Pemerintah Kucurkan Stimulus Rp 405,1 T Tangani Virus Corona

Pemerintah Kucurkan Stimulus Rp 405,1 T Tangani Virus Corona
Petugas medis melakukan proses rapid test atau tes cepat massal virus corona (Covid-19) bagi tenaga medis kota Bekasi, di Stadion Patriot Chandrabaga (PCB), Bekasi, Rabu, 25 Maret 2020. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Novy Lumanauw / Lenny Tristia Tambun / FMB Selasa, 31 Maret 2020 | 17:24 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan mengucurkan dana stimulus sebesar Rp 405,1 triliun pada APBN Tahun 2020 dalam rangka penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

“Pertama, pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 405,1 triliun,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).

Presiden Jokowi mengungkapkan dana Rp 405,1 triliun akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp 70,1 triliun, serta pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) senilai Rp 150 triliun.

“Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kits, reagen, ventilator dan lain-lainnya, dan upgrade rumah sakit rujukan, termasuk wisma atlet, insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit juga untuk santunan kematian tenaga medis serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya,” kata Presiden Jokowi.

Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga, juga akan dipakai untuk Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima.

Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan, anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk Kartu Prakerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta orang, yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listirk 3 bulan untuk 24 juta pelanggan 450 KVa dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 KVa, termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok yaitu Rp 25 triliun.

“Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha akan diprioritiaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan, penghasilan maksimal Rp 200 juta, pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor, terutama untuk industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, stimulus itu juga akan dipakai untuk pengurangan tarif PPh 25 persen untuk wajib pajak, impor tujuan ekspor industri menengah pada sektor tertentu dan percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha, dan untuk penuruhan tarif PPh badan sebesar 3 persen dari 25 persen jadi 22 persen dan penundaan pembayaran pokok dan bunga semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan.

Sementara itu, untuk bidang nonfiskal dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas (Lartas) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas impor, serta percepatan layanan proses ekspor impor melalui national logistic ecosystem.



Sumber: BeritaSatu.com