kerja bisa sejalan dengan penurunan omzet, tapi secara bertahap,” ujarnya.

Menurut dia, IPCN saat ini menaungi sekitar 200 perusahaan kargo dan logistik dengan jumlah tenaga kerja sekitar 5.000 orang. Karena itu, lanjut dia, pemerintah perlu sadar dengan kondisi ini. “Perusahaan kargo itu merupakan jantung dari ekonomi karena memperlancar distribusi arus barang. Jika jantungnya sakit, ekonomi pasti terganggu,” katanya.

Beni menjelaskan pemerintah semestinya memperlancar izin dan memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha kargo dan logistik nasional. “Jangan kebalikannya, justru dipersulit di lapangan dengan adanya peraturan daerah (perda) yang memberatkan. Kedua jangan dihambat. Terakhir, aparat berwenang di lapangan mestinya melindungi pengusaha kargo dan logistik nasional,” tuturnya.

Dia menilai, sektor logistik nasional saat ini juga tertekan dengan maraknya pungutan liar (pungli) dari oknum preman daerah. Maraknya pungli itu terjadi di sejumlah kota seperti Lampung, Riau, Bengkulu, Aceh, Padang, Medan, dan Pontianak. “Riau dan Bengkulu perlu jadi perhatian, jika tidak bayar, tidak boleh bongkar muat barang. Punglinya bisa mencapai Rp 5 juta satu truk, padahal untung perusahaan kargo saja tidak sebanyak itu," paparnya.

Di sisi lain, kebijakan over dimension over loading (ODOL) dinilai justru menghambat perusahaan kargo lokal. “Kebijakan Odol membebani cost dan juga terkesan diskriminatif hanya untuk pengusaha truk lokal. Padahal, truk crane, muatan berat seperti semen, baja, dan lainnya justru tidak dikenai kebijakan Odol,” paparnya.

Kondisi itu, menurut dia, justru kontradiksi dengan semangat ekonomi kerakyatan. Sebab truk kargo pengusaha lokal mengangkut hasil tani dari masyarakat untuk diantar ke daerah lain. “Misalnya truk mengangkut cabai, sayur-mayur, kenapa dikenai kebijakan Odol? Coba lihat kalau perusahaan besar dan asing, justru tidak terikat dengan kebijakan ini. Kenapa diskriminatif dan menyulitkan,” kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com