Pemerintah Ubah Batas Penghasilan Kelompok Sasaran Rumah Subsidi

Pemerintah Ubah Batas Penghasilan Kelompok Sasaran Rumah Subsidi
Ilustrasi perumahan. ( Foto: Antara / Adeng Bustomi )
Imam Muzakir / FER Rabu, 1 April 2020 | 21:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah kembali memperbarui regulasi seputar pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP).

Baca Juga: Hingga Maret, Penyaluran FLPP Mencapai Rp 2,8 Triliun

Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran, Besaran Suku Bunga, Lama Masa Subsidi, dan Jangka Waktu Kredit Pemilikan KPR Bersubsidi, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta bisa memiliki rumah subsidi tapak ataupun rumah susun (Rusun).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Eko D Heripoerwanto mengatakan, aturan ini masih menginduk dengan Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2019 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Keputusan Menteri Nomor 242/KPTS/M/2020 ini diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020, dan mulai berlaku pada 1 April 2020.

"Aturan ini disusun sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat baik dari sisi MBR, pengembang, maupun bank pelaksana. Ada beberapa relaksasi yang sangat mempengaruhi atau sangat cocok diberlakukan di regional tertentu. Selanjutnya pemerintah juga tetap menyalurkan SSB (Subsidi Selisih Bunga) dan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka),” ujar Eko dalam siaran pers, Rabu (1/4/2020).

Baca Juga: Keberpihakan Pemerintah Terhadap Rumah MBR Masih Rendah

Menurut Eko, ada perubahan yang signifikan dalam Kepmen nomor 242 tahun 2020 ini, jika dibandingkan dengan Kepmen sebelumnya nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

"Melalui Kepmen baru ini, batasan maksimal penghasilan Rp 8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun baik konvensional maupun syariah yang sekarang dikenal dengan Rumah Umum Tapak/Susun. Sedangkan dalam aturan lama untuk KPR Sejahtera Tapak hanya Rp 4 juta dan Rumah Sejahtera Susun sebesar Rp 7 juta," tandas Eko.

Kempen baru ini juga mencabut Kepmen nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera tapak yang Diperoleh Melalui Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Baca Juga: Kota Modern Kembangkan Kavling Siap Bangun

Sedangkan masa subsidi berjalan, untuk penyaluran FLPP masa subsidi masih berlangsung paling lama 20 tahun, sedangkan untuk SSB berlangsung paling lama 10 tahun. Sedangkan untuk SBUM yang diberlakukan masih sama, yaitu sebesar Rp4.000.000,00.

Khusus untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, diberikan skema yang relatif khusus, yaitu batasan penghasilan untuk rumah umum tapak sebesar Rp 8 juta dan Sarusun umum sebesar Rp 8,5 juta. Sedangkan suku bunga yang diterapkan adalah sebesar 4 persen dengan jangka waktu angsuran KPR paling lama 20 tahun.

SBUM yang diberikan untuk wilayah tersebut sebesar Rp10 juta, kebijakan tersebut khusus diberikan dalam rangka dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat papua untuk dapat memanfaatkan KPR Bersubsidi.

Selain mengatur batasan penghasilan, suku bunga, masa subsidi dan jangka waktu KPR Subisidi, Keputusan Menteri ini juga mengatur batasan harga jual berikut dengan batasan luas tanah dan luas lantai bagi rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum.



Sumber: BeritaSatu.com