Dana LPS Cukup untuk Likuidasi Bank

Dana LPS Cukup untuk Likuidasi Bank
Petugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan proses likuidasi BPR Sekar, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, (17/3/2020). Paska dicabutnya izin usaha BPR Sekar, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan guna menetapkan simpanan yang layak bayar dan akan diselesaikan paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha yakni 6 Agustus 2020. ( Foto: BeritaSatu Photo / lps )
Lona Olavia / EHD Rabu, 1 April 2020 | 13:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) disebutkan cukup untuk melikuidasi bank-bank yang akan gulung tikar akibat imbas dari pandemi Covid-19. Adapun, sejak berdiri, LPS telah menutup 101 bank, diantaranya 100 bank pengkreditan rakyat (BPR) dan 1 bank umum yakni Bank Century pada tahun 2008.

“Kita tak berharap, tapi harus siap-siap bila ada bank yang rentan terharap perburukan ekonomi. LPS harus siap dan secara pendanaan masih cukup kuat Rp 128 triliun ada. Yang bisa digunakan Rp 120 triliun. Ini dalam rangka antisipasi. Jumlah ini cukup untuk tangani BPR dan menutup beberapa bank kecil,” ucap Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah dalam live streaming, di Jakarta, Rabu (¼/2020).

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu, sambung Halim juga disampaikan beberapa hal guna meningkatkan efektivitas dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan lebih awal bank-bank yang bermasalah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, di tengah kondisi ini dibutuhkan penanganan masalah likuiditas dan koordinasi yang cepat untuk sektor keuangan. Di mana, dalam Perppu tersebut, OJK minta agar diberikan kewenangan untuk mempercepat proses restrukturisasi dan merger bank bermasalah lebih awal.

“Dalam Perppu OJK diberikan kewenangan restructure dan merger lebih awal tanpa tunggu perhitungan 9 bulan dan sebagainya. Dalam kondisi normal, dalam waktu 9 bulan, pemegang saham bank masih memiliki hak untuk mencari investor dan itu terlalu lama dan berlarut-larut, sehingga kepercayaan masyarakat menurun,” jelasnya.

Oleh karena itu, OJK meminta agar bisa mendapatkan kewenangan melakukan merger bank-bank dengan cepat jika diperlukan. "Mudah-mudahan ini tidak sampai ke situ. Namun, kalau terjadi, kami sudah punya legal framework yang kuat," katanya.

Pada saat yang bersamaan, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, OJK masih bisa menjaga kepercayaan masyarakat dengan mendukung upaya dari sisi penjaminan yang dilakukan oleh LPS. “Sekali lagi (terkait merger) ini benar-benar prediksi. Apakah akan terjadi, mudah-mudahan tidak," imbuh Wimboh.



Sumber: BeritaSatu.com