Biayai Penanganan Covid-19, BI Bisa Beli SUN dan SBSN di Pasar Perdana

Biayai Penanganan Covid-19, BI Bisa Beli SUN dan SBSN di Pasar Perdana
Perry Warjiyo. ( Foto: Dok. Bank Indonesia )
Herman / EHD Rabu, 1 April 2020 | 13:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, beberapa poin perluasan kewenangan yang diatur antara lain memberikan keleluasaan Bank Indonesia (BI) untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) jangka panjang di pasar perdana, guna membantu Pemerintah membiayai penanganan dampak penyebaran Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan.

"Kewenangan BI membeli SUN/SBSN di pasar perdana ini bukan sebagai first lender, melainkan sebagai last lender. Dalam hal ini ketika pasar tidak bisa menyerap kebutuhan penerbitan SUN maupun SBSN, baik jumlahnya maupun kalau menyebabkan suku bunga terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, tentu saja ini tidak hanya membebani fiskal, tetapi juga tidak rasional. Di sinilah BI bisa membeli SUN atau SBSN di pasar perdana yang perlu dimasukkan di dalam Perppu,” kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (1/4/2020).

Selanjutnya adalah BI diberi kewenangan untuk membeli repo surat berharga yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik, dan juga memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada bank sistemik atau bank selain bank sistemik.

“Ini adalah sebagai langkah-langkah antisipatif, belum tentu terjadi. Misalnya nanti kalau LPS memerlukan likuditas, memerlukan biaya di dalam menangani masalah di perbankan, untuk itu sebagai langkah antisipatif di sini BI diperbolehkan dalam kondisi yang tidak normal ini kemudian membeli secara repo surat-surat berharga yang dimiliki LPS, supaya LPS bisa melakuakn fungsi-fungsinya. Kita akan mencegah supaya ini tidak terjadi. Tetapi kalau pun terjadi, Perppu ini sudah memungkinkan,” jelas Perry.

 



Sumber: BeritaSatu.com